LOGA - LOGA

“Membangun Rumah Dengan SPPD”

2009-02-24T22:29:00.024+07:00

Tulisan ini adalah sebuah cerita dari seorang pejabat daerah halmahera barat tentang bagaimana cara dirinya mendapatkan SPPD. SPPD itu sangat terkait dengan mekanisme administrasi pertanggunjawaban penggunaan keuangan daerah yang diperuntukan bagi para pejabat, dan staf PNS yang diberikan tugas Dinas keluar daerah. Pemberian SPPD sangat berbeda-beda antara Golongan II, III, maupun IV. Dan berbeda pula nominal yang diberikan sesuai jarak antara daerah yang menjadi tujuan penugasan dinas. Konkritnya, SPPD wajib untuk di berikan, jika berkaitan dengan penugasan Dinas. Namun di luar dari kegiatan dinas, lantas mereka menadapatkan SPPD, maka hal itu dinamakan Surat Pencuri Perjalan Dinas (SPPD).
Beberapa tahun lalu, saya sempat nongkrong sambil ngopi disalah satu warung yang berada di pertigaan Jalan Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Warung dengan pemilik Mas Narot asal Suroboyo itu, menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman. Ada ikan bakar dengan saos pedasnya, ada pula ikan dasar kua asam, dan berbagai macam minuman yang siap di suguhkan kepada para pengunjung yang datang. Tak heran, pada setiap hari, warung ini banyak langganan dan pengunjungnya. Umumnya pengunjung warung ini di dominasi oleh Warga PNS (pegawai Negeri Sipil), apalagi di saat jarum jam menunjukan pukul 12.30 wit, adalah waktu istrahat kerja para “kuli kertas” , dipastikan warung ini akan menjadi sasaran mereka untuk “yukul”, alias makan.
Saat itu, sambil ngopi saya ditemani oleh salah seorang pekerja sosial sebut saja bung Irvan. Di sela-sela perbincangan kami, saya seketika tersentak mendengar sapaan dari seorang pejabat yang langsung datang menghampiri saya dan ikut “gabung” bersama kami. Awalnya hanya saya bersama teman, kita berdiskusi tentang isu-isu yang hendak di angkat pada agenda aksi pekan depan, terkait dengan dugaan Korupsi dana Website yang merugikan daerah kurang lebih 3 miliard rupiah. Namun keberadaan pejabat itu, membuat susasana seketika menjadi berubah. Kita bertigapun akhirnya larut dalam perbincangan dengan topik baru, tentang kinerja pemerintah, kinerja Legislatif dan eksistensi OKP di Halmahera Barat. Perbincangan kita pun kemudian berlangsung cukup seru. Namun obroloan kita sempat terhenti, ketika seorang pelayan warung bergegas datang membawakan sepering nasih putih lengkap dengan menu-nya atas pesanan bapak pejabat itu. Saya bersama teman menunggu sampai dia pun selesai makan. Setelah semua menunya disikat habis, giliran dirinya bermandi keringat, karena saking pedasnya makanan yang di makan tadi. Pedasnya mulut, membuat lidahnya semakin kaku, dan pembicaraan kitapun terhenti sejenak. Dalam waktu beberapa menit kemudian, dia mendahulukan pembicaraan kita. Kali ini bukan melanjutkan diskusi awal kita , melainkan keluhan yang datang dari dirinya sendiri.
Dia sepertinya mengeluh akan masalah finansial ditengah-tengah kebutuhan dirinya dan keluarga. Keinginannya untuk merehabilitasi rumah pribadinya, menjadi salah satu masalah dari sekian banyak masalah lainnya yang dia harus hadapi, karena memilik konsekwensi anggaran yang cukup besar. Untuk mengaharapkan gaji dan tunjangan jabatannya tidak cukup, katanya. Karena sebagaian gajinya telah di potong oleh pihak Bank, karena dirinya telah melakukan kredit pinjaman. Belum lagi dengan kebutuhan biaya pendidikan anaknya yang setiap akhir bulan, mau dan tidak mau harus di penuhi. Melihat ceritanya, rasa keprihatinan mulai muncul dari benak saya, betapa susahnya orang ini, kataku. Akan tetapi rasa keprihatinanku itu kemudian berubah secepatnya, berganti dengan rasa geram dan marah, karena sempat memikirkan bagaimana dengan orang lain disekitarnya yang sampai saat ini belum juga memiliki rumah, bahkan tanah saja mereka sulit mendapatkannya.. Tapi kok kenapa Bapak pejabat yang satu ini sudah memiliki jabatan dan pengasilan yang serba cukup, tapi masih saja mengeluh susah.
Dengan perasaan marah berkecamuk di dalam dada, namun begitu tak tega harus menampakan kemarahanku tercermin di wajahku. Untuk menghibur kesusahan bathinnya, dengan sedikit bercanda aku kemudian menawarkan solusi untuk meminta bantuan ke Bapak Bupati, Pak Wahyudin Pora saat itu. Kata aku, Bapak, baiknya minta bantuan saja sama Pak Bupati, mugkin ada proyek fisik yang nilainya kecil-kecilan diberikan ke bapak via pihak ketiga, nanti bapaknya terima vinya saja dari pekerjaan itu, gimana bapak.? Pasti Pak Bupati mau, lagian kan bukan uang dia (bupati), lanjut aku.. Tak lama kemudian Bapak pejabat itu kemudian menanggapi pernyataan aku itu. Dia mengatakan, sepertinya tidak enak kalo ngeluh proyek ke Pak Bupati. Namun bagi dirinya solusi untuk mengatasi masalah yang di hadapinya, dia telah berkonsultasi dengan Pak Bupati tapi sampai sekarang belum ada sinyal dari pak bupati. Aku sempat terdiam, namun di dalam hati sempat bertanya, kira2 solusi solusi apa, dan sinyalemen seperti apa yang belum dia terima dari pak bupati. Pernyataan ini membuat aku terus mengejar subtansi dari pernyataan bapak pejabat itu. Disela-sela pembicaraannya, aku langsung saja mengintrup, Pak..pak.. maaf..sebentar saya potong pembicaraan bapak, katanya sudah mengkonsultasikan masalah bapak dengan Pak Bupati, tapi kenapa masih mengeluh? Bukankah sudah clear semua masalahnya tuh? Emangnya Pak Bupati mau bantu apa, dan cara apa yang bapak lakukan sehingga Pak Bupati "mengamini" dengan cara membantu bapak?.. Mendengar pertanyaan itu, Bapak pejabat itu kemudian tertawa, dan mengatakan kepadaku, Lafdi…supaya ngana (kamu) tahu, pak Buapti juga manusia yang punya perasaan, tidak semua kebijakan yang di ambil itu bersandar pada aturan, akan tetapi dari sisi kemanusiannya di pertimbangkan juga. Trus gimana caranya pak??..tanya aku. Menurutnya sangat sederhana, caranya datang ke Pak Bupati dan minta satu SPPD untuk perjalanan ke Jakarta, uang sisa perjalanannya nanti masih cukup untuk memperbaiki rumahnya, katanya singkat. Lho koq bisa pak, emangnya gak apa2 kalo cara itu yang ditempuh, apa tidak ada masalah yang muncul dikemudian hari, ketika diaudit dan dikatakan temuan? tanya aku selanjutnya. Gampang katanya, Bapak pejabat itu kemudian menceritakan seperti ini,; lafdi, sebelum saya menghadap Pak bupati untuk meminta satu SPPD ke jakarta, saya harus menghubungi jaringan saya di departemen yang ada di jakarta dulu . Saya “atur” bersama mereka untuk merekayasa suatu rencana kegiatan nihil di jakarta. Dan saya menyuruh mereka Faks ke daerah. Nah, ketika suratnya sudah di tangan saya, itu merupakan alasan saya menghadap Pak bupati untuk meminta satu Perjalanan dinas. Dan saya tidak lupa ngengungkapin unek-unek dan keluhan saya ke pak bupati, bahwa jika pak bupati memberikan kesempatan ini kepada saya untuk pergi ke jakarta, maka dengan sendirinya pak bupati juga bantu saya untuk memikirkan tentang masalah saya.
Ternyata, alasan untuk mendapatkan SPPD fiktif berbeda-beda. Bukan karena alasan yang mengada-ada seperti rehabilitasi rumah/pembuatan rumah, akan tetapi, anak sakit, dan anak mereka sekolah yang membutuhkan biaya , adalah sederetan masalah yang mereka harus merunduk dan memegang "kemaluan"nya di hadapan Pak bupati untuk mendapatkan SPPD dengan berkedok dibalik selembar surat kegiatan dari Departemen atau lembaga terkait di Pusat. Semoga Pak Bupati Halmahera Barat yang sekarang ini, tidak tertipu dengan foya-foriki yang lakoni oleh pejabat Pemerintah daerah seperti cerita di atas.

MENAPAK KNPI HALBAR 2009-2011.

2009-02-19T21:11:00.024+07:00

Pada bulan September 1995, di Hotel Fairmont, San Francisco [AS] berkumpul para pengendali perusahaan multinasional [TNC], ahli-ahli ekonomi dari Harvard, Oxford, Sanford, dan pemimpin politik dunia yang membicarakan tentang “ Tatanan baru menuju Abad 21”. Pembicaraan ketat berlangsung di tempat tersebut dengan masing-masing orang mendapat kesempatan berbicara tidak kurang dari 1,5 menit. Pembicaraan yang dihadiri tokoh-tokoh penting tersebut menghasilkan satu kesimpulan bahwa : Dunia ini cukup diatur oleh 20% dari seluruh penduduk bumi. Artinya hanya dengan 20% manusia saja bumi ini bisa dikendalikan, (melalui perangkat teknologi dan ekonomi) tanpa harus mengurangi kualitas kemampuan kerja untuk tetap berjalan. Bagaimana yang 80% manusia yang lain? Mereka menyebutnya sebagai resep “tittytainment”, istilah yang diberikan oleh Haudegen Zbigniew Brezezinki, penasehat pertahanan presiden Jimmy Carter. Satu resep sejenis doping candu yang dapat membuat manusia berada dalam kesenangan tetapi sekaligus kehancuran.. Dalam konteks kedinamikaan Pemuda di Halmahera Barat kedepan sanggupkah kita sebagai elemen muda duduk dalam suatu pertemuan dan menyepakati bahwa jazirah Halmahera Barat cukup diatur oleh 10% orang-orang muda dari jumlah penduduk Halmahera Barat yang ada. Benar atau tidak, saat ini ada kecenderungan kuat ke arah itu.. Akan tetapi model mengendalikan tatanan masyarakat bukan melalui perangkat teknologi dan ekonomi, melainkan politik ekonomi kekuasaan yang mereka miliki.

Lihat saja saat ini, di Halmahera kurang lebih 90% tokoh muda yang menjadi caleg, menjadi pengusaha/pedagang/, birokrat dan lain sebagainya. Jika demikian, maka kedepan kaum muda kita hanya berkutat pada wilayah politik ekonomi kekuasaan, sehingga membuat kekosongan pada wilayah kebangsaan lainnya, khususnya pada ruang teknologi. . Itu artinya bahwa pada Era Globalisasi dan liberalisasi yang menuntut adanya spesialisasi kerja, boleh jadi akan menjebak kaum muda karena rendahnya daya saing skill dan pengetahuan yang dimilikinya.

Saat ini, seiring dengan gelombang demokratisasi, kita menyaksikan pertumbuhan organisasi-organisasi non-pemerintah (OKP, NGO dll) berkembang untuk memberikan respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi bangsa kita. Pada tingkat Nasional sebagai salah satu segmen kunci masyarakat sipil (civil society) di Indonesia dan Khususnya Halmahera Barat, maka KNPI dituntut untuk memainkan peran penting pada agenda isu-isu yang terkait kebijakan-keijakan diantaranya; biaya pendidikan murah, pelayanan kesehatan yang murah, penurunanan angka kemiskinan, penanggulangan pengangguran, perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, kampanye HIV AIDS, kampanye anti Narkoba, gender, serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat kita.

KNPI saat ini, tidak dapat lagi menyebutkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang melakukan pengawasan dan kontrol terhadap lembaga-lembaga negara. Peran ini juga dilakukan media, akademisi, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Tanpa suatu terobosan dalam membangun hubungan dan interaksi dengan pemerintah, parlemen, sektor swasta dan lain-lain akan sulit mendapatkan pengakuan tentang kontribusi ber- KNPI-an kita kedepan terhadap publik. Bagi saya, KNPI adalah sebuah institusi kepemudaan yang memiliki nilai-nilai-nilai independesi, oleh karenanya bukan sebagai agen pemerintah, melainkan mitra pemerintah. Jika KNPI berada pada ruang ini, maka semestinya KNPI harus mengedepankan sens of sensibility dan sens of responsibility terhadap nasib dan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepan, bagi saya, KNPI dalam memainkan peran atas respons terhadap kebijakan pemerintah, tidak harus secara konfrontatif dan demonstartif, melainkan metode gerakan Konsep, lobbying dan negosiasi.

Pada sisi lain, yang terjadi pada bangsa kita akhir-akhir ini adalah, struktur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai kembali mengalami krisis, mulai dari ekonomi, social, budaya, politik, hukum, pendidikan, agama dan sebagainya. Misalnya ekonomi, harga sembako yang mulai tidak terjangkau, kenaikan BBM dan lemahnya usaha-usaha kerakyatan. Kemudian urusan sosial, maraknya kriminalitas, dan kemiskinan. Urusan budaya, menurunnya semangat kebersamaan bangsa serta egoisme kesukuan/primordialisme yang tinggi, sehingga boleh jadi mengancam plurlisme budaya. Pada konteks ini, KNPI kedepan sangat berkepentingan membangkitkan kesadaran pemuda di Halmahera Barat sebagai perwujudan dari pembangunan peradaban itu sendiri.

Fenomena segregasi sosial dikalangan pemuda pada tingkatan lokal masyarakat Halmahera Barat, sepertinya membuat keropos semangat solidaritas dan soliditas antar sesama kaum muda. Situasi ini pada akhirnya berimplikasi terhadap menjamurnya organisasi tanah-tanah yang semestinya disadari sebagai antitesis dalam merespons kedinamikaan peran-peran KNPI sebagai wadah berhimpun OKP di Halmahera Barat selama ini. Akan tetapi, proses antitesis sebagai bentuk dialektika, selama itu pula terjadi ketidakjelasan arah dalam melaksakan fungsi dan perannya. Idealisme yang awalnya dikehendaki menjadi sebuah sikap, berubah menjadi sikap gaga-gagahan yang cenderung pragmatis. Ketidakjelasan arah, carut marut metode gerakan, dan ketidakjelasan Organisasi, sebenarnya merupakan cermin dari suatu krisis ideologi yang sedang terjadi. Boleh jadi jika situasi tersebut terus berlanjut, maka proses menuju OKP GAGAL (Failed Organisation) di Halmahera Barat tidak bisa dibendung. Ideologi penting menurut saya, karena dengan ideologi kita dapat menjelaskan bagaimana masa lalu membentuk masa kini, dan bagaimana masa kini akan membentuk masa depan. Ideologi akan memberikan arah tindakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang diinginkan.

Dari sisi internal Organisasi dan anggota KNPI serta hubungan eksternal organisasi KNPI dengan anggota Organisasi lainnya, semangat kebersamaan masih tetap dibangun, dan bukan menjadi masalah. Atau dengan kata lain, Hubungan kebersamaan dan atau solidaritas sesama kaum muda pada level instutusi bukan menjadi perkara. Yang menjadi masalah adalah apa yang hedak kita (setiap organisasi ini) perbuat untuk bangsa dan daerah yang kita cintai ini. Sebab saat ini, ada beberapa faktor yang sama sekali tidak nampak pada kita, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Rendahnya sikap keterbukaan dan ketidakjujuran tersebut, disebabkan oleh hancurnya modal sosial yang dimiliki oleh sebuah institusi organisasi.

Oleh Karenanya,membangun semangat nasionalisme atau kebersamaan antar sesama anggota dan Seluruh elemen muda dihalmahera barat melalui kegiatan silaturahmi, menggelar forum curhat secara periodik baik secara internal KNPI maupun eksternal, sangat mendesak untuk di lakukan. KNPI Halmahera Barat kedepan, di fardhukan melakukan pembenahan dan perubahan pada tingkatan manajemen organisasi layaknya club sepak bola, maka KNPI kedepan diharuskan memiliki manajer, marketing club, pelatih dan pemain yang handal. Semua harus bersatu padu, sehingga mampu bergerak menembus pasar, meraih simpati penonton agar tetap loyal, namun tidak juga menegasikan mekanisme legislasi yang terdapat pada aturan main organisasi (AD/ART).

Mekanisme Penyelesaian Konflik Produksi Pertanian Pada Komunitas Petani di Desa Susupu - Halmahera Barat.)

2009-02-18T16:22:00.019+07:00

Komunitas petani kelapa di desa Susupu Kecamatan Sahu Halmahera Barat, memeliki pilihan tersendiri terkait dengan mekanisme sosial penyelesaian konflik produksi. Terdapat kecenderungan menggunakan kemampuan magic untuk mengantisipasi hilangnya tanaman, rusaknya tanaman dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Bagi masyarakat di di desa ini sering menyebutnya sebagai matakau. Cara membuatnya tentu berbeda-beda dan sangat sederhan. Namun umumnya mereka sering menggunakan botol dan didalam terdapat air yang telah dibacakan mantra-mantarnya kemudian diujung botolnya diikat kain berwarna merah dan digantung pada pohon yang terletak di tengah-tengah dusun. Cara ini sangat dipercaya bagi masyarakat disekitarnya, dan pada umumnya masyarakat Halmahera Barat.

