“Membangun Rumah Dengan SPPD”

Tulisan ini adalah sebuah cerita dari seorang pejabat daerah halmahera barat tentang bagaimana cara dirinya mendapatkan SPPD. SPPD itu sangat terkait dengan mekanisme administrasi pertanggunjawaban penggunaan keuangan daerah yang diperuntukan bagi para pejabat, dan staf PNS yang diberikan tugas Dinas keluar daerah. Pemberian SPPD sangat berbeda-beda antara Golongan II, III, maupun IV. Dan berbeda pula nominal yang diberikan sesuai jarak antara daerah yang menjadi tujuan penugasan dinas. Konkritnya, SPPD wajib untuk di berikan, jika berkaitan dengan penugasan Dinas. Namun di luar dari kegiatan dinas, lantas mereka menadapatkan SPPD, maka hal itu dinamakan Surat Pencuri Perjalan Dinas (SPPD).
Beberapa tahun lalu, saya sempat nongkrong sambil ngopi disalah satu warung yang berada di pertigaan Jalan Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Warung dengan pemilik Mas Narot asal Suroboyo itu, menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman. Ada ikan bakar dengan saos pedasnya, ada pula ikan dasar kua asam, dan berbagai macam minuman yang siap di suguhkan kepada para pengunjung yang datang. Tak heran, pada setiap hari, warung ini banyak langganan dan pengunjungnya. Umumnya pengunjung warung ini di dominasi oleh Warga PNS (pegawai Negeri Sipil), apalagi di saat jarum jam menunjukan pukul 12.30 wit, adalah waktu istrahat kerja para “kuli kertas” , dipastikan warung ini akan menjadi sasaran mereka untuk “yukul”, alias makan.
Saat itu, sambil ngopi saya ditemani oleh salah seorang pekerja sosial sebut saja bung Irvan. Di sela-sela perbincangan kami, saya seketika tersentak mendengar sapaan dari seorang pejabat yang langsung datang menghampiri saya dan ikut “gabung” bersama kami. Awalnya hanya saya bersama teman, kita berdiskusi tentang isu-isu yang hendak di angkat pada agenda aksi pekan depan, terkait dengan dugaan Korupsi dana Website yang merugikan daerah kurang lebih 3 miliard rupiah. Namun keberadaan pejabat itu, membuat susasana seketika menjadi berubah. Kita bertigapun akhirnya larut dalam perbincangan dengan topik baru, tentang kinerja pemerintah, kinerja Legislatif dan eksistensi OKP di Halmahera Barat. Perbincangan kita pun kemudian berlangsung cukup seru. Namun obroloan kita sempat terhenti, ketika seorang pelayan warung bergegas datang membawakan sepering nasih putih lengkap dengan menu-nya atas pesanan bapak pejabat itu. Saya bersama teman menunggu sampai dia pun selesai makan. Setelah semua menunya disikat habis, giliran dirinya bermandi keringat, karena saking pedasnya makanan yang di makan tadi. Pedasnya mulut, membuat lidahnya semakin kaku, dan pembicaraan kitapun terhenti sejenak. Dalam waktu beberapa menit kemudian, dia mendahulukan pembicaraan kita. Kali ini bukan melanjutkan diskusi awal kita , melainkan keluhan yang datang dari dirinya sendiri.
Dia sepertinya mengeluh akan masalah finansial ditengah-tengah kebutuhan dirinya dan keluarga. Keinginannya untuk merehabilitasi rumah pribadinya, menjadi salah satu masalah dari sekian banyak masalah lainnya yang dia harus hadapi, karena memilik konsekwensi anggaran yang cukup besar. Untuk mengaharapkan gaji dan tunjangan jabatannya tidak cukup, katanya. Karena sebagaian gajinya telah di potong oleh pihak Bank, karena dirinya telah melakukan kredit pinjaman. Belum lagi dengan kebutuhan biaya pendidikan anaknya yang setiap akhir bulan, mau dan tidak mau harus di penuhi. Melihat ceritanya, rasa keprihatinan mulai muncul dari benak saya, betapa susahnya orang ini, kataku. Akan tetapi rasa keprihatinanku itu kemudian berubah secepatnya, berganti dengan rasa geram dan marah, karena sempat memikirkan bagaimana dengan orang lain disekitarnya yang sampai saat ini belum juga memiliki rumah, bahkan tanah saja mereka sulit mendapatkannya.. Tapi kok kenapa Bapak pejabat yang satu ini sudah memiliki jabatan dan pengasilan yang serba cukup, tapi masih saja mengeluh susah.