Jika terdapat ”matakau” di salah satu dusun, maka dusun tanaman itu akan aman dari niat dan perilaku orang yang sengaja merusak maupun mengambil sesuatu yang berada dusun itu. Jika seseorang itu mempunyai niat mencuri sesuatu tanaman/buah-buahan dan lain-lain didalam dusun itu, dan mewujudkan niatnya dalam bentuk tindakan mencuri maka ”matakau” pasti mengena dirinya. Bagi masyarakat didesa ini, jika ada seseorang yang sudah terkena matakau karena tindakannya, mereka meyakini orang yang seperti itu akan terkena sakit perut didaerah dusun dan tidak bisa jalan, atau terdiam dibawah pohon selamanya. Terkecuali pemilik kebun datang dan membebaskannya dengan mantra yang digunakannya. Bagi mereka hal ini penting dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang sering mencuri hasil-hasil dusun yang bukan miliknya. Korban ”matakau” sering kali diadili oleh si pemilik dusun dan kemudian selanjutnya dibawah langsung ke kepala desa dan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti penyelesaian kasusnya sesuai hukum.

Di sisi lain, budaya sasi juga, ternyata tidak hanya berlaku pada tardisi masyarakat maluku di Ambon dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Sasi sebagai bagian dari otoritas lokal, juga terdapat pada masyarakat sahu, khususnya didesa Susupu Kecamatan sahu. Sasi yang selama ini di claim sebagai tata pengaturan masyarakat Ambon khususnya dalam pengelolaan dan pemanfatan sumber daya alam, ternyata boleh dibilang keliru. Dari sisi bahasa, ternyata budaya sasi sudah ratusan tahun tumbuh di daerah maluku utara.. Dilihat dari asal kata sasi sendiri berasal dari bahasa ternate yang artinya, sumpah.

Sumpah atau sasi bagi masyarakat maluku utara, khususnya didesa Susupu diberlakukan atau diterapkan karena atas dasar ketidakpuasan atas suatu masalah hak kepemilikan atau pengaturan Sumber Daya Alam, dan perselisihan antara dua belah pihak yang tidak ada titik temu, seperti halnya tanah, tanaman, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat setempat melihat masalah tersebut sebagai “harbata” atau perselisihan yang tidak ada akhir penyelesaiannya secara damai. Jika tidak terdapat penyelesaian terhadap suatu masalah yang mempunyai kaitannya misalnya dengan tanah, dusun, pohon kelapa dan lain sebagainya, biasanya kedua belah pihak di bawah kepada pihak pemerintah desa setempat untuk diselesaikan. Namun jika pihak pemerintah desa tidak mampu melerai dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berseteru itu, maka kedua belah pihak tersebut akan digiring oleh peihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama menemui para imam sigi lamo atau masjid besar, dan jomoding/petugas harian Masjid, beserta para khatib untuk diselnggarakannya proses sasi di dalam masjid.

Sasi toma kalammullah atau proses sumpah dihadapan mihrab masjid merupakan solusi penyelesaian atas masalah kedua bela pihak. Saksi-saksi yang mengahdiri proses itu terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, imam masjid besar, dan para jomoding. Prosesi sasinya berlangsung dengan diletakannya kitab suci alquran diatas kepala masing-masing kedua bela pihak, dan para saksi memerintahkan kepada kedua belah pihak secara bergantian untuk si bobeto. Si bobeto artinya memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bermasalah untuk mengeluarkan perkataan sumpah yang ditujukan kepada pihak pertama, begitupun sebaliknya. Sumpah yang mereka keluarkan pada saat proses sasi tentu sangat bervariasi, sesuai kehendak mereka. Dan bagi masyarakat setempat mereka umumnya percaya akan akibat dari sasi ini. Saya pernah menelusuri pelaku-pelaku yang pernah bertikai masalah lahan kebun kelapa diantaranya Om Malik.

Om Malik ini pernah bertikai dengan saudaranya yang bernama Om Baba, karena masalah lahan kelapa pada tahun 1990. Menurut Om malik tanah yang dia dapatkan adalah berasal dari warisan kedua orang tua mereka ( Om Malik dan Om Baba), namun saat menerima warisan tanah dari orang tua mereka, tanah tersebut sangat sedikit sekali ditanami pohon kelapa. Hingga pada saat itu diapun segera melakukan pembibitan dan menanam pohon kelapa diatas tanah warisan orang tua mereka. Suatu ketika Om Malik pergi merantau tepatnya di Pulau Bacan Halmahera selatan. Kurang lebih 15 tahun Om Malik berdiam diri dibacan bersama istrinya. Karena rindu akan kampun halamannya Om Malikpun pergi meninggalkan daerah bacaan, dan memilih pulang kekampung halamannya di desa Susupu untuk berkumpul bersama keluarganya dan berkesempatan untuk mengelola tanah orang tuanya yang telah dia tanami pohon kelapa. Namun, sesampainya dia dikampung halaman dia tidak diberikan kesepmpatan oleh saudaranya Om Baba untuk mengelola tanah warisannya. Karena menurut Om Baba, selama 15 tahun semenjak dia pergi Om Baba lah yang merawat dan memeliharnya. Menurut Om Malik, apa yang dikatakan saudaranya itu benar, oleh karenanya dia meminta untuk mengelola sebagianya, dan sebagiannya lagi untuk Om Baba. Akan tetapi Om baba bersikeras untuk mempertahankan lahan dan isinya, bahwa dia lah yang harus mengelolanya. Perselisihan pun terjadi, tidak ada titik penyelesaian sehingga baik om baba, dan malik digiring didepan kalammullah (didalam masjid tepatnya didepan mihrab) untuk dilakukan proses sasi. Baik Om Baba dan Om Malik, masing- masing mereka diberikan kesempatan untuk mengeluarkan bobeto. Om malik menceritakan bahwa persitiwa itu cukup menegangkan karena takut akan akibat yang akan ditanggungnya kedepan. Pada kesempatan itu bobeto yang disampaikan om Malik adalah sebagai berikut: Insya Allah fangare lahi jou Allah Ta’ala, kalo gogou igo gena fangare gia sebadan kama boboho ua, fangare dahe bahala, cobo fangare na durengo ida bicara se iwaro fangaere na gia se badan na boboho karna igo enagena, ngon oro, tapi ngon se ngofa sedano tero panyake pado. ( artinya : saya minta Kepada Allah Swt, kalau benar-benar pohon kelapa itu tangan dan badan saya tidak lelah, maka saya akan dapat kutukan, namun jika keringat saya dapat bicara dan tahu bahwa badan dan tangan saya ini cukup dan sangat lelah atas kelapa yang ditanam itu, saya tidak akan minta apa2 dari hasil itu, tapi kamu (Om Baba) jika kamu tetap ambil dan makan pohon kelapa yang saya tanami, maka anak dan cucumu akan terkena penyakit kusta). Demikianlah penyampaian bobeto yang dibeberkan Om Malik kepada Om Baba. Setelah selesai proses sasi di masjid, bagi masyarakat, mereka yakini akan datang kebenaran dan sanksi dari Allah Swt terhadap pihak yang dianggap benar dan salah. Menjelang setahun kemudian Om baba menderita sakit, jari-jari tangannya perlahan-lahan habis dimakan waktu. Menurut ceritanya, diapun kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata sakit yang diderita adalah penyakit kusta menurut dokter. Hal inipun tidak berlaku pada om baba, hingga hari ini ibu dan anaknyapun menderita penyakit yang sama, yakni penyakit kusta. Berbagai upaya pihak keluarganya menelusuri sebab musabab, tidak hanya dari sisi medis, namun dari kekuatan supranatural ternaya menditeksi penyebab sakit disebabkan oleh karena persoalan perebutan lahan.

Cerita Om malik dan Om baba ini merupakan sedikit dari sekian banyak kasus yang disasi didesa Susupu. Jika ada lahan, dan pohon kelapa maupun sejenis tanaman lainnya yang sedang disasi, maka pasca gelar sasi, kedua belah pihak bersama kelurganya masing-masing tidak akan bisa menikmati atau memiliki apa yang diperebutkannya. Jika satu diantara mereka melanggar “aturan sasi” yang digelar didalam masjid, maka dia akan terkena sanksi/bahala. Terkecuali jika mereka menganggap bahwa satu diantara mereka benar-benar berada pada posisi yang benar dalam kasus dimaksud. Terkadang kedua belah pihak takut mengelola apalagi menikmati apa yang menjadi sumber perebutan mereka, misalnya lahan atau pohon kelap dan sejenis tanaman lainnya. Sehingga kebanyakan lahan yang di sasi, di kelola oleh orang lain diluar dari keluraga kedua belah pihak yang berseteru, dan hasil dari lahan tersebut diberikan kepada masjid.

Kemampuan masyarakat mengatur aturan main dalam hubungan sosial di masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam keseharian masyarakat Sahu, memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya masyarakat mampu mengatur proses sosialnya, termasuk dalam hal ini menetapkan sanksi-sanksi sosial mereka. Sanksi-sanksi sosial dan adat dalam masyarakat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam masyarakat tak hanya ada satu hukum negara yang mengatur hubungan sosial melainkan ada hukum sosial yang disusun masyarakat sendiri. Tertib social (social order) yang ada dalam masyarakat sama sekali bukan merupakan bagian dari keteraturan hukum (legal order) yang diproduksi Negara, juga bukan ketertiban yang berlangsung dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai sikap taat yang spontan dan otomatis (outomatic spontanaeus submission to tradition)

Kemampuan masyarakat menciptakan aturan main, memberi makna dan kategori secara beragam dan berubah sepanjang waktu mengenai hukum yang berlangsung dalam kehidupan sosial mereka, menginspirasi Moore, Sally Falk, 1978, untuk mengemukakan pandangannya mengenai hukum sebagai proses. Ia menganggap masyarakat sebagai semi outonomous social field yang dapat membentuk hukum. Semi outonomous social field menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat dapat memiliki kapasitas untuk membentuk aturan (rule-making capasities). Bagi Moore, hukum (law) adalah self regulating dari semi outonomous social field. Pandangan ini menurut Moore sangat penting untuk melihat konteks masyarakat yang tak selalu berada di bawah subordinasi aturan yang diproduksi Negara, melainkan senantiasa berkembang sesuai dengan konteks dinamika social masyarakatnya, dan integral dalam perilaku masyarakatnya.

Antara Generasi Popeda dan Generasi Perda di DPRD Halbar.

2009-01-24T21:17:00.015+07:00

Tinggal menghitung hari, datangnya bulan kita akan menyongsong pesta demokrasi pemilihan legislatif yang akan berlangsung pada Bulan maret Mendatang. Di Halmahera Barat, dalam rangka menjemput pesta para calon bandit kekuasaan ini di meriahkan dengan berbagai macam baliho, umbul-umbul partai, spanduk yang bertuliskan slogan-slogan dan jargon politik yang terkesan “genit-genitan”. Umumnya dari keselurhan baliho bertuliskan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, siap menjadi calon "bandit kekuasaan" yang amanah. Namun tak nampak satu dari sekian banyak jejeran baliho yang dipajang disudut-sudut perempatan jalan, disamping pertokoan, yang jujur bertuliskan saya siap memperkaya diri dengan kemewahan dan fasilitas sebagai anggota dewan. Bahkan ada juga baliho dan sejenisnya dipajang berhadapan dengan tempat ibadah,kata temanku, seakan-akan mereka juga mengharapkan restu jama'ah dan keberpihakan Tuhan kepada diri mereka. Lagi-lagi Panwas didaerah ini pun terkesan acuh tahu, padalah pemasangan umbul-umbul partai dan baliho didekat tempat ibadah adalah suatu pelenggaran. Di daerah baru seperti halnya Halmahera Barat, adalah sesuatu yang lumrah bagi, dimana elit-elit lokal mempunyai kecenderungan bermain diwilayah politik praktis untuk menduduki lembaga legislatif semata-mata hanya ingin memperkaya diri. Mencari hidup di gedung dewan adalah target utama mereka mengikuti pencalonan dewan, ketimbang menghidupkan gedung dewan agar peduli terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilkannya. Potret Anggota dewan Halmahera barat periode 2004-2009 seharusnya memberikan gambaran nyata dan membuka mata bathin kita sebagai warga halmahera barat tentang betapa lemahnya institusi dewan kita saat itu, karena dipengaruhi oleh kwalitas dan daya kritisisme mereka dalam membaca fenomena sosial, politik, ekonomi dan budaya di daerahnya sendiri. tidak adanya kepekaan sosial, yang ada hanyalah kepekaan mereka menghitung APBD dan menggorotinya. Hasil menggorogoti APBD itu, pada momentum pemilihan nantinya mereka gunakan untuk membunuh kekritisisme masyarakat dengan cara membeli suara masyarakat, dan lain sebagainya.

James uang: Anggota DPRD Halbar
Pilih Mereka .? Mereka Kaya..!!! Kita Tetap Jadi Kuli..
Menjelang Pesta demokrasi (pemilihan Legislatif) di halmahera barat, mirip dengan suasana menjelang hari natal atau lebaran idul fitri. Para caleg bertindak sebagai dermawan kaya, yang membagikan sedikit zakat dan bantuan-bantuan lainnya dalam bentuk pakaian baru, kepada masyarakat yang tak mampu, seperti para janda , orang tua-tua jompo dan anak – anak terlantar, dengan mengharapkan doa darinya agar selalu diberikan rezeki dan hidayah dari Allah Swt. Sampai-sampai ada yang mengatakan disaat memberikat zakat/bantuannya, nenek..opa, doain saya semoga sehat selalu, banyak rejeki, sehingga tahun depan saya akan membagikan rejeki saya juga kepad nenek dan opa. Mereka terus memberikan bantuan berupa pakaian (batik), memberikan uang kepada masyarakat agar mereka dapat terpilih kembali pada pemilu legislatif mendatang.

Politik senter clas menjadi demikian dominan. Mereka sepertinya tidak tahu malu dan miskin iman, karena sesungguhnya nenek dan opa juga tahu, bahwa sebagian kelebihan dari rejekinya adalah juga milik opa dan nenek. Oleh sebab itu, di Halmahera Barat saat ini, sulit membedakan mana perayaan pesta demokrasi dan mana peryaaan menjelang hari idulfitri dan Natal tahun baru dimana para dermawan bergerilya memberikan zakat dan lain sebagainya kepada pemilih pemula.

Jika budaya tersebut, terus saja tetap dipertahankan, tanpa mempertimbangkan kwalitas anggota dewan yang bersangkutan, maka kedepan kita akan mengulangi tipe anggota dewan halbar yang datang ke gudung dewan bukan membawa buku agenda yang memuat keluhan-keluhan dan pesoalan masyarakat, akan tetapi yang mereka bawa di kantor adalah ngantuk, lesu atau loyo, dan malas. Untung saja mereka masing-masing mempunyai sopir pribadi, yang disediakan oleh sekretariat dewan, jika mereka mengemudikan sendiri, mungkin saja kasus kecelakaan berlalulintas di Halmahera barat rata-rata karena ngantuk, dan korban terbanyak boleh dikatakan para anggota dewan itu. Penyakit ngantuk, malas, lesu, membuat mereka kebanyakan mengalami impoten dalam memproduksi peraturan daerah (perda) dan serta mengartikulasikan kepentingan masyarakat banyak di halmahera barat.

Kata seorang sahabatku, penyakit Ngantuk, lesu, malas dan setengah tak berdaya oleh dewan kita, akibat dari overdosis konsumsi popeda.. mereka (anggota dewan Halbar periode 2004-2009) adalah masuk dalam kategori generasi Popeda bukan Generasi Perda. Ini adalah popeda yang sering dikonsumsi anggota dekab Halbar kita. Sebagai orang maluku-maluku utara pasti tahu dengan popeda. adalah sebagai produk makanan khas local, yang mengakomodasi kepentingan penyakit ngantuk, malas, dan lain sebagainya. Layaknya mereka mengkonsumsi obat perangsang penumbuhan otak agar mampu berpikir dan merumuskan kebijakan-kebijakan seperti halnya perda dan lain sebagainya yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah memasuki Tahun ketujuh, di berbagai daerah telah bergiat membenahi daerahnya masing-masing. Di Halmahera Barat pemerintah Daerah mencoba membenahi berbagai sector, membangun berbagai dasar hokum sebagai pengatur aktivitas di daerah, termasuk didalamnya peraturan daerah. Kurang lebih 14 RANPERDA yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pihak DPRD. Lagi-Lagi tak satupun Perda itu disahkan Oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Padahal Dalam ber-DPRD, untuk mengukur kinerja DPRD berhasil atau tidak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjwabnya adalah dilihat dari berapa jumlah perda yang telah diundangkan. Tentu, hal ini berkaitan dengan fungsi legislasi mereka sendiri. Beberapa produk hokum ( perda) yang dirancang oleh pihak eksekutif Halbar, di pandang oleh mereka sebagai Produk yang lemah dari berbagai pendekatan analisis social, hokum, maupun akademik yang mereka pakai. Dengan Alasan ini, Perda yang diusulkan Eksekutifpun kemudian menjadi terbelangkalai, DPRD kabupaten Habar, terkesan mereka tidak mempunyai Animo yang besar untuk berdampingan dengan pihak eksekutif sebagai mitra dalam membangun Halmahera barat. Padahal dengan kehadiran PERDA sepertinya dapat membantu kelancaran pelayanan umum, serta menjamin hak – hak masyarakat di daerah kita. Sikap politik yang tidak proaktif ditampilkan DPRD Halbar atas berbagai RANPERDA yang diajukan oleh eksekutif, merupakan suatu bentuk kejahatan politik DPRD Halmahera Barat yang secara tidak langsung menghambat kelancaran pelayanan umum masyarakat, maupun ketidakrelaannya untuk menjamin hak-hak masyarakat di halmahera barat. Kini, tak ada harapan lagi bagi DPRD untuk mengesahkan beberapa RANPERDA menjadi PERDA, waktu kurang lebih satu bulan kedepan mereka hanya memikirkan untuk memperebutkan dan membeli suara pemilih, agar dapat terpilih pada pemilu nantinya. Tentu, Masyarakat Halbar tidak buta, pada siapa mereka akan jatuhkan pilihan politiknya. Karena mereka adalah kumpulan orang-orang malas, lemah, loyo, suak. Mereka-mereka ini merupakan generasi popeda yang tak layak dipilih kembali pada periode berikutnya, dan kita menyambut dan memberikan selamat datang pada “generasi perda” pada pemilu 2009 nantinya.

Ketika Roba (Roh Perubahan) Datang di Halbar.

2009-01-24T10:35:00.011+07:00

Ketika reformasi digelindingkan pada tahun 1998 ,adalah suatu berkah yang harus disyukuri. Dari keberkahan di tahun itulah, telah berhasil merubah secara evolusioner sistem politik negara kita. Satu dari sekian banyak aspek dalam sistem politik yang berubah itu adalah semangat demokrasi pemereintahan kita dari sentaralisme ke arah desentralisasi yang merupakan ide dan gagasan besar yang suguhkan dari se-orang Ryas rasyid yang kini dikenal sebagai bapak arstitek Otonomi daerah. Konsep inilah yang merupakan awal mula dan cikal bakal lahirnya provinsi maluku utara, dan kemudian berbarengan dengan disahkannya undang – undang tentang pemekaran wilayah dimaluku utara, satu diantaranya adalah Kabupaten Halmahera Barat. Halmahera Barat, resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten otonom di Maluku utara sejak hingga kini di awal penghujung tahun 2009 Halmahera Barat telah genap tiga berusia tahun. Sebelum adanya Undang-undang tentang pemekaran wilayah, secara administrasi pemerintahan dan pelayanan kepentingan masyarakat dijazirah halmahera barat ini, masih berada pada wilayah administarsi kabupaten Maluku Utara yang berkedudukan diternate. Halmahera Barat ketika itu hanya terdapat tiga kecamatan yakni, kecamatan jailolo, kecamtan ibu dan kecamtan lolooda sebagai perpanjang tangan pemerintah kabupaten Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepentingan masyarakat di daerah ini. Rentangkendai pemerintahan kabupaten dan kecamatan yang begitu jauh, tentu sangat berpengaruh terhadap aktifitas dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat, apalagi secara geografis di beberapa wilayah sepertihalnya loloda yang terisolir dari aspek sarana dan prasarana transportasi, tentu sangat sulit untuk melaksanakan fungsi dan tugas koordinasinya secara baik. Kini, Halmahera Barat telah menjadi salah satu kabupaten otonom di Maluku utara, hadirnya kebijakan politik pemerintahan (otonomi daerah) justru telah memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan antara pemerintah kecamatan dan Kabupaten yang berpusat di jailolo sebagai pusat pemerintahan. Disamping alasan memperpendek rentang kendali pemerintah, ada sisi lain yang ditangkap dalam semangat otonomisasi adalah pemerataan distribusi pembangunan dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Pemerintahan Halmahera Barat ketika itu masih berada pada masa transisi pemerintahan dari Gahral Syah kepada Wahyudin pora sebagai Pjs Bupati Kabupaten Halmahera Barat. Sebagai Kabupaten Induk, maka beban anggaran kabupaten Halmahera barat saat itu, harus di sisihkan sebagaiannya kepada kabupaten-kabupaten lain dimaluku utara sebagai “budget stimulus”. Oleh karenanya disadari pada masa transisi pemerintah kabupaten Halmahera barat ketika itu, belum memaksimalkan program-program pembangunannya, akan tetapi lebih memfokuskan arah dan kebijakan programnya pada pembenahan infrastruktur pemerintahan, dan disilain mempersiapkan hajatan demokrasi di Halmahera Barat yakni; pemilihan Bupati dan wakil bupati Halmahera Barat pada tahun 2005. Pada momentum ini juga , isi brankas APBD juga terkuras habis karena harus membiayai dua tahapan pemilihan Kepala daerah ketika itu. Lagi-lagi program pembangunan untuk masyarakat bukan menjadi prioritas utamanya, melainkan penguatan kelembagaan demokrasi didaerah ini. Hingga pada awal tahun 2006, tepatnya pada tanggal 04 Februari 2006 berhasil ditetapkannya Namto H. Roba dan Penta L. Nuara sebagai Bupati dan Wakil bupati terpilih Halmahera Barat periode 2006-2011. Moto melayani bukan dilayani, sepertinya menjadi konsep pemerintah Halmahera Barat dalam melakukan fungsi dan tugas pelayananannya terhadap masyarakat Halmahera Barat. Jika di Ilhami, secara filosofi konsep tersebut justru mengegaskan kepada publik bahwa, masyarakat merupakan tuan dan pemerintah sebagai hambanya harus patuh dan secara ikhlas melayanai kepentingan tuannya. Itu berarti bahwa masyarakat dimata pemerintah tentu memiliki drajat sosial yang paling tinggi untuk dihormati dan berusaha untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingannya. Pada tahun 2006 berbagai terobosan program Pemerintah Halmahera barat gencar dilakukan ditengah kondisi keuangan daerah yang. Akan tetapi, situasi ini tidak menjadi hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dibawah kendali bupati Namto H. Roba dalam melaksanakan tugas mulianya untuk melayani masayarakat Halmahera Barat. Hanya dengan bermodal Ide/Gagasan serta keberanian dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat, Namto Hui roba dan Penta L. Libela Nuara beserta Jajarannya boleh dikatakan berhasil mengeluarkan masyarakat Halmahera Barat dari keter-tatih-an pembangunan, dan keterisolasian masyarakatnya. Pemerintah Hamahera Barat di bawah kepemimpinan Namto H Roba, berhasil meletakan“Ide/Gagasan” yang berhasil untuk membangun Halmahera Barat sejak tahun 2006 hingga saat ini, , diantaranya adalah,Pertama,Membangun Halmahera Barat khsusunya pada aspek pembangunan infrastruktur pembangunan fisik (jalan, bangunan dll). Diwujudkan dalam program perbaikan dan pembuatan jalan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk membuka akses ekonomi bagi masyarakat dalam mempermudah distribusi produksi komuditi masyarakata didaerah ini. Kesulitan akses jalan dan transportasi, sepertinya menjadi kendala dan hambatan masyarakat Halmahera barat selama ini. Membangun Halmahera Barat Dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pemerintah daerah melalui dinas koperasi memberikan pinjaman keuangan kepada kelembagaan-kelembagaan koperasi ditingkat desa untuk dapat eksis dalam melakukan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pemerintah Halmahera Barat juga membuka ruang kerja sama dengan lembaga –lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya, seperti halnya UNDP, P2DTK, PPK dan lain sebagainnya untuk ikut mendorong dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat ditingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Halmahera Barat.Membangun Halmahera Barat sebagai kota Jasa. diwujudkan dengan program pembangunan pelabuhan peti kemas didesa mutui, dan pembangunan pelabuhan udara didaerah jailolo selatan-timur. Sementara Pada sektor yang lain, pemerintah daerah juga akan mewujudkan harapannya dalam menanggulangi krisis energi dengan Pembangkit listrik panas bumi di halmahera barat dalam beberapa tahun kedepan. Keempat,Membangun Halmahera Barat sebagai Kota Parawisata Budaya. diwujudkan dalam konsep dan atau Agrowisata ,serta merevitalisasi kelembagaan-kelembagaan adat lokal seperti halnya dan lain sebagainya.Ide/gagasan Membangun Halmahera Barat sebagai daerah lumbung padi. Secara umum diwujudkan dalam program kelembagaan-kelembagaan petani padi serta, pemanfataan lahan untuk penanaman padi pada setiap kecamatan di Kabupaten halmahera Barat. Membangun Halmahera Barat dari aspek Sumberdaya Manusia. Diwujudkan dalam program pendidikan s2, bagi putra/i Halmahera Barat serta mendirikan sekolah tinggi pertanian dan kewirausahan yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor – IPB Bogor. Kita sebagai warga Hamahera Barat, patut memberikan apresiasi positif terhadap kepemimpinannya, atas program dan prestasinya selama kepemimpinan yang hanya 3 Tahun saja dia mampu berbuat untuk masyarakat dan daerahnya., tak heran jika satu-satunya bupati di Maluku Utara yang mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Pembangunan dari Mendagri/Presiden tahun 2008, kalau bukan Namto, siapa lagi.

konflik Sumberdaya Perikanan di Perairan Morotai (Perspektif Psikologi Sosial dan perilaku Agresi nelayan morotai dalam mempertahankan eksistensinya

2009-01-20T21:14:00.004+07:00

Kepulauan Morotai adalah gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara yang terletak pada wilayah perbatasan antar negara yaitu antara Indonesia dengan Republik Palau di kawasan pasifik. Morotai dengan posisi sebagai Pulau kecil perbatasan yang berada di wilayah pasifik, menjadikan wilayah ini mempunyai potensi perikanan tangkap cakalang yang besar karena secara alamiah migrasi ikan cakalang dari laut Jepang ke lautan pasifik dan seterusnya ke laut Maluku, Laut Halmahera dan Laut Banda melintasi wilayah perairan ini. Menurut Arifin (2006), daerah 4 mil dan 12 mil kepulauan Morotai tergolong DPI cakalang yang potensial.

Lautan Morotai sudah dianggap oleh masyarakat Morotai sebagai tempat memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari nafkah ekonomi. Pandangan mereka tentang wilayah perairan tersebut lebih dari pada hanya sekedar sebagai tempat eksploitasi hasil laut saja, namun mereka mempunyai anggapan bahwa wilayah kelautan Morotai adalah warisan nenek moyang mereka yang harus dijaga dan penggunaannya untuk seluruh keturunan masyarakat Morotai. Masyarakat Morotai juga melakukan uparaca-upacara adat yang diperuntukkan agar terjadi keseimbangan alam atas dieksploitasi sumberdaya kelautan. Pemanfaatan kelautan Morotai sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Morotai untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka. Perkembangan masyarakat dan kebutuhan ekonomi sudah membuat mereka lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan keluarga dan pasar, walaupun dalam skala yang masih sederhana. Kesederhanaannya masih dapat dilihat dari cara mereka menggunakan sumberdaya peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan di lautan Morotai.

Ketergantungan masyarakat pada sumberdaya kelautan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan bahwa mereka adalah masyarakat nelayan. Sumberdaya kelautan sebagai sumberdaya yang bisa diakses oleh semua orang karena tidak memiliki batas-batas sertifikasi kepemilikan atau sering disebut open acces resources. Seperti juga di kelautan Morotai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di luar suku Morotai. Ada beberapa kelompok nelayan yang memanfaatkan sumberdaya kelautan Morotai yaitu masyarakat dari Bitung-Sulawesi Utara hingga nelayan dari Filipina. Masyarakat dari luar tersebut mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat Morotai. Artinya, masyarakat Morotai lebih tertinggal dalam teknologi peralatan penangkapan ikan. Sehingga, perolehan yang diharapkan antara kelompok-kelompok tersebut sangat berlainan. Padahal jumlah hasil tangkapan ikan diakumulasi lebih dari 400 ton lebih setiap hari. Dari hasil perolehan tersebut, masyarakat Morotai tidak lebih dari 15% hasil penangkapan ikan yang diperolehnya.( Ismail; 2007 )

Ada beberapa kendala yang menyebabkan nelayan di kepulauan Morotai mempunyai hasil tangkapan yang kecil antara lain, Pertama; tingginya harga BBM merupakan salah satu kendala yang sangat dirasakan oleh nelayan di kepulauan Morotai, dengan tipologi wilayah kepulauan dan aksesibilitas antar desa yang rendah menyebabkan harga BBM antara desa satu dengan desa yang lainnya sangat berbeda, kisaran harga BBM di kepulauan Morotai antara Rp. 7000/lt sampai dengan Rp. 7500/lt. Kedua; rendahnya harga ikan. Ketiga; banyaknya nelayan asing yang melakukan penangkapan di wilayah perairan kepulauan Morotai, seperti halnya dari Bitung dan negara Taiwan, serta Philipina. Ke empat; peralatan penangkapan ikan ( sarana dan Prasarana) yang belum memadai. Sebagai pulau-pulau kecil terluar, kepulauan ini mempunyai kondisi wilayah yang tertinggal, baik sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terkebelakang, dan infrastruktur wilayah yang belum memadai. Hal ini dapat terjadi karena wilayah-wilayah terluar selama ini dibangun berdasarkan pada pendekatan keamanan (security aproach) di bandingkan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity aproach).

Permasalahan
Masyarakat Morotai yang kesehariannya memenuhi kebutuhan dari proses mencari sumberdaya laut sangat tergantung pada hasil yang diperoleh dari usahanya mencari ikan. Persaingan yang terjadi dalam usaha mencari ikan dengan nelayan-nelayan dari luar masyarakat Morotai tidak dapat dielakkan, bahkan cenderung berujung pada prilaku agresi nelayan lokal terhadap nelayan asing, ataupun sebaliknya. Persaingannya menjadi sangat dirasakan dampaknya ketika perbedaan teknologi sarana dan prasarana peralatan penangkapan ikan antara masyarakat Morotai dan masyarakat luar tidak seimbang. Artinya, peralatan tangkap masyarakat Morotai yang masih sederhana (tradisional) tidak dapat bersaing dengan masyarakat luar yang memiliki peralatan tangkap ikan yang sudah lebih maju (moderen) dilengkapi dengan alat global positioning system (GPS) untuk memantau ikan.

Pada akhir Tahun 2003 yang lalu terjadi bentrokan fisik antara masyarakat Morotai dan nelayan dari Philipina. Bentrokan dilakukan oleh masyarakat Morotai dengan melakukan pengeroyokan kepada nelayan dari Philipina. Permasalahannya adalah mengapa masyarakat Morotai menyerang nelayan dari luar wilayah Filipina yang mencari ikan di daerah perairan Morotai? Untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut, tulisan ini mencoba menjelaskannya berdasarkan kajian psikologi sosial.
Agresi dalam Pertikaian Sumber Daya Perikanan di Perairan Morotai. Dalam studi –studi antropologi maritim, (Kusnadi, 2002) justru memperlihatkan kepada kita bahwa dibeberapa bagian dunia juga masih ditemukan adanya klaim pemelikan (praktik hak ulayat laut) oleh kelompok-kelompok nelayan yang mendiamai suatu kawasasan pesisir. Pemahaman ini samapai sekarang masih mendominasi masyarakat dikawasan pesisir pulau Morotai. Laut dengan sendirinya dianggap sebagai Property.
Morotai adalah pulau terluar indonesia yang berdekatan dengan samudra pasifik, dan berbatasan dengan Republik Palau dan Philipan. Di perairan Morotai memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup melimpah. Dengan Sumber daya perikanan yang melimpah tersebut, membuat banyak para nelayan lokal maupun asing dijadikan sebagai area potensial untuk penagkapan ikan.

Pertikaian diatas laut seringkalai tidak dapat dihindarkan antara dua komunitas nelayan ( Morotai dan Philipina) dalam memperebutkan Sumber daya perikanan di Perairan Morotai.. Pemukulan dan pengrusakan beberapa tahun lalu, yang dilakukan nelayan lokal diatas kapal nelayan philipina merupakan bagian dari bentuk-bentuk kekerasan. Dan kekerasan merupakan sebuah manifestasi dari perilaku agresi. Oleh karenanya Pemukulan, dan pengrusakan alat –alat penangkapan dan navigasi kapal nelayan Philipina yang di lakukan oleh kelompok nelayan lokal (morotai ) adalah perilaku agresi yang muncul akibat dari tata nilai dan adat-istiadat yang berkembang dalam masyarakat tradisional di kawasan pesisir yang menganggap sumber daya laut yang ada diperairan Morotai sebagai hak milik (Property), oleh karenanya kehadiran nelayan asing melakukan penangkapan ikan diperairan Morotai dianggap merampas sebagian propertynya.
Agresi itu sendiri menurut Murray, di defenisikan sebagai suatu cara untuk melawan secara kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh atau menghukum orang lain. Atau secara singkat agresi adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Sedangkan menurut Sarwono (2002) agresi adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain.

Kasus penyerangan nelayan Morotai terhadap Nelayan Philipina di perairan Morotai setidaknya dapat memberikan gambaran agresi dari sudut padang psikologi sosial.
Sebagai pulau-pulau kecil terluar, kepulauan Morotai ini mempunyai kondisi wilayah yang tertinggal, baik dari aspek sumber daya manusia (pengetahuan), tingkat kesejahteraan ekonomi, dan infrastruktur wilayah, serta secara geografis umumnya di Maluku Utara termasuk kepulauan Morotai mempunyai suhu udara yang cukup panas. Dengan melihat fenomena sosial-ekonomi dan kondisi geografis tersebut, dalam perspektif psikologi sosial dapat saja memunculkan prilaku agresi seseorang atau kelompok tertentu.