Dengan perasaan marah berkecamuk di dalam dada, namun begitu tak tega harus menampakan kemarahanku tercermin di wajahku. Untuk menghibur kesusahan bathinnya, dengan sedikit bercanda aku kemudian menawarkan solusi untuk meminta bantuan ke Bapak Bupati, Pak Wahyudin Pora saat itu. Kata aku, Bapak, baiknya minta bantuan saja sama Pak Bupati, mugkin ada proyek fisik yang nilainya kecil-kecilan diberikan ke bapak via pihak ketiga, nanti bapaknya terima vinya saja dari pekerjaan itu, gimana bapak.? Pasti Pak Bupati mau, lagian kan bukan uang dia (bupati), lanjut aku.. Tak lama kemudian Bapak pejabat itu kemudian menanggapi pernyataan aku itu. Dia mengatakan, sepertinya tidak enak kalo ngeluh proyek ke Pak Bupati. Namun bagi dirinya solusi untuk mengatasi masalah yang di hadapinya, dia telah berkonsultasi dengan Pak Bupati tapi sampai sekarang belum ada sinyal dari pak bupati. Aku sempat terdiam, namun di dalam hati sempat bertanya, kira2 solusi solusi apa, dan sinyalemen seperti apa yang belum dia terima dari pak bupati. Pernyataan ini membuat aku terus mengejar subtansi dari pernyataan bapak pejabat itu. Disela-sela pembicaraannya, aku langsung saja mengintrup, Pak..pak.. maaf..sebentar saya potong pembicaraan bapak, katanya sudah mengkonsultasikan masalah bapak dengan Pak Bupati, tapi kenapa masih mengeluh? Bukankah sudah clear semua masalahnya tuh? Emangnya Pak Bupati mau bantu apa, dan cara apa yang bapak lakukan sehingga Pak Bupati "mengamini" dengan cara membantu bapak?.. Mendengar pertanyaan itu, Bapak pejabat itu kemudian tertawa, dan mengatakan kepadaku, Lafdi…supaya ngana (kamu) tahu, pak Buapti juga manusia yang punya perasaan, tidak semua kebijakan yang di ambil itu bersandar pada aturan, akan tetapi dari sisi kemanusiannya di pertimbangkan juga. Trus gimana caranya pak??..tanya aku. Menurutnya sangat sederhana, caranya datang ke Pak Bupati dan minta satu SPPD untuk perjalanan ke Jakarta, uang sisa perjalanannya nanti masih cukup untuk memperbaiki rumahnya, katanya singkat. Lho koq bisa pak, emangnya gak apa2 kalo cara itu yang ditempuh, apa tidak ada masalah yang muncul dikemudian hari, ketika diaudit dan dikatakan temuan? tanya aku selanjutnya. Gampang katanya, Bapak pejabat itu kemudian menceritakan seperti ini,; lafdi, sebelum saya menghadap Pak bupati untuk meminta satu SPPD ke jakarta, saya harus menghubungi jaringan saya di departemen yang ada di jakarta dulu . Saya “atur” bersama mereka untuk merekayasa suatu rencana kegiatan nihil di jakarta. Dan saya menyuruh mereka Faks ke daerah. Nah, ketika suratnya sudah di tangan saya, itu merupakan alasan saya menghadap Pak bupati untuk meminta satu Perjalanan dinas. Dan saya tidak lupa ngengungkapin unek-unek dan keluhan saya ke pak bupati, bahwa jika pak bupati memberikan kesempatan ini kepada saya untuk pergi ke jakarta, maka dengan sendirinya pak bupati juga bantu saya untuk memikirkan tentang masalah saya.
Ternyata, alasan untuk mendapatkan SPPD fiktif berbeda-beda. Bukan karena alasan yang mengada-ada seperti rehabilitasi rumah/pembuatan rumah, akan tetapi, anak sakit, dan anak mereka sekolah yang membutuhkan biaya , adalah sederetan masalah yang mereka harus merunduk dan memegang "kemaluan"nya di hadapan Pak bupati untuk mendapatkan SPPD dengan berkedok dibalik selembar surat kegiatan dari Departemen atau lembaga terkait di Pusat. Semoga Pak Bupati Halmahera Barat yang sekarang ini, tidak tertipu dengan foya-foriki yang lakoni oleh pejabat Pemerintah daerah seperti cerita di atas.