Hal ini sebabkan karena Kemiskinan juga merupakan salah satu penyebab dari tindakan agresi. Menurut Byod Mccandless ( mu’tadin, Z,1991), mengatakan bahwa bila seseorang itu dibesarkan dalam lingkungan komunitas yang miskin maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan. Sementara pada sisi yang lain, kondisi geografis dengan suhu yang tinggi di Perairan Morotai merupakan penyebab munculnya perilaku agresi. Argumentasi teoritik dapat dilihat dari adanya pandangan bahwa suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresifitas. Pada tahun 1968 Us Riot Comision pernah melaporkan bahwa dalam musim panas, rangkaian kerusuhan dan agresifitas massa lebih banyak terjadi di Amerika Serikat di bandingkan dengan musim-musim lainnya ( Fisher, et al, dalam sarlito Psikologi Lingkungan 1992).

Dari berbagai penyebab-penyebab prilaku agresi yang dijelaskan diatas sehubungan dengan ulasan kasus pertikaian sumber daya perikanan di perairan Morotai, maka dalam konteks ini kita akan mencoba menggunakan perspektif situasional dalam prilaku agresif satu diantaranya adalah In Group Vs Out Group Conflict.Dalam Perspektif ini menjelaskan bahwa perilaku agresi seringkali didasarkan atas konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok seringkali dipicu oleh perasaan In Group Vs Out Group sehingga anggota kelompok di warnai perasaan prasangka. Salah satu teori prasangka adalah Realistic Conflict Theory yang memandang prasangka berakar dari kompetisi sejumlah kelompok sosial terhadap sejumlah komuditas ( sumber daya) maupun peluang. Apabila kompetisi berlanjut maka masing-masing anggota akan memandang anggota kelompok lain sebagai musuh, jika terdapat isysarat agresi maka perilaku agresi akan muncul.

Sepertinya, sikap dan perilaku antar kedua kelompok nelayan tersebut cenderung merefleksikan kepentingan kelompoknya. Ketika kepentingan-kepentingan kelompok nelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan di perairan Morotau tidak kompatibel atau, dengan kata lain ketika kelompok nelayan asal philipina berhasil memperoleh hasil tangkapan ikan yang lebih banyak dari kelompok nelayan lokal, maka respons psikologi sosialnya cenderung negatif terhadap nelayan philipina: sikap berprasangka, penilain terbias, dan perilaku permusuhan akan terjadi, dan berujung pada perilaku agresi. Namun ketika kepentingan-kepentingan tersebut kompatibel atau lebih baik lagi, maka reaksinya akan lebih positif seperti toleransi, adil, dan ramah ( Rupert Brown dalam Prejudice, 2005)

Sumber daya perikanan adalah sumber daya yang sangat terbatas. Hal ini memungkinkan proses eksploitasi penangkapan ikan harus memperhatikan aspek-aspek ekologis untuk keberlanjutan spesis ikan yang terdapat didalap “perut” perairan Morotai. Sumber daya yang terbatas, diperhadapkan dengan kompetisi nelayan lokal dan Philipina yang menggantungkan nasib di laut sebagai sumber kehidupan mereka, seringkali terjadi kompetisi dalam perebutan sumber daya, dalam situasi demikian akan memunculkan perilaku agresi. Di sisi lain Praktek penangkapan nelayan asal philipana yang tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan ekologis dan keberlanjutan spesis ikan diperairan morotai membuat nelayan lokal merasa terancam, karena terganggunya sumber-sumber kehidupan dimasa datang sebagai nelayan lokal.

Dalam pada itu, sepertinya bagi kami prilaku agresi berkembang karena adanya kompetisi sosial yaitu kompetisi terhadap sumber daya. Dalam hal ini terjadi perebutan satu macam sumber daya yang dipandang terbatas, dan diperebutkan oleh kedua belah pihak. Dalam Perspektif sosiobilogis, manusia diharapkan bertindak agresif ketika sumber daya yang terpenting itu terbatas, ketika mengalami ketidaknyamanan, ketika sistem sosial tidak berjalan dengan baik, dan ketika ancaman dari pihak luar, (Dunkin, 1995). Hal ini semua dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup manusia.

Dengan demikian, perilaku agresi nelayan lokal Morotai terhadap nelayan philipina di perairan Morotai utara, tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang dialami oleh masayrakat nelayan lokal ( Morotai, atau dikarenakan kondisi suhu wilayah yang cukup panas seperti yang diungkapkan oleh Byod Mccandless ( dalam, Mu’tadin 2002), dan ( Fisher, et al dalam sarlito Psikologi Lingkungan 1992) yang lebih menekankan pada faktor suhu sangat mempengaruhi penyebab agersi. Namun ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi penyebab terjadinya perilaku agresi nelayan lokal terhadap nelayan philipina.

Sebagai penyebab terjadinya konflik antara nelayan lokal Morotai dan Nelayan Philipina, dapat dilihat dari interaksi antar individu atau kelompok nelayan Morotai, sepertinya ada kecendrungan untuk mengambil jalan pintas dalam mempersepsi individu atau kelompok nelayan asal phlipina, dengan cara memberikan ”cap” tertentu kepada individu atau kelompok nelayan philipina yang berkaitan dengan sifat-sifat yang khas yang seakan-akan menempel pada individu atau kelompok, misalnya nelayan philipina adalah penjahat laut, dan Kejam. Persepsi yang salah ini atau cap yang diberikan sesuai sifat disebut sebagai stereotip. Stereotip adalah keyakinan bahwa semua anggota kelompok sosial tertentu memiliki karakteristik atau traits yang sama, dan stereotip juga merupakan kerangka berpikir kognitif yang sangat mempengaruhi pemrosesan informasi sosial yang datang, (Baron & Donny Bryne 2004). Prasangka adalah sikap negatif terhadap individu atau kelompok tertentu, prasangka muncul karena adanya stereotip, Akibatnya terjadi penyimpangan pandangan dari kenyataan sesungguhnya, maka kecendrungan akan memberikan dampak negatif terjadinya konflik.

Oleh karenanya teori tentang sikap prasangka , dan stereotip, pada dasarnya berkompoten menjelaskan tentang sumber terjadinya konflik. Namun perlu di catat bahwa, penjelasan teoritis tersebut, masih melihat konflik pada tingkat individual (Hogg .2003a).

Diketahui bahwa, sumberdaya kelautan merupakan sumberdaya yang berhak diakses oleh banyak pihak. Namun terdapat perbedaan proses pemaknaan antara nelayan lokal dan nelayan lainnya, seperti nelayan dari Bitung dan Filipina. mereka sepertinya memiliki persepsi terhadap laut hanya sebatas sebagai objek. Berbeda dengan masyarakat Morotai yang mempunyai persepsi bahwa laut adalah kepunyaan yang bisa diajak berkomunikasi melali simbol sesaji yang dipersembahkan pada bulan tertentu, dan di lain sisi laut diperairan Morotai dianggap sebagai Property

Proses eksploitasi yang dilakukan oleh nelayan Bitung dan Filipina dianggap oleh masyarakat Morotai tidak menghargai keberadaannya sebagai sumberdaya yang bermakna. Oleh karena itu, pada proses yang ekstrim, masyarakat Morotai melakukan proses atribusi, persepsi dan kognitfnya terhadap perilaku mereka yang dianggap merugikan keberadaan sumberdaya kelautan dan keberlangsungan hidup serta perekonomian masyarakat Morotai. Mereka secara tidak langsung juga melakukan indentifikasi sosial dengan memposisikan dirinya dan stereotype terhadap nelayan Filipina. Proses selanjutnya adalah melakukan interaksi dengan nelayan tersebut dalam berbagai bentuk yang boleh jadi mengakibatkan konflik atau agresi, dengan tujuan memperingatkan mereka agar tidak melakukan eksploitasi di wilayah perairan laut ulayat masyarakat Morotai. Muzfer & Sherif Selama puluhan tahun melakukan eksperimen tentang proses kerjasama, dan terjadinya konflik antar kelompok, dan solusi untuk menyelesaikan konfliknya adalah menciptakan goal bersama yang menyangkut kepentingan bersama (superordinate goal).

Sebagai upaya melakukan resolusi konflik sehubungan dengan sering terjadinya pertikaian sumber daya perikanan di perairan Morotai yang melibatkan dua kelompok nelayan, diantaranya nelayan morotai dan nelayan phlipin, serta penyebab-penyebab yang memungkinkan terjadinya agresi atau konflik maka dalam pendekatan psikologi sosial dalam resolusi konflik kasus tersebut adalah dengan pertama kali menciptakan kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memenuhi kebutuhannya secara konstruktif. Untuk mengurangi bentuk kekerasan atau perilaku agresi kelompok nelayan tertentu, dengan menggunakan perspektif Burton diperlukanya langkah “preventif” yaitu suatu upaya untuk menghilangkan sumber konflik dan secara lebih pro aktif mempromosikan lingkungan yang positif untuk memungkinkan masyarakat secara konstruktif memenuhi kebbutuhan-kebutuhannya. Langkah ini sejalan dengan cara pandang Deutch (1993), bahwa dalam rangka resolusi konflik adalah bagaimana mengubah dinamika konflik dari kompetitif menjadi yang lebih kooperatif. Pada hakikatnya kontribusi teori Psikologi Sosial tidak terbatas hanya untuk menjelaskan dan memahami konflik, akan tetapi sudah lebih maju satu tingkat yaitu berkontribusi untuk resolusi konflik dan rekonsiliasi.

Asal Mula Kampong , dan Potret Kelembagaan lokal Petani Kelapa di Desa Susupu.

2009-01-19T15:58:00.002+07:00

Mulanya saya tidak percaya mendengar cerita tentang sejarah desa susupu ( kampung halaman saya sendiri) yang berasal dari komunitas Agama Kristen di daerah daratan pegunungan wilayah sahu. Berbekal rasa ingin tahu akan sejarah desa Susupu, saya pun kemudian bergegas kesana dan menemui ”orang tua-tua” yang tidak sekedar tua dari sisi umur karena di makan zaman, namun mereka mereka juga dianggap memiliki pengetahuannya dalam membaca sejarah masyarakatnya sendiri.Desa susupu terletak di pesisir Barat pantai Sahu, kurang lebih 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan dari jailolo (ibu kota Kabupaten Halmahera Barat). Untuk sampai kedesa Susupu, sepertinya kita harus melewati daratan sahu pedalaman yang mayoritasnya beragama kristen. Di daerah Sahu Pedalaman inilah menurut cerita merupakan cikal bakal hadirnya desa Susupu. Masyarakat Susupu, ketika itu, masih bermukim didaratan pedalaman sahu kampong balisoang, tacici, taraudu, idamgamlamo, gamomeng dan masih banyak kampong lagi yang berada di wilayah kecamatan sahu.Konon menurut cerita dari beberapa orang yang dikunjungi, mengatakan bahwa masyarakat dari kampong-kampong tersebut awalnya adalah masyarakat animisem yang masih percaya dengan roh-roh halus, percaya kepada pohon-pohon, batu-batuan yang memiliki kekeuatan supranatural

Namun selanjutnya para misionaris baik kristen maupun penyiar islam datang dibumi Halmahera khususnya di Kecamatan Sahu, hingga bentuk kepercayaan masyarakat pun kemudian ikut berubah dan bergeser dari animesme ke keyakinan akan eksistensi Sang Pencipta Tuhan yang maha Esa. Namun proses masuknya agama di Kecamatan Sahu inipun terjadi pro kontra ditengah masyarakat terhadap kehadiran missionaris yang membawa kedua ideologi agama (islam kristen) itu sendiri. Sebagian besar menerima atau memeluk agama kristen dikecamatan sahu sebagai suatu keyakinan akan kebenaran, namun ada sebagian kecil masyarakat ketika itu yang lebih memilih islam sebagai agamanya, dalam konteks ini, bagi masyarakat sahu tentu dikenal dengan ikrar ”galib se likudi”, dimana terjadi kesepakatan dan perjanjian bagi masyarakat sahu atas pilihan agama dimaksud. Situasi ini kemudian membuat orang-orang yang masuk islam ketika itu memilih keluar dari kampongnya (sahu) meninggalkan kerabatnya, saudaranya untuk pindah dan membuat sutau pemukiman tersendiri di daerah saroang Daerah saorang ini hanya dapat ditempuh 15 menit dengan jalan kaki dari desa Balisoang. Didaerah inilah (saroang) merupakan bukti sejarah masjid yang pertama kali dibangun sebagai tempat ibadah umat islam ketika itu. Kini masjid yang memiliki nilai historis bagi sebuah peradaban masyarakat susupu, saat ini tertinggal hanyalah fondasi bangunannya yang ditutupi hutan belukar. Tidak hanya masjid yang dibungkus hutan belukar, namun pantauan kami, kuburan-kuburan islam yang berada tak jauh dari masjidpun dibiarkan tidak terurus. Padahal mereka memeliki kontribusi yang besar terhadap eksistensi islam khususnya diwilayah pesisir sahu di desa susupu.

Menurut cerita, menerangkan bahwa penyiar agama didaerah Sahu ketika itu adalah Orang Arab yang bernama Bafagehe. Bafagehe adalah orang yang mengajarkan islam didaratan sahu. Bafgehe meninggal dan dikuburkan diwilayah sahu, dan kini dijadikan sebagai jere (tempat keramat), yang pada malam-malam tertentu sering dijiarah oleh masyarakat susupu dan sekitarnya. Seiring dengan waktu,komunitas saroang inipun kemudian memilih untuk keluar dari wilayah daratan pegunungan sahu, dan membuat komunitasnya tersendiri di daerah Gura utu tepatnya didekat pesisir sahu. Mereka meninggalkan wilayah saroang, hanyalah karena perbedaan keyakinan, dan saling menghargai antar sesamanya. Yang sedikit (orang islam) memilih keluar dari wilayah komunitas sahu dan lebih banyak (orang kristen) pemeluk suatu agama ketika itu, memilih untuk menetap didaerah itu. Namun ada sebagian yang berpendapat, bahwa ada kecenderungan masyarakat ketika itu yang memilih alih profesi disamping sebgai masyarakat petani, mereka juga dapat hidup dari hasil tangkapannya dilaut. Keluar dari saroang dan menuju ketempat pemukinan baru di gura utu adalah cikal bakal penamaan kampong yang dibentuk oleh orang islam ini menjadi kampong susupu.

Susupu berasal dari bahasa daerah ternate adalah "sisupu” yang artinya ”dikeluarkan”. Oleh karenanya jika dilihat pada setiap perkampungan di wilayah Sahu tidak terlihat suatu model perkampungan masyarakat yang terdapat percampuran agama. Selalu saja dilihat pemisahan desa antara islam maupun kristen. Susupu menjadi perkampungan yang berpenghuni kurang lebih dari 3000 KK, dan kini telah dimekarkan menjadi beberapa desa diantaranya, desa lako akelamo, desa tacim, desa Ropu Tengah Balu, desa Jarakore. Dengan demikian, Susupu adalah desa Induk dari komunitas desa-desa muslim yang berada dipesisir Pantai Sahu. Orang-orang yang berasal dari sahu pedalaman yang kini sudah menjadi Orang susupu dan bermukim didaerah pesisir Pantai Barat Sahu, mereka umumnya tidak memanfaatkan potensi perikanan laut sebagai sumber kehidupan dan mata pencariannya. Akan tetapi umumnya, mereka bermata pencarian pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini karena daya dukung lahan pertanian yang mereka miliki cukup besar dan dimiliki secara turun temurun. Karena berasal dari daerah pedalaman, maka orang-orang susupu dan Lako akelamo mempunyai area dan atau lahan pertanian/perkebunannya di daerah pedalaman sahu hingga saat ini. Laut yang menyimpan potensi perikanan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang dari suku Gamkonora, makian, tidore. Mereka, hanya memanfaatkan potensi perikanan laut sebagai mata pencarian kedua setelah sektor pertanian/perkebunan. Bagi mereka (masyarakat susupu dan Lako-akelamo), profesi sebagai nelayan bukanlah pekerjaan utama, melainkan posisinya hanya sebagai nelayan subsisten untuk kebutuhan makan kesehariannya saja. Masyarakat didesa susupu merupakan masyarakat yang umumnya bermata pencarian sebagai petani dan sebagaiannya berprofesi sebagai masyarakat nelayan.Masyarakat petani di desa susupu menurutnya, digolongkan menjadi masyarakat petani kelapa, petani padi, rica, bawang, kacang, kasbi atau (ubi).Sedangkan yang dimaksudkan dengan masyarakat nelayan bukanlah nelayan yang memasarkan atau mengkomersilkan hasil-hasil tangkapannya untuk di pasarkan (nelayan komersil). Akan tetapi mereka hanyalah nelayan subsisten, yang melaut menagkap ikan untuk kebutuhan makan kesahariannya. Didesa susupu umumnya setiap Anggota keluarga mempunyai lahan pertanian kurang lebih setengah sampai satu hektar lahan. Para petani kelapa umumnya yang berada didesa susupu, mempunyai hubungan kekerabatan yang tercipta berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kepemilikan lahan kelapa. Di desa susupu, proses penanaman hingga panen kelapa kebanyakan dilakukan oleh keluarga maupun sesama petani lainnya yang juga memiliki lahan kelapa. Bagi masyarakat setempat, kegiatan dengan semnagat tolong monolong yang mengandung unsur resiprositas dan kerjasama ini disebut sebagai kegiatan mabari Tentang bagaimana Pembukaan Lahan, proses penanaman, pemeliharaan hingga panen kelapa bagi masyarakat didua desa (lako akelamo dan desa Susupu) ini. Pada proses pembukaan lahan, di temukan mempunyai kesamaan hingga penanaman dan proses panen. Bagi masyarkat setempat dalam pembukaan lahan, tahap awal/pertama yang dikenal adalah proses tola gumi,tahap kedua adalah manyigu , tahap ketiga adalah madoti, tahap keempat adalah majongo, tahap kelima “mabaca” dan tahap yang keenam adalah masagu. Keenam tahapan tersebut merupakan tahapan pembukaan lahan hingga penanaman.

Fenomena ini merupakan tradisi yang telah turun temurun di praktekan oleh nenek moyang masyarakat setempat. Apa yang dikenal denganTola Gumi (potong tali), adalah suatu pekerjaan awal pembukaan lahan dengan ditandai sejenis tiang/pohon yang dipatok/ditanami untuk mengetahui batasan area dusun yang hendak di tanami. Kegiatan ini dilakukan tidak melibatkan banyak orang, namun hanya dilakukan oleh pemilik dusun kelapanya sendiri. hal ini dilakukan agar dalam kegiatan-kegiatan pemersihan lahan berikutnya yang melibatkan banyak orang, mereka dengan sendirinya telah mengetahui mental map batasan lahan/dusun yang dimiliki oleh pemilik lahan, sehingga tidak melewati lahan orang lain yang berbatsan, tentu ini merupakan kerja awal, atau tahapan dari pembukaan lahan. Tahap kedua adalah, manyigu, manyigu merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama oleh kelompok petani kelapa. Pekerjaan manyigu memmpunyai sasaran untuk memotong rumput-rumput, tali-tali yang melingkari pohon yang berada diarea dusun. Pekerjaan ini dilakukan untuk mempermudah proses penanaman misalnya menggali lubang, serta lahan menjadi bersih. Tahap ketiga adalah madoti, suatu pekerjaan yang juga dilakukan secara bersama oleh kelompok petani agenda kerja adalah memotong pohon-pohon, dan yang sedang maupun tinggi yang dianggap menghalang atau menghambat jalannya proses penanaman nantinya. Tahap keempat, majongo, merupakan kegiatan mengumpul pohon-pohon yang telah ditebang, maupun rumput-rumput yang diparas, dan selanjutnya dibakar, namun ada beberapa pohon-pohon pilihar seperti halnya “ngaru” yang tidak ikut dibakar, karena menurut masyarakat setempat dijadikan sebagai “betangamor”. Penjelasan tentang beta ngomor akan dijelaskan berikutnya.Sementara mabaca adalah kegiatan pembersihan secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya tola gumi, manyigu, madoti, dan majongo. dan manyigu adalah suatu bentuk kegiatan galian lubang yang diperuntukan bagi penanaman bibit kelapa dan lain-lain. Fenomena ini, khususnya didesa lako akelamo, desa yang bersebalahan dengan desa Susupu, pada saat menjelang kegiatan manyigu, biasanya sering diwarnai dengan tradisi tori gura( pencuri bibit). Pada tradisi ini, dapat dilihat jelas ketika pada kegiatan menanam kelapa dan padi, atau tanaman bulanan lainnya. Sehari menjelang kegiatan menanam, seperti biasanya bibit yang akan ditanam akan dicuri/diambil pada waktu subuh pada lokasi pembibitan oleh para petani secara bersama-sama ditempat yang disembunyikan oleh pemilik bibit atau orang yang akan melaksanakan kegiatan menamam, tanpa sepengetahuan pemeiliki lahan/bibit. Bibit yang diambil itu kemudian ditanam pada lahan yang telah dibersihkan oleh mereka dari beberapa tahapan tersebut diatas.. Pemberitahuan bahwa bibitnya telah diambil dan kemudian ditanam dikodekan dengan bunyi tifa (beduk) bernada tarian gala, dan lala, salah satu musik tradisonal maluku Utara. Tradisi ini dengan tujuan untuk menyenangkan dan memberikan surprise bagi pemilik lahan atau orang yang sedang melakukan kegiatan menanam.Dalam konteks pemeliharaan lahan dan tanaman yang telah ditanami, bentuk-bentuk kegiataan ritual yang dilakukan dengan maksud penjagaan tanaman dan pengolahan lahan juga dilakukan oleh masyarakat desa lako akelamo berdasarkan tradisinya, dan hingga kini masih tetap terpelihara dan dijaga eksistensinya.Tradisi itu disebut dengan beta ngamor. Beta-ngamor seperti yang dijelasakn diatas adalah sejenis pohon-pohon pilihan yang dikumpulkan dan disusun dengan rapih disudut-sudut batas lahan, maupun disamping batas lahan, dan terdapat nasi tumpeng dan telur (bira dada boro) yang disajikan dan didoakan sebagai persembahan kepada sang kuasa, dan stelah itu nasi tumpeng dan telurnya ditanam ditengah-tengah kebun, agar lahan dan tanamannya tetap subur. Ritual ini dipimpin oleh orang yang dituakan, dan orang itu ditugaskan menjaga lahan dari awal hingga akhir tanaman itu mendekati panen. Beta ngamor, dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai , salah satu cara untuk membasmi binatang-binatang kecil, maupun hama yang sengaja datang untuk merusak tanaman yang terdapat pada dusun mereka. Kata mereka, jika kayu-kayu pilihan dari hasil tebangan itu dikumpulkan dan disusun, maka dipercaya binatang-binatang kecil seperti halnya tikus dan lain-lain tidak akan masuk kedalam lahan yang telah ditanami, melainkan binatang-binatang itu akan masuk kedalam kayu-kayu yang disusun itu yakni, ”beta nagmor”. Tentu bagi mereka ini adalah cara-cara tradisonal yang hingga saat ini bagi masyarakat setempat masih mempraktekan untuk membasmi serangan hama yang sengaja merusak kebun dan tanamannya. Namun beta ngamor inipun akan segera dibakar atau dihanguskan setelah dilakukan pemanenan. Akan tetapi pada sisi lain, ada aturan lokal (otoritas lokal/pengetahuan lokal) tentang penjagaan tanaman yang dilakukan melalui kemampuan magic, untuk mengantisipasi hilangnya tanaman, rusaknya tanaman dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggungjawab, mereka sering menggunakan ”matakau”. Cara membuat ini semua tentu berbeda-beda dan sangat sederhana pembuatannya. Namun umumnya mereka sering menggunakan botol dan didalam terdapat air yang telah dibacakan mantra-mantarnya kemudian diujung botolnya diikat kain berwarna merah dan digantung pada pohon yang terletak di tengah-tengah dusun. Cara ini sangat dipercaya bagi masyarakat setempat. Jika terdapat ”matakau” di salah satu dusun, maka dipercaya dusun tanaman itu akan aman dari niat dan perilaku orang yang sengaja merusak maupun mengambil sesuatu pada dusun tersebut. Jika seseorang itu mempunyai niat mencuri sesuatu tanaman/buah-buahan didalam dusun itu, dan mewujudkan niatnya dalam bentuk tindakan mencuri maka ”matakau” pasti mengena dirinya. Jika ada seseorang yang sudah terkena matakau karena tindakannya, mereka meyakini orang yang seperti itu akan terkena sakit perut dan tidak bisa jalan, atau terdiam dibawah pohon diarea dusun selamanya, terkecuali pemilik kebun datang dan membebaskannya dengan mantra yang digunakannya. Bagi mereka hal ini penting dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang sering mencuri hasil-hasil dusun yang bukan miliknya. Korban ”matakau” sering kali diadili oleh sipemilik dusun dan kemudian selanjutnya dibawah langsung ke kepala desa dan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti penyelesaian kasusnya sesuai hukum yang berlaku.

Ada juga terdapat tradisi resiprositas yang terdapat dalam proses produksi petani kelapa yang disebut dengan kegiatan oro wange, artinya ambil hari. Kegiatan Oro wange ini dicontohkan sebagai berikut, misalnya, Ada seorang petani kelapa sebut saja si A melaksanakan pembersihan kelapa, atau panjat kelapa, maka Si B, si C, maupun si D, mereka akan datang membantu, karena awalnya Si A telah membantu mereka dalam pekerjaan yang sama, yakni pembersihan kelapa atau panjat kelapa. Dengan demikian Oro wange ini, merupakan model pertukaran kerja yang hanya diberlakukan pada pekerjaan yang sama. Dan kegiatan oro wange inipun dihitung tenaganya yang dikeluarkan berdasarkan berapa banyak pohon kelapa yang dibersihkan atau dipanjat, sehingga jika mereka harus datang untuk melaksanakan kegiatan oro wange Pada Si A, maka merekapun harus mengganti tenaga Si A, dengan menghitung berapa banyak pohon kelapa yang dibersihkan atau dipanjat oleh si A. Bagi mereka Kegiatan oro wange adalah mencirikan nilai-nilai “bari”, namun perbedaannya bari melibatkan semua pekerja, dan tanpa mengenal batasan kerja yang harus dikerjakan, tidak hanya pada lingkup kegiatan “oro wange”.Itu artinya bahwa bari sudah termasuk oro wange, namun belum tentu oro wange diartikan sebagai bari katanya she….akan tetapi, akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran semangat oro wange sendiri maupun kegiatan-kegitanan panen kelapa dengan menggunakan semangat bari. Beberapa diantara para petani lainnya, akhir-akhir ini walaupun ditengah anjloknya harga kopra yang hanya senilai 2500 per kilogram, namun dalam proses panen kelapa mereka lebih cenderung menggunakan cara kerja yang dianggap ekspres, namun tidak ekonomis.. Cara kerja yang ekspres dan tidak ekonomis tersebut diatas, tentu dapat dilihat dari praktek kerja kelapa sewa yang dipakai oleh beberapa petani. Umumnya mereka yang mengerjakan proses panen kelapa dengan cara menyewa atau membayar tenaga masyarakat petani kelapa yang lain adalah, mereka para pedagang kelapa, maupun para guru/polisi yang mempunyai lahan kelapa namun tidak punya waktu untuk mengurusinya. Keterbatasan waktu dan pekerjaan inilah mereka sering menggunakan uang untuk membayar kepada beberapa orang petani kelapa untuk mengerjakan dusun kelapanya hingga panen. Mereka mendapatkan sewa dari para pemilik lahan kelapa untuk melakasanakn kegiatan panennya dengan bayaran per pohon kelapa sebesar 1000 rupiah. Sewa-menyewa ini hanya terdapat pada proses mafere ( memanjat kelapa), namun ada juga yang berlangsung hingga pada proses mapopo, masiu, dan proses pengasapan dan pada akhirnya menjadi kopra. Budaya sasi ternyata tidak hanya berlaku pada tardisi masyarakat maluku di Ambon dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alamnya. sebagai bagian dari otoritas lokal, juga terdapat pada masyarakat sahu, khususnya didesa susupu dan lako akelamo. Sasi yang selama ini di claim sebagai tata pengaturan masyarakat Ambon khususnya dalam pengelolaan dan pemanfatan sumber daya alam, ternyata boleh dibilang keliru. Dari sisi bahasa, ternyata budaya sudah ratusan tahun tumbuh di daerah maluku utara. Menurut Salah satu tokoh budaya sebut saja bapak corolus djawa beliau mengatakan bahwa istilah sasi dipakai oleh orang ambon karena saat itu itu eksapnsi kerajaan ternate sampai pada wilayah ambon dan mempengaruhi struktur strukur budaya masyarakatnya. Mereka menceritakan bahwa, Dilihat dari asal kata sasi sendiri berasal dari bahasa ternate yang artinya, sumpah. Sumpah atau sasi bagi masyarakat maluku utara, khususnya didesa susupu dan lako akelamo diberlakukan atau diterapkan karena atas dasar ketidakpuasan atas suatu masalah, atau perselisihan antara dua belah pihak yang tidak ada titik temu atas masalah hak pemilikan atau pewarisan mengenai sumber daya alam seperti halnya tanah, tanaman, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat setempat melihat masalah tersebut sebagai“harbata” atau perselisihan yang tidak ada akhir penyelesaiannya secara damai. Jika tidak terdapat penyelesaian terhadap suatu masalah yang mempunyai kaitannya misalnya dengan tanah, dusun, pohon kelapa dan lain sebagainya, biasanya kedua belah pihak yang sedang bermasalah dibawah kepada pihak pemerintah desa setempat untuk diselesaikan. Namun jika pihak pemerintah desa tidak mampu melerai dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berseteru itu, maka kedua belah pihak tersebut akan digiring oleh peihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama menemui para imam sigi lamoatau masjid besar, dan jomoding/petugas harian Masjid, beserta para khatib untuk diselnggarakannya proses sasi di dalam masjid tersebut. Sasi toma kalammullah atau proses sumpah dihadapn mihrab masjid merupakan solusi penyelesaian atas masalah kedua bela pihak. Saksi-saksi yang mengahdiri proses itu menurut mereka terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, imam masjid besar, dan para jomoding. Prosesi sasinya berlangsung dengan diletakannya kitab suci alquran diatas masing-masing kepala kedua bela pihak, dan para saksi memerintahkan kepada kedua belah pihak secara bergantian untuk si bobeto. Si bobeto artinya memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bermasalah untuk mengeluarkan perkataan sumpah yang ditujukan kepada pihak pertama, begitupun sebaliknya. Sumpah yang mereka keluarkan pada saat proses sasi tentu sangat bervariasi, sesuai kehendak mereka. Dan bagi masyarakat setempat mereka umumnya percaya akan akibat dari sasi ini. Ada lahan, dan pohon kelapa maupun sejenis tanaman lainnya yang sedang disasi, maka pasca gelar sasi, kedua belah pihak bersama kelurganya masing-masing tidak akan bisa menikmati atau memiliki apa yang diperebutkannya. Jika satu diantara mereka melanggar “aturan sasi” yang digelar didalam masjid, maka dia akan terkena sanksi/bahala. Terkecuali jika dia menganggap bahwa dia benar-benar berada pada posisi yang benar dalam kasus dimaksud. Terkadang kedua belah pihak takut mengelola apalagi menikmati apa yang menjadi sumber perebutan mereka, misalnya lahan atau pohon kelap dan sejenis tanaman lainnya. Sehingga kebanyakan lahan yang sasi di kelola oleh orang lain diluar dari keluraga kedua belah pihak yang berseteru, dan hasil dari lahan tersebut diberikan kepada masjid.

Mencari Sistem Pemerintahan Desa di Halbar Menyambut Penyusunan Regulasi Tentang Desa di Halmahera Barat

2009-01-16T08:40:00.003+07:00

Topik tentu diharapkan dapat menjawab bentuk dan susunan pemerintahan desa di Kabupaten Halbar ke depan. Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah bentuk dan susunan pemerintahan desa dimana hal tersebut sangat terkait dengan kehidupan rakyat Halbar secara keseluruhan. Sistem pemerintahan desa di Halbar ke depan yang akan dituangkan dalam regulasi daerah sangat penting posisinya, bukan hanya bagi program pembangunan pemerintah daerah tetapi juga bagi bangunan sosial yang hendak didirikan dalam kehidupan masyarakat desa. tulisan ini hendak membahas berbagai pendekatan sistem pemerintahan desa, baik semasa UU No. 5 Tahun 1979 diberlakukan ataupun sesudah dicabutnya UU yang kontroversial tersebut. Pembahasan juga akan diletakkan pada pengalaman masyarakat desa di Halbar, khususnya ketika negara belum mengambil alih sistem kelembagaan lokal yang tumbuh sejak jaman dinasti Kerajaan di Jazirah Moloku Kie Raha.

Kehancuran Lokalitas

Ada dua hal yang penting yang semestinya dipelajari dalam pengalaman pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979, pertama adalah penghancuran lokalitas. Pengalaman di Halbar sendiri menunjukkan kenyataan tersebut, dengan pudarnya sistem pemerintahan lokal yang telah tumbuh dan berkembang. Pengancuran lokalitas ini merambah ke berbagai level dari istilah sampai substansinya, seperti, Kampong diganti dengan nama desa, Fanyira (Nyira) diganti dengan kepala desa, Kabo diganti dengan Kepala Dusun, Marinyo diganti dengan sekretaris desa, Rumah Adat dipindahkan ke Balai Desa, dolo-dolo (kentongan) diganti dengan surat menyurat, Bari diganti dengan upah/perintah, dan lain sebagainya. Pendek kata apa yang sudah tumbuh selama ratusan tahun di Halmahera Barat secara tiba-tiba dengan adanya UU No. 5 Tahun 1979 diganti dengan sebuah sistem pemerintahan yang asing sama sekali.

Kedua, paralel dengan yang pertama adalah hancurnya sistem sosial, terlebih ketika segregasi sosial semakin tajam di masyarakat. Kepemimpinan yang lahir dari bawah, tumbuh sejalan dengan aspirasi dan kepercayaan masyarakat digantikan dengan sistem kepemimpinan modern yang tumbuh berdasarkan rasionalistas. Demokrasi dan birokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dihasilkan dari sistem politik modern yang menisbikan adat istiadat masyarakat. Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa yang diterapkan dalam UU No. 5 Tahun 1979 telah mengubah sistem rekruitmen kepemimpinan lokal yang berdasar pada patromonial tradisional menjadi rasional modern. Sayangnya sistem kepemimpinan yang tumbuh dari pola rekruitmen rasional madern gagal dalam mengantisipasi krisis di Halbar tahun 2000 (kerusuhan sosial) dan justru kepemimpinan lokal tradisionalah yang berhasil menjembatani dan meredakan. Hal ini membuktikan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 telah gagal dalam mengembangkan kepercayaan rakyat di desa atas kepemimpinan yang dilahirkan.

Pintu Kembali ke Lokalitas

UU No. 22 Tahun 1999 (yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) telah menunjukkan sikap koreksinya atas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979. Dengan sikap koreksinya tersebut semestinya menjadi energi untuk menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang ditengarai sebagai penyeragaman bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa tidak dapat lagi ditolerir.

Di Kabupaten Halbar, momentum tersebut dapat digunakan sebagai pintu membuka arsip lama mengenai bangunan pemerintahan desa ke depan. Pengalaman sejarah sosial di pedesaan sejak jaman dinasti kerajaan Moloku kie raha menunjukkan kehidupan sosial masyarakat pedesaan berlangsung sangat dinamis dan penuh dengan semangat kerelawanan (volunterisme). Adat istiadat tumbuh menemukan ruang dalam tradisi masyarakat lokal berhimpitan dengan keyakinan masyarakat yang membentuk jembatan antar komonitas. Apa yang kemudian dikenal dengan adat matoto agama, agama matoto kitabullah adalah bukti bahwa antara adat dengan keyakinan religius adalah dua nilai yang melekat erat dalam masyarakat kita.

Sistem pemerintahan Kampong terbentuk atas dasar nilai-nilai universal dan keyakinan kepemimpinan yang dijaga secara turun temurun. Kemimpinan yang terpilih adalah figur terbaik di tingkat lokal yang mendapat mandat menjadi pelindung sekalian warga yang tinggal di dalamnya. Fanyira (Nyira) adalah sosok yang dituakan di desa atas dasar kepribadian dan kepemimpinannya diikuti oleh semua orang. Berbeda dengan kepala desa pada masa sekarang yang cenderung mengakar ke atas, Fanyira (Nyira) figur yang mengakar ke bawah untuk menjaga adat istiadat dan memerintah dengan bijaksana. Fanyira (Nyira) tidak mencari kebenaran tekstual (legalitas) , tetapi kontekstual (legitimasi). Apa yang menjadi kehendak masyarakat, itulah yang dijalankan.

Di bawah Fanyira (Nyira) ada Marinyo dan Kabo yang membantu Fanyira (Nyira) dalam urusan administrasi dan pemerintahan. Mereka dipilih atas dasar keahlian tertentu yang diyakini mampu memperlancar urusan pemerintahan Fanyira. Dalam panyira juga dibentuk Mahimo yang merupakan badan yang bertugas mengawasi Fanyira. Secara keseluruhan sistem pemerintahan di Halmahera Barat berjalan dalam ruang yang diciptakan dan disepakati oleh warga yang tinggal di dalamnya. Tidak mengherankan kalau sistem pemerintahan ini terbukti mampu menggerakkan masyarakat untuk bekerja tanpa pamrih bagi pembangunan desanya. Sistem sosial Bari telah membuktikan bahwa di Jailolo pernah hidup semangat kesalehan sosial untuk saling membantu dan bergotong royong sebagai sebuah relasi sosial turun temurun.

Tantangan Ke Depan

Mengembalikan sistem pemerintahan desa kedalam lokalitas bukan utopia. Kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Jailolo pernah menjalankan sistem pemerintahan desa yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, pun dengan daerah lain memiliki karakteristiknya sendiri. Bahkan sistem pemerintahan tersebut telah menjadi tameng sosial yang efektif ketika masyarakat desa menghadapi krisis. Semangat Bari dan kepemimpinan Fanyira (Nyira) yang legitimate merupakan senjata yang ampuh untuk melindungi masyarakat dari bahaya sosial berupa perpecahan.

Dalam peluang otonomi, hendalah menjadi pintu masuk untuk menyusun pemerintahan desa sebagai pondasi penting dalam pembangunan di Halbar. Untuk mempersiapkan hal tersebut, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Halbar kalau ingin menjadikan pemerintahan desa yang kokoh dan mengakar ke bawah, pertama, menumbuhkan keberanian bahwa apa yang disebut dengan spirit lokalitas adalah pilihan terbaik dalam kehidupan sosial politik masyarakat Halmahera Barat. Bahwa masyarakat Halbar memiliki tradisi pemerintahan desa yang berbeda dengan daerah lain dan terbukti mampu menopang kehidupan warga yang tinggal di dalamnya. Keberanian ini didsarkan pada argumen mengenai kenyataan sejarah sosial masyarakat Halbar sendiri. Kedua, menyusun sebuah dokumen mengenai berbagai pengalaman kelembagaan lokal, sekaligus juga konfigurasi yang memungkinkan di lakukan dengan perkembangan sosial politik yang berlangsung baik pada tingkat lokal maupun nasional. Tidak dapat diingkari bahwa Kabupaten Halbar tetap merupkana bagian dari NKRI yang harus tunduk pada aturan-aturan normatif yang disusun pusat. Namun bukan berarti apa yang telah disusun pusat implementasikan secara mentah begitu saja tanpa ada upaya untuk melakukan penyesuaian dengan memperhatikan situasi sosial politik masyarakat Halbar. Semestinya kebijakan pusat mewadahi berbagai keragaman yang berlangsung, sebagai panorama ditaman sarinya Nusantara. Ketiga, harus ada sikap untuk terbuka dan belajar dari berbagai pihak, baik DPRD, eksekutif maupun masyarakat desa sendiri mengenai pentingnya satu pondasi pemerintahan desa yang kuat, dengan partisipasi rakyat sebagai tiang utamanya. Sebagai kabupaten baru, visi, kualitas dan hasil pembangunan sangat ditentukan sekarang. Masa dimana segenap kompenen dalam Kabupaten Halbar sedang mencari bentuk pendekatan yang paling tepat, termasuk didalamnya adalah bentuk dan sistem pemerintahan desa. Jangan sampai kebijakan yang dihasilkan menjadi residu (racun) bagi masyarakat yang akibatnya akan terasa puluhan atau ratusan tahun ke depan oleh generasi berikutnya di Halbar.

Sekilas Tentang Pengembangan Modernization theory,Underdevelopment Tehory, dan Munculnya world systems Tehory

2009-01-16T08:28:00.004+07:00

Dalam penulisan paper sebelumnya dapat dikatakan bahwa sebuah pemikiran mengenai pembangunan sangatlah berkaitan dengan beberapa ide tentang kemajuan, yang menciptakan suatu perubahan, mungkin sebuah evolusi, dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Dalam kontes ini, maka berbicara tentang pembangunanisme tentu tidak dapat di lepaskan dari discursus tentang modernisasi. Teori modernisasi menekankan kemajuan pembangunan dinegara-negara dunia ketiga, jika adanya sebuah proses “duplikasi” model –model pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga terhadap negara-negara barat. Asumsinya adalah bahwa jika negara ketiga mengingkan adanya kemajuan, maka harus menempatkan negara barat sebagai “kiblat” dari proses pembangunan.

Lain lagi dengan teori modernisasi, teori underdevelopment yang menyangkal kapitalisme dapat membangun dunia ketiga, terutama karena kapitalisme tidak dapat mereproduksi industrialisasi otonomi yang diduga terjadi di dunia Barat. Sebagai gantinya, rantai ketergantungan harus diperpendek, hubungan eksploitatif dihancurkan dan sosialisme diperkenallkan, tidak hanya pada satu negara namun terhadap sistem dunia keseluruhan. Dalam konteks ini baik teori modernisasi maupun teori underdevelopment dengan caranya masing-masing telah berfokus pada hubungan dari bagian utama sistem dunia. Meskipun konsentrasinya pada status bangsa, teori modernisasi menyoroti aspek-aspek positif dari hubungan tersebut, contohnya, difusi nilai-nilai, kebudayaan, teknologi, modal dan keahlian, sedangkan teori underdevelopment menekankan elemen-elemen yang tidak diinginkan dan ketidakseimbanagn perpindahan atau petukaran.

Setelah Amerika serikat menjadi salah satu kekuatan dominan dunia, hal ini tentu membuat ketertarikan tersendiri khususnya para ilmuan sosial untuk mempelajari persoalan pembangunan di negara dunia ketiga. Dalam konteks inilah yang kemudian melahirkan ajaran modernisasi yang lebih mendominasi bidang kajian permasalahan pembangunan sejak 1950-an. Namun demikian modernisasi kemudian dianggap gagal dalam implementasi program-program modernisasinya di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang kemudian membidani lahirnya teori neo marxis dependensi.

Tentu ajaran dependesi lebih memfokuskan diri pada kritikan yang tajam pada ajaran modernisasi, bahkan tidak kurang ajaran ini kemudian mengatakan bahwa teori modernisasi sebagai rasionalisasi imperialisme. Dari Amerika Latin inilah yang membuat ajaran dependensi menyebar dan mengalami perkembangan yang begitu pesat di Amerika Serikat. Namun demikan sekalipun teori dependensi tidak mampu menghancurkan teori modernisasi, keadaan yang serupa jugan dialami teori modernisasi tidak dapat mengatakan , bahwa dependensi sebagai ajaran yang tidak “sah”. “Benturan” antara kedua perspektif pembangunan ini kemudian ternyata membawa akibat positif berupa lahirnya pemikiran kritis dan wawasan alternatif yang muncul paroh tahun 1970-an.

Pada pertengahan pertama tahun 1970-an,terjadi perdebatan kedua perspektif pembangunan yakni teori modernisasi dan teori dependensi dalam mengkaji dan memperdebatkan masalah –masalah seputar peristiwa sejarah tentang tata ekonomi-kapitalis dunia. Dalam konteks ini, kedua perspektif pembangunan dimaksud dianggap kurang mampu menjawab fenomena itu secara memuaskan. Dengan merujuka pada pada peristiwa dimana negara-negara asia timur ( Jepang, Taiwan, Korea selatan, hongkong dan singapura) terus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kenyataan ini kemudian menjadi sulit untuk menggambarkan “kejaiban ekonomi” sebagai sekedar hasil dari kebekerjaannya “imperialisme”. Di lain sisi persitiwa krisis di negara sosialis dengan perpecahan RRC dan Uni Soviet, kegagalan revolusi kebudayaan, stagnasi ekonomi, dan munculnya krisis di Amerika Serikat denganperang Vietnam, krisis watergate, embargo minyak tahun 1975, inflasi dan stagnasi ekonomi Amerika tahun 1970-an, kesemuanya itu tentu merupakan sebuah fenomena yang memberikan indikasi akan mulai robohnya hegomoni politik ekonomi Amerika Serikat.

Dalam rangka untuk memikirkan ulang dan menganalisa persoalan-persoalan krisis yang muncul dalam tata ekonomi dunia pada dekade terakhir tersebut, maka kemudian muncullah sebuah pespektif pembangunan baru, yang di perkenalkan oleh Wallerstein dan pengikutnya yang di sebut sebagai perspektif sistem dunia ( The World System Perspective), atau dapat saja di sebut sebagai ajaran sistem ekonomi-kapitalis dunia ( The World Capitalist – Economy School).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat di katakan bahwa Unit-unit analisa yang dipakai dari perspektif dependensi dan sistem dunia mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Teori sistem dunia, lebih menempatkan analisanya pada sistem dunia, bukan negara, bangsa, atau masyarakat. Itu artinya bahwa teori sistem dunia mem “fardhukan” untuk melakukan analisa sejarah sosial secara holistik dengan mencakup periode yang panjang dan wilayah geografis yang luas. Dalam konteks ini maka teori sistem dunia memindahkan perhatian dari persoalan pencirian karakteristik negara menuju pada usaha pencaririan karakteristik hubungan relasional antar negara. Itu artinya bahwa teori sistem dunia tidak lagi melihat kelas dan status sebagai bentuk pengelompokan dalam satu negara, akan tetapi memandangnya sebagai bentuk pelapisan dalam sistem ekonomi dunia. Berbeda halnya dengan teori dependensi yang memfokuskan pada masa jaya dan bangkrutnya suatu negara.

Konsep “Dinamika Sejarah Sistem Dunia” Dan “Semi Pinggiran”

Wallerstein, selalu berusaha melihat, bahwa kenyataan sosial selalu berada terus-menerus dalam proses perubahan. Dalam hal ini ia berupaya untuk memahami realitas yang selau berubah dengan rumusan kita. Oleh karena itu ada kecenderungan untuk lupa, bahwa ketika kita mampu menangkapnya, relaitas tersebut telah berubah. Untuk mengatasi persoalan ini, Wallerstein menyarankan agar kajian-kajian ilmu sosial didasarkan pada analisa jangka panjang, dan dalam ruang yang luas. Rentang waktu dan ruang itu diharapkan dapat memberikan kalim integritas dan otonomi relatif atas ruang dan waktu. Ruang dan waktu inilah yang kemudian menurut Wallerstein sering disebut sebagai sistem yang menyejarah ( sistem sejarah). Dalam konteks ini maka sistem yang mempunyai sejarah, tentu memiliki awal, tahapan perkembangan, dan penutup ( pengahncuran, disintegrasi, atau sekedar transformasi, Aufhebung). Di lain sisi Wallerstein juga mengartikan sistem yang menyejarah atau historical system sebagai sistem yang dengan segala isinya lahir, berkembang, dan mati serta timbul kembali sebagai akibat dari adanya semacam proses pembangian kerja yang terus menerus dan lebih cangih. Lanjut Wallerstein, dalam sejarah umat manusia, dia berpendapat bahwa ada tiga sistem yang menyejarah yang pernah diketahui, yakni sistem mini, ( the mini system), sistem kekaisaran ( the world-emperies), dan sistem ekonomi dunia ( the world-economies).

Teori Sistem Dunia dalam menjelaskan Kecenderungan Siklus dan Analisa

Global dari Sistem Ekonomi Kapitalis Dunia.

Dalam pada itu, perspektif sistem dunia mempelajarai dinamika sejarah sistem ekonomi dunia. Dalam konteks ini, Wallerstein berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis dunia ini berkembang melalui kecenderungan sekulernya (secular trends) yang meliputi proses pencaplokan, ( incorporation), komersialisasi agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Dalam hal ini, sistem ekonomi dunia juga memiliki apa yang disebut sebagai irama perputaran, yakni irama ekspansi dan stagnasi yang terjadi sebgai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia. Jika demikian halnya (penawaran melebihi permintaa), maka boleh jadi sistem ekonomi dunia mengalami stagnasi. Pada fase ini biasanya disebut sebagai fase penurunan (Fase B) pengaruh negara sentral terhadap negara pinggiran melemah yang mengakibatkan tersedianya kesempatan bagi negara pinggiran tersebut untuk melakukan usaha percepatan pembangunan dan mengejar ketertinggalan, dengan kata lain fase ini mempunyai tahapan dan fungsi pembagian kue ekonomi dunia dari negara sentral ke negara pinggiran.

Namun dalam masa yang cukup panjang negara sentral akan mengalami kebangkitan akibat tumbuhnya permintaan di negara pinggiran dan juga sebagai akibat penemuan baru teknologi. Inilah yang kemudia dapat dikenal sebagai fase ekspansi ekonomi. Pada fase ini negara sentral berusaha untuk meraih kembali pengaruhnya yang pada masa sebelumnya telah berkurang atau bahkan hilang, dan berusaha menanamkan kembali cengkraman kukunya, terhadap negara pinggiran, dalam rangka menggengam kembali dominasi pasar dunia. Ini berarti bahwa telah terjadi peralihan dalam dua masa. Dalam konteks ini maka bagi negara semi-pinggiran dan negara sentral, dimasa peralihan tersebut terletak waktu kritis untuk kemungkinan terjadi perebuhan politik ekonominya, baik karena kemunduran ekonomi dalam negerinya maupun karena mnculnya negara semi-pinggiran atau negara central baru. Oleh karenanya kemungkinan untuk selalu mengalami perubahan posisi pada dua fase atau masa peralihan tersebut, maka fenomena itu seringkali di sebut sebagai model dinamika sistem ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan setiap terjadinya masa perputaran, setiap negara akan mengalami dan pernah berada pada masa pancaroba, dan selalu terlibat pada proses transformasi untuk bergerak menuju posisi semi-pinggiran, sentral atau jatuh terpelanting pada posisi pinggiran. Wallerstein juga mengungkapkan bahwa pada masa kini umat manusia kemudian hidup dalam masa transisi yang panjang. Sebuah masa yang tidak lagi menyediakan kesempatan bagi kontradiksi-kontradiksi tata ekonomi kapitalis dunia untuk melakukan penyesuaian. Dalam konteks ini maka analisa sistem dunia untuk membangun satu ilmu sejarah sosial yang memahami dan menyadari unsur ketidakpastian dari masa transisi ini, untuk mampu menjawab proses transformasi dunia.

Di pihak lain Wallerstein juga berpendapat bahwa adanya sistem pemilikan negara dalam sistem ekonomi dunia tidak berarti adanya ekonomi sosialis. Baginya sistem kapitalis diartikan sebagai sistem yang terdiri dari para pemilik modal yang akan selalu menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Negara baginya tidak lebih dari sekedar bentuk pemilikan kolektif dari alat-alat produksi, dan karenanya negara tidak lain keculai satu bentuk badan usaha bersama, sepanjang negara tersebut turut serta dalam pasar tata ekonomi kapitalis dunia ini. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemilikan negara bukalah sosialisme, dan hanya sekedar variasi dari bentuk “merkantilisme klasik” yang merupakan salah satu cara yang digunakan oleh negara semi pinggiran untuk mencapai posisi sebagai negara central dalam sistem kapitalis dunia ini.

Di lain sisi, jika di lihat lebih jauh lagi maka di dalam perspektif sistem ekonomi dunia ( The Wold System) memiliki satu struktur teori yang unik. Perspektif ini tidak menggambarkan dunia secara teramat sederhana dengan model dwi-kutub, melainkan menjelaskan dengan model tri-kutub yang meliputi, sentral, semi-pinggiran, dan pinggiran. Tentu ketiga kutub ini akan membantu kita untuk memahami kompleksitas dunia. Setidaknya model tiga pelapisan ini akan membantu kita dalam menjelasakan secara sistematis kemungkinan terjadinya perubahan posisi menaik ( mobilitas dari pelapisan) dan sekaligus perubahan posisi menurun pada model lapisan dimaksud. Dalam konteks ini tentu sangat berbeda jauh dengan lingkup kajian dari perspektif dependensi yang hanya memfokuskan kajian pada negara-negara pinggiran, dan dengan asumsi bahwa negara pinggiran akan selalu berada pada posisi terbelakang atau paling tinggi berada pada suatu situasi pembangunan yang bergantung.

Dengan konsep negara semi – pinggiran ,perspektif sistem dunia tidak lagi membutuhkan satu penjelasan yang rumit dan berbelit, atau meninggalkan tanpa penjelasan apa yang disebut dengan pembangunan yang independen dan otonom dari negara pinggiran. Bahkan perspektif ini seringkalai menanyakan persoalan-persoalan yang terjadi di negara-negara Asia Timur yang mampu meninggalkan status pinggirannya di akhir abad ke 20 ini. Selain itu dalam perspektif sistem dunia tidak hanya mempelajari negara-negara terbelakang, seperti halnya teori dependensi. Namun perspektif sistem dunia mempunyai arena kajian yang cukup luas. Itu artinya bahwa negara-negara maju, termasuk negara sosialis menjadi fokus kajian perspektif ini, serta memberikan perhatian pada perkembangan dan kemungkinan disintegrasi dan kehancuran sistem ekonomi kapitalis dunia.

Pengaruh Gagasan Perspektif Sistem Dunia Terhadap Pola

Pembangunan Modern.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa dalam perspektif sistem ekonomi dunia ( The Wold System) memiliki satu struktur teori yang unik.yang menggambarkan dunia dengan model tri-kutub yang meliputi, sentral, semi-pinggiran, dan pinggiran. Dan disi lain perspektif sistem dunia dalam sistem ekonomi dunia juga memiliki apa yang disebut sebagai irama perputaran, yakni irama ekspansi dan stagnasi yang terjadi sebgai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia. Jika demikian halnya, maka boleh jadi sistem ekonomi dunia mengalami stagnasi. Pada fase ini biasanya disebut sebagai fase penurunan. Dalam konteks ini maka pengaruh negara sentral terhadap negara pinggiran melemah yang mengakibatkan tersedianya kesempatan bagi negara pinggiran tersebut untuk melakukan usaha percepatan pembangunan dan mengejar ketertinggalan, dengan kata lain fase ini mempunyai tahapan dan fungsi pembagian kue ekonomi dunia dari negara sentral ke negara pinggiran. Disamping fase penurunan, seperti yang sebutkan pada pembahasan selanjutnya kita juga diperkenalkan dengan fase ekspansi, dimana negara central akan mengalami kebangkitan akibat tumbuhnya permintaan dinegara pingiran sebagai akibat penemuan baru teknologi, ( upaya negara central untuk meraih kembali pengaruhnya).

Dalam konteks ini, dapat juga dilihat ketika negara pinggiran yang relatif kuat, dan memiliki berbagai industrim kecil yang mapan turut juga akan melakukan ekspansi ekonomi.

Oleh karenanya, jika fenomena itu terjadi bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi ketika kebijaksanaan pembangunan yang demikian itu justru kemudian membawa akibat sampingan bagi negara yang hendak mencapai perubahan posisi tersebut berupa pergantian bentuk ketergantungan, dari ketergantungan barang menjadi ketergantungan dalam bentuk lain seperti halnya, teknologi. Di lain sisi menjamurnya investasi langsung di berbagai negara pinggiran, serta kesadaran akan keberadaan perusahaan multinasional dengan birokrasi di negara-negara pinggiran dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan.

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi suatu negara, maka Wallerstein mencoba menawarkan salah satu, atau kombinasi dari tiga alternatif startegi pembangunan, yang berupa startegi menagkap dan memanfaatkan kesempatan, strategi promosi dengan undangan, dan atau strategi berdiri diatas kaki sendiri.

Bahan Rujukan.

Alvin Y. SO Suwarsono,1991, Perubahan Sosial Dan Pembangunan Di Indonesia, LP3ES Jakarta.

Immanuel Wallerstein. 1982, The Rise and Future Demise of World Capitalist System; Concepts for Comparative Analysis. in Hamza Alavi and Theodor Shanin. Introduction to the sociology of Developing Societies.

Robert. A. Denemark et al. 2000. World System History: The social science of long term change. London. Routledge.

[1] .Paper ini merupakan tugas Mingguan ( Topik ke 4), MK Sosiologi Pembangunan (KPM 515) Prog. Studi Sosiologi Pembangunan.

Kembali Ke Lokalitas; ( Menyambut pemerintahan Desa berbasis Lokal di halbar)

2008-09-17T12:39:00.005+07:00

Himawan S. Pambudi
( Direktur LAPERA Jogyakarta dan Fasilitator Lokakarya Kampong Di Halmahera Barat )

Saat ini semangat untuk mengadopsi lokalitas berkembang di berbagai daerah. Pengalaman politik menunjukkan bahwa sentralisasi bukan hanya berbuah ketimpangan antara wilayah, tetapi juga gagal dalam menyelesaikan krisis sosial. Ketika otoritas negara runtuh, kekuasaan resmi sudah tidak dapat dipercaya, dan legitimasi politik desirable, maka satu-satunya pintu keluar dari krisis sosial adalah kembali kepada lokalitas. Hanya otoritas yang terbangun dari bawah dan tumbuh sejalan dengan sistem sosial yang dibangun secara kolektif lah yang dapat menyelamatkan rakyat dari krisis. Pengalaman di berbagai tempat, khususnya daerah-daerah yang dilanda krisis ketegangan horisontal, masyarakat berhasil menyelesaikan krisis justru ketika kelembagaan dan otoritas lokal tampil ke depan menggantikan peran negara. Sayangnya justru inilah yang diingkari oleh negara dengan mengembalikan bentuk dan sistem pemerintahan desa yang birokratis sebagaimana dalam UU No. 32/2004.
Keinginan untuk mengembalikan karakter lokalitas bukan hanya sikap eforia dan sentimen kedaerahan tanpa makna, tetapi muncul dari pengalaman bahwa berbagai persoalan di masyarakat desa dapat diselesaikan dengan cara-cara dari dalam (lokal). Kenyataan bahwa masyarakat desa memiliki sistem sosialnya sendiri yang tumbuh selama ratusan tahun, dan dibangun berdasarkan pengalaman sejarah mereka atas berbagai persoalan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat desa. Disaat genting, masyarakat desa membutuhkan kehadiran sistem nilai lokal yang menjadi jembatan antar berbagai kelompok. Nilai lokal tumbuh dalam kesejarahan sosial atas berbagai situasi yang dihadapi jauh sebelum institusi politik hadir menggantikannya.
Sayangnya jembatan sosial yang diterjemahkan sebagai Bhineka Tunggal Ika oleh para pendiri negara (founding fathers), diterjemahkan secara dangkal oleh pemerintah Orde Baru yang tercermin dalam sistem pemerintahan, termasuk didalamnya bentuk dan susunan pemerintahan desa. Keberagaman sebagai kenyataan sosial tidak diakui, persatuan yang menjadi amanat agung diterjemahkan sebagai “persatean”. Sikap dan pandangan yang menggugat cara pandang penguasa divonis dengan subversif.
Kenyataan inilah yang hendak diangkat dalam sebuah lokakarya di Halmahera Barat (Halbar) dengan tajuk Upaya Memperkuat Regulasi Pemerintahan Desa Berbasis Lokal. Momentum yang pakai dalam lokakarya tersebut paling tidak ada dua hal, pertama secara normatif saat ini pemerintahan kabupaten Halbar sedang menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemerintahan desa yang akan menjadi fondasi bagi bentuk dan susunan pemerintahan desa ke depan. Kedua, secara substantif sebagai kabupaten baru, pemerintah Halbar harus segera menemukan formula pemerintahan desa sebelum “tercemar”oleh bentuk dan susunan pemerintahan desa yang bukan berbasis lokal. Bentuk dan susunan pemerintahan desa yang bukan berbasis lokal adalah bentuk dan susunan pemerintahan desa yang mengembalikan sentralisme dan pengendalian.. Melalui lokakarya diharapkan pemerintah Halbar kembali menemukan spirit lokalitas yang telah tercerai berai akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai alat pengendalian untuk mobilisasi dan kontrol atas rakyat.

Pengalaman Halbar
Penelitian singkat saya di Halbar untuk mempersiapkan materi lokakarya, menemukan betapa pentingnya spirit lokalitas dalam situasi krisis di masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika situasi genting berlangsung, khususnya ketika krisis sosial terjadi beberapa waktu lalu, salah satu pegangan utama menuju rekonsiliasi adalah semangat lokalitas yang kembali dihidupkan di tingkat lokal. Kenyakinan bahwa masyarakat Halbar adalah saudara, dengan menumbuhkan kepemimpinan tradisional telah berhasil memulihkan kebersamaan untuk keluar dari ketegangan sosial yang tidak produktif. Namun sayangnya situasi dan pengalaman ini yang tidak menjadi pelajaran berharga oleh para penyusun kebijakan, khususnya berkaitan dengan paket rancangan Perda tentang pemerintahan desa.
Para penyusun kebijakan tentang pemerintahan desa agaknya tidak mau terlalu pusing (latah) dan tidak mengetahui sejarah sosial masyarakatnya mengenai bagaimana masyarakat Halbar mampu keluar dari krisis. Para penyusun Raperda hanya “mencontek” dan “memoles” aturan-aturan normatif yang ada di PP No. 72/2005 tentang pemerintahan desa dan memindahkannya menjadi kebijakan daerah tanpa mau menggali pengalaman objektif terhadap sistem pemerintahan kampong.
Diakui atau tidak, saat ini kehidupan sosial di Halbar dalam situasi yang mengkhawatirkan. Paling tidak ada dua ancaman persoalan yang harus segera diantisipasi berkaitan masyarakat desa, pertama adalah birokratisasi (dan sentralisasi) yang muncul dalam berbagai regulasi, khususnya regulasi pusat yang ingin mengembalikan semangat pengendalian politik dalam sistem pemerintahan desa. UU yang mengatur pemerintah desa sangat jelas menunjukkan maksud tersebut. Salah satu yang paling menonjol adalah birokratisasi pemerintahan desa melalui berbagai instrumen politik. Akan lebih runyam lagi kalau para regulator di Halbar tidak mau melahirkan berbagai inovasi berdasar prakarsa lokal yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat. Sikap tidak mau repot dan pusing, terlebih kehilangan ingatan sosial terhadap sejarah masyarakatnya rupanya menjangkiti para pengambil kebijakan di Halbar. Hal ini ditunjukkan dengan paket Perda pemerintahan desa yang tumpang tindih dan tanpa kejelasan visi mengenai bentuk pemerintahan desa ke depan. Semestinya sejarah sosial lokal menjadi rujukan utama dalam penyusunan Raperda Pemerintahan Desa yang telah ditenggelamkan oleh sentralisme Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979.
Kedua, segregasi sosial dalam berbagai bentuk khususnya agama dan etnis. Segregasi ini semakin tajam setelah krisis sosial beberapa waktu yang lalu. Segregasi sosial sering dijadikan komoditi oleh berbagai orang dan kelompok yang kepentingan pragmatisnya tidak tertampung dalam kebijakan, dan dapat meletup kapan saja ketika menemukan mementumnya. Segregasi sosial dapat menjadi bom waktu yang mengubur cita-cita pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat Halbar.
Bila spirit lokalitas hilang ditambah dengan segregasi yang tajam menemukan momentum, maka peristiwa kelabu dapat saja terulang. Pengalaman disituasi krisis beberapa waktu yang lalu menunjukkan peran kelembagaan dan kepemimpinan tradisional mampu membuka jalan bagi rekonsiliasi. Melalui ingatan sosial tentang sejarah masyarakat Halbar, masyarakat menemukan pintu untuk mengakhirisi krisis. Sayangnya hal ini tidak dijadikan pelajaran dalam menyusun kebijakan pemerintahan desa.
Halbar memiliki pengalaman yang berbeda dengan daerah lain mengenai spirit lokalitas. Di berbagai daerah spirit lokalitas berkaitan wilayah kelola agraria, proporsi anggaran bahkan etnorivalitas. Di Halbar spirit lokalitas diletakkan sebagai jembatan untuk mengeliminasi segregasi sosial dan menjebatani dinamika sosial menjadi energi produktif menatap masa depan. Kelembagaan sosial yang tumbuh jauh sebelum negara mengambil alih, telah menggantikan fungsi negara dalam meredakan dan membangun dialog pluralitas. Kalau hal ini tidak segera diperbarui dan direvitalisasi, maka kehidupan sosial politik di masyarakat halbar berada di kotak mesiu bersumbu pendek.

Penutup
Apa yang diharapkan dari lokakarya sistem pemerintahan desa berbasis lokal? Pemerintah dan masyarakat Halbar memiliki pekerjaan rumah yang besar. Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, para regulator daerah harus menemukan formula yang tepat sebagai pondasi pemerintahan desa . Kesembronoan dalam menyusun kebijakan sistem pemerintahan desa akan berakibat fatal bagi pembangunan dan sistem sosial masyarakat. Kelatahan dalam menyusun kebijakan pemerintahan desa bukan saja pemborosan politik, tetapi juga mendirikan istana pasir bernama desa.
Melalui lokakarya yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Halbar diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi para regulator daerah mengenai bagaimana bentuk dan susunan pemerintahan desa harus dibangun. Bagi masyarakat desa Halbar, lokakarya ini dapat menjadi batu pertama bagi upaya membangun jembatan sosial menuju masa depan yang bermakna.

Tugas Mata Kuliah Sosiologi Pembangunan : "Modernization dan Pembangunan"

2008-09-16T10:41:00.007+07:00

Lafdy

Pendahuluan

Modernisasi merupakan sebuah isyu dalam rangka pencapaian proses pembangunan pasca berakhirnya perang dunia (PD II), yang melibatkan beberapa ilmuan sosial barat sebagai sebuah tantangan untuk memiliki model pembangunan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara barat. Berakhirnya era kolonialisasi dan monarkhi memunculkan beberapa negara baru dengan segala keterbatasannya. Oleh karenanya negara-negara baru tersebut membutuhkan program pembangunan ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, maka untuk mengatasi hal tersebut beberapa negara dunia pertama memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara dunia kedua. Hubungan kerjasama ini dilandasi oleh rasa kemanusiaan serta kepentingan kekuasaan dan keuntungan ekonomi jangka panjang.

Sepertinya Modernisasi menjadi rujukan utama oleh negara dunia ketiga dan dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan seperti yang telah dialami oleh negara dunia kedua. Namun, konsep modernisasi ternyata mempunyai beberapa kelemahan apabila diterapkan di negara dunia ketiga. Perbedaan budaya merupakan salah satu faktor pembeda yang utama antara negara dunia kedua dan ketiga. Modernisasi walaupun berhasil memajukan perekonomian negara dunia kedua namun gagal mewujudkan hal yang sama pada negara dunia ketiga. Bagi negara dunia ketiga modernisasi tak ubahnya dianggap sebagai “westernisasi”. Modernisasi dianggap telah menghilangkan nilai - nilai budaya yang ada. Pada sisi lain, modernisasi akan menghasilkan suatu pola perkembangan pembangunan dengan mendifusikan secara aktif segala sesuatu yang diperlukan dalam pembangunan, terutama nilai-nilai ‘modern’, teknologi, keahlian, dan modal. Di dunia ketiga, pelaku yang paling aktif dalam proses modernisasi dianggap golongan elit yang berpendidikan Barat, yang tugasnya adalah melepaskan masyarakat dari tradisi dan membawa mereka ke dalam abad ke-20. Dalam konteks ini maka modernisasi merupakan suatu pola pembangunan yang jika hal itu di terapkan oleh dunia ketiga, maka boleh jadi akan menciptakan kesejajaran antara Barat dan dunia ketiga. Pada tahapan industrilasiasi, dan ekspansi modal yang merupakan bagian dari modernisasi adalah sepertinta juga merupakan salah satu faktor penyebab yang akan mentarnsformasikan secara cepat ketertinggalan, atau kemunduran tradisi dalam suatu komunitas pedelaman pedesaan.

Paham marxis memandang bahwa Perkembangan dan keterbelakangan dilihat sebagai sisi berlawanan dari suatu proses yang sama : perkembangan pembangunan dalam satu kawasan atau wilayah itu terjadi secara cepat, dikarenakan implementasi pembangunannya dilakukan diatas biaya dan sumber daya diwilayah lain. Dalam konteks ini, masyarakat berkembang dan terbelakang turut serta dalam sistem dunia yang sama, yang dimulai dari ekspansi dan penjajahan kaum kapitalis. Berdasarkan pandangan ini, keterbelakangan harus dijelaskan dengan mengacu pada posisi struktural dari masyarakat dunia ketiga dalam ekonomi global dan tidak dengan kemunduran dari rakyat atau tradisinya

.Ajaran utama dari teori keterbelakangan (underdevelopment) nampak bertentangan secara langsung dengan teori modernisasi, dan menandai (paling sedikit) perubahan utama dari penekanan dalam pemikiran Marxis. Tentu saja, saya berpendapat bahwa diantara kritikus paling tajam dari teori underdevelopment adalah golongan Marx (Marxist) yang telah berselisih mengenai konsep kapitalisme dan eksploitasi, atau yang telah menganggap fokus teori underdevelopment pada hubungan eksternal berlebihan dan merugikan analisis struktur sosial dan politik dunia ketiga yang dibutuhkan. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini, beberapa penganut teori telah mencoba menguji bagaimana mode produksi pra-kapitalis dunia ketiga tertentu mengartikulasikan dengan mode kapitalis dominan, ketika yang lain mencoba untuk memperbaiki konsep mereka (misalkan, dari produksi komoditas skala kecil) bahwa kedua mode sama-sama dapat diterapkan pada dunia ketiga atau Barat. Selain itu, Marxis dan non Marxis sama-sama telah mengeluarkan nilai heuristik dari faham ketergantungan, bersamaan dengan kejadian empiris yang diduga memperlihatkan pemiskinan yang berkelanjutan di dunia ketiga yang di lakukan oleh dunia Barat.

.Penganut teori modernisasi cenderung merasakan dunia ketiga dari sebuah posisi evolusioner dari manfaat dan superioritas negara barat. Teori underdevelopment menganggap bahwa dunia ketiga perlu melangkah maju ke arah versi yang ideal dari apa yang mungkin telah dunia barat lakukan, tanpa intervensi kejam dari kapitalisme.

Pemikiran mengenai pembangunan berhubungan dengan beberapa ide tentang kemajuan, yang melibatkan suatu perubahan, mungkin sebuah evolusi, dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Teori modernisasi menekankan dan menyetujui kecenderungan ke arah dunia Barat, modernitas kapitalis, sebuah pandangan yang dikemukakan sampai pada taraf tertentu oleh Marxisme ortodoks, yang cenderung mengakui kapitalisme sebagai satu tahap yang diperlukan menuju sosialisme. Teori underdevelopment lebih ambivalen: teori tersebut menyangkal kapitalisme dapat membangun dunia ketiga, terutama karena kapitalisme tidak dapat mereproduksi industrialisasi otonomi yang diduga terjadi di dunia Barat. Sebagai gantinya, rantai ketergantungan harus diperpendek, hubungan eksploitatif dihancurkan dan sosialisme diperkenallkan, tidak hanya pada satu negara namun terhadap sistem dunia keseluruhan.

Ketidaksetujuan mengenai alam pembangunan direfleksikan dalam ‘bagaimana ia dapat diukur’. Fokus dari teori modernisasi dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan beberapa indikasi seperti melek huruf, akses terhadap pelayanan kesehatan dan kepemilikan konsumen yang tahan lama, jelas tidak cukup untuk para penganut teori underdevelopment dan beberapa kritikus liberal. Mereka tidak mengeluarkan pertumbuhan sebagai sebuah ciri pembangunan, bahkan ciri yang dibutuhkan, namun menekankan keperluan tambahan dari arah sentral untuk meyakinkan bahwa kebutuhan dasar dipenuhi dan bahwa terdapat pemerataan hasil pembangunan.

Di sisi lain penganut teori modernisasi melihat industrialisasi kapitalis sebagai jalur paling efektif dari pembangunan, kurang tulus dan bermoral dalam hubungannya dengan kesejahteraan manusia daripada penganut teori underdevelopment (dan teori lainnya) yang menekankan kesamaan dalam distribusi dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar.

Sebagai pembanding, modernisasi nampak menjadi lebih mudah diartikan. Secara sederhananya, modernitas adalah apa yang ‘up to date’ di tempat tertentu pada waktu tertentu. Umumnya, ia akan menjadi aspek Westernisasi yang melibatkan perubahan yang kontras dengan keadaan tradisi sebelumnya. Mengutip sebuah contoh dari Barat: tidak mudah untuk mengkategorikan kerajaan Inggris. Inggris dapat dianggap sebagai sebuah negara modern, tradisional atau gabungan dari keduanya. Satu pendapat ekstrim, sesuatu yang modern mungkin menjadi gaya baru, bentuk pakaian baru atau gaya arsitektur yang berbeda. Meskipun demikian, sedikit perubahan yang ada tersebut mungkin diilhami oleh kenyataan kultural dan religi yang dalam dan tidak harus dihilangkan. Alternatifnya, modernisasi mungkin juga melibatkan perubahan struktural yang ekstensif. Ambil contoh dari Berger dan koleganya (Berger et al., 1974), perubahan yang lebih komprehensif dalam rutinitas keseharian dapat mengikuti pengenalan produksi massa: peningkatan pendapatan, perubahan struktur keluarga, terutama dalam peranan perempuan, peningkatan produksi kerajinan tangan tradisional atau pertanian, dan pengaruh meresap dari ‘time-keeping’ (pengaturan waktu), tidak hanya pada pekerjaan, tapi juga pada berbagai interaksi lainnya. Perubahan tersebut, berjalan pada apa yang disebut oleh Berger sebagai ‘kultur ekonomi’ (1987a, hal.7), yakni dapat digambarkan, diverifikasi dan dijelaskan, serta perubahan tersebut membuat area yang rumit dari studi sosiologi.

Kemudian, apakah perbedaan antara pembangunan dan modernisasi? Pembangunan adalah sebuah perubahan menuju status yang dihargai, yang mungkin atau tidak mungkin diperoleh pada beberapa konteks sosial lain dan yang tidak mungkin terjangkau. Modernisasi merupakan suatu proses yang sama. Ia merupakan sesuatu yang terjadi secara aktual, baik atau buruk: rangkaian dari pola dengan konsekwensi yang dapat digambarkan, diargumentasikan dan dievaluasi. Jika dinilai sebagai baik atau progresif, perubahan dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap pembangunan, namun tidak perlu dievaluasi dengan cara ini. Hampir sama dapat dikatakan bahwa kapitalisme merupakan satu contoh lagi yang lebih komprehensif dari modernitas. Meskipun perdebatan sengit atas definisi, secara umum disetujui bahwa kapitalisme melibatkan sejumlah proses sosial yang didokumentasikan dengan baik : pemisahan pekerja dari alat produksi mereka, menyesuaikan peningkatan upah buruh dan partisipasi dalam ekonomi langsung, ketidakpunyaan lahan dan meningkatnya ketidakmerataan, produksi untuk mendapatkan laba, pabrik skala besar dan intensif modal, penerapan teknologi produksi, dan pembagian buruh secara luas – semua melibatkan perubahan dalam pabrik sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat.

perdebatan ‘the two sosiologies’ adalah hubungan antara teori tindakan dan teori sistem yang menyoroti perbedaan antara persepsi tindakan individu dan tindakan kelompok dalam sistem sosial dan kekuatan sosial. Pada semua sosiologi, termasuk studi modernisasi dan pembangunan, perlu untuk menguji tujuan dan proses sosial yang dapat diukur sebaik orientasi ‘subjektif’ dan ‘intersubjektif’ dari pelaku.

Sosiologi sedang mencoba untuk mengerti dunia masyarakat, hubungan antar dan dalam masyarakat, dan berbagai tindakan sosial dan interaksi dimana manusia turut serta didalamnya. Apakah fokus utama mereka pada elemen mikro atau makro dari interaksi ini, sosiolog selanjutnya mencari pola yang akan membantunya menggambarkan, menjelaskan dan membuat pertimbangan tentang elemen yang membedakan dari kehidupan sosial di mana mereka dihadapkan dan dimana mereka tinggal.

Seperti dikalangan paham modernisasi (atau tradisional), sosiolog diharapkan untuk mempelajari masyarakat dan mencari dasar pola sosial karena masyarakat berada dalam status perubahan terus-menerus dan sedang mencoba untuk memahami apa yang membuat masyarakat bergerak, mereka juga diminta untuk menggambarkan posisi mereka didalamnya.

Singkatnya bahwa sosiologi modernisasi dan pembangunan adalah cabang dari sosiologi yang menguji proses-proses modernisasi dan pembangunan, terutama tidak hanya di dunia ketiga, dimana mereka paling jelas dan dramatis sebagai bagian dari proyek ini, diperlukan studi struktur sosial domestik, politik dan ekonomi, sebaik hubungannya yang berkelanjutan dengan lembaga eksternal, masyarakat dan sistem. Dalam kesemuanya ini, perhatian paling khusus dari sosiologi adalah dengan hubungan sosial dan proses sosial serta konotasi ekonomi, politik dan budayanya.

Menurut Schoorl, modernisasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Modernisasi itu adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dapat dilakukan jika bersentuhan dengan negara-negara maju. Hal ini didasarkan pada bahwa modernisasi itu adalah sesuatu yang baik. Michael dove sepakat bahwa kemajuan itu harus mengacu pada dunia-dunia maju. Namun, tidak semua modernisasi itu merusak nilai-nilai tradisional, dalam beberapa hal terdapat adaptasi.Hal ini dasarkan pada kajian historis. Padahal, jangan-jangan proses modern itu tidak seperti di negara-negara maju. Namun, kenyataannya modernisasi memang telah menggerus tatanan tradisional masyarakat.

Schoorl membahas aspek sosiologi tentang modernisasi di dunia nonbarat sebagai spesialisasi baik dari antropologi budaya maupun dari sosiologi. Kedua bidang ilmu tersebut menaruh perhatian pada persoalan-persolan dunia ketiga. Salah satu yang menjadi pokok perhatian adalah gejala-gejala dan persoalan-persoalan ditingkat makro, seperti gejala urbanisasi dan masalah kependudukan. Adapun sosiologi memberi pengertian tentang masyarakat modern dan kebudayaannya sebagai perspektif, dan membuka kemungkinan untuk mengadakan perbandingan ke arah mana proses-proses modernisasi berjalan.

Modernisasi merupakan salah satu teori pembangunan. Terdapat beberapa konsep kunci sosiologi yang berhubungan dengan proses-proses modernisasi seperti industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, kapitalisasi, perubahan struktur masyarakat baik melalui kemajuan politik maupun mobilitas penduduk, perkembangan teknologi sebagai peningkatan pengetahuan. Schoorl (1980) dalam bukunya berjudul Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang membuka tulisannya dengan menyatakan bahwa modernisasi sebagai gejala umum. Semua bangsa terlibat dalam proses modernisasi. Manifestasi proses ini pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18 yang disebut revolusi industri. Penyebaran itu dianggap sebagai sesuatu yang begitu biasa, sehingga masyarakat dunia itu sering dibagi menjadi dua kategori : negara maju dan negara sedang berkembang, masing-masing terdiri atas negara-negara yang telah mengalami modernisasi dan negara-negara yang mengadakan modernisasi.

Lebih lanjut, Schoorl menyatakan bahwa negara sedang berkembang sebagai obyek penelitian.schoorl menyajikan perbedaan keadaan yang berpengaruh atas pola dan profil perkembangan di dunia ketiga dengan mengulas semua aspek dari sudut pandang negara maju atau negara barat. Hubungan antara negara sedang berkembang dengan negara maju merupakan pergaulan dunia yang membutuhkan semacam aturan mengnai relasi antar negara. Dalam pergaulan antarnegara orang bertolak dari ideal, bahwa semua negara itu sama kedudukannya dan sama haknya, tanpa mengingat besarnya dan kekayaannya. Namun terdapat ketidaksamaan yang memainkan peranan penting dalam relasi antar negara itu. Ketidaksamaan yang nyata dalam relasi tersebut dalam sosiologi dilihat sebagai perbedaan kekuatan, artinya perbedaan kemungkinan untuk mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Adapun yang menjadi dasar kekuatan dalam hubungan internasional ialah perbedaan dalam hal pengetahuan, kehormatan, posisi yang dicapai, dan sarana kekuatan militer.

Menurut Schoorl asumsi-asumsi dasar modernisasi sesuatu masyarakat ialah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Dibidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri dengan pertumbuhan ekonomi sebagai akses utama. Berhubung dengan perkembangan ekonomi, sebagian penduduk tempat tinggalnya tergeser ke lingkungan kota-kota. Masyarakat modern telah tumbuh tipe kepribadian tertentu yang dominan. Tipe kepribadian seperti itu menyebabkan orang dapat hidup di dalam dan memelihara masyarakat modern.

Modernisasi sama artinya dengan evolusi bila dibatasi pada perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Namun menurut Linton, modernisasi dan masyarakat modern itu dapat bermacam-macam arahnya. Tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan apakah modernisasi tertentu itu juga dipandang sebagai kemajuan atau bukan.

Proses evolusi merupakan pertumbuhan yang mutlak dan manusia sesuai dengan posisi dan situasinya, sampai batas-batas tertentu bertanggung jawab atas perkembangan masyarakat dan kebudayaannya.

Adapun aspek lain dari perspektif modernisasi yaitu, Modernisasi lebih banyak terkait dengan determinasi materialistik. Pertumbuhan ekonomi menjadi eksen utama modernisasi. Padahal telah disinggung bahwa selain aspek sosiologi, kebudayaan juga ikut menjalankan proses modernisasi.

Negara maju atau dunia barat mengalami proses pertumbuhan ekonomi yang lebih awal dan lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang sehingga negara berkembang dipandang sebagai negara yang masih dalam proses modernisasi. Negara maju memiliki dasar-dasar kekuatan yang menempatkan mereka pada posisi penting di lembaga dunia (PBB). Sebagai lembaga penyalur aspirasi seluruh bangsa di dunia, PBB memiliki cita-cita untuk mewujudkan deklarasi hak-hak azasi manusia dan bantuan pembangunan internasional. Namun, cita-cita dan ideologi tersebut pada kenyataannya hanya menjadi sebuah implementasi dan perspektif pembangunan dalam tata tertib seperti yang dikehendaki oleh dunia barat. Pembangunan di negara-negara berkembang ditujukan pada satu arah yaitu kemajuan di negara barat.

Dube mengatakan Ciri manusia modern ditentukan oleh struktur, institusi, sikap dan perubahan nilai pada pribadi, sosial dan budaya. Masyarakat modern mampu menerima dan menghasilkan inovasi baru, membangun kekuatan bersama serta meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Oleh karenanya modernisasi sangat memerlukan hubungan yang selaras antara kepribadian dan sistem sosial budaya. Sifat terpenting dari modernisasi adalah rasionalitas. Kemampuan berpikir secara rasional sangat dituntut dalam proses modernisasi. Kemampuan berpikir secara rasional menjadi sangat penting dalam menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada. Masyarakat modern tidak mengenal lagi penjelasan penjelasan yang irasional seperti yang dikenal oleh masyarakat tradisional. Rasionalitas menjadi dasar dan karakter pada hubungan antar individu dan pandangan masyarakat terhadap masa depan yang mereka idam-idamkan.

Lerner (1958) menyatakan bahwa kepribadian modern dicirikan oleh :

Empati : kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Mobilitas : kemampuan untuk melakukan “gerak sosia”l atau dengan kata lain kemampuan “beradaptasi”. Pada masyarakat modern sangat memungkinkan terdapat perubahan status dan peran atau peran ganda. Sistem stratifikasi yang terbuka sangat memungkinkan individu untuk berpindah status.
Partisipasi : Masyarakat modern sangat berbeda dengan masyarakat tradisional yang kurang memperhatikan partisipasi individunya. Pada masyarakat tradisional individu cenderung pasif pada keseluruhan proses sosial, sebaliknya pada masyarakat modern keaktifan individu sangat diperlukan sehingga dapat memunculkan gagasan2 baru dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu menurut David Harison(1988), mengatakan bahwa ada beberapa dimensi dalam mengukur seseorang dianggap modern yaitu: (1) siap untuk pengalaman baru dan terbuka terhadap inovasi, (2) tertarik pada pemikiran-pemikiran yang relevan, (3) berperilaku lebih demokratis terhadap pendapat orang lain, (4) berorientasi ke masa depan, (5) memiliki rencana masa depan hidupnya, (6) menyadari martabat orang lain, (7) berani menghadapi tantangan, dan (8) mempercayai distribusi keadilan.

Disi sisi lain moderinisasi yang masuk melalui change agents, akan cenderung pada homogenisasi ekonomi, sehingga akhirnya modernisasi, pembangunan, kapitalisme satu sama lain akan memiliki arti yang semakin konvergen. Menurut Harison Modernisasi juga akan berpengaruh terhadap perubahan susunan dan pola masyarakat, dengan terjadinya deferensiasi struktural demikian juga dengan kapitalisme yang telah dibuktikan sejarah, serta kritik oleh Marx akan menimbulkan struktur yang penuh konflik.

.Di lain pihak, Schoorl memandang modernisasi yang lahir di barat akan cenderung ke arah westernisasi, memiliki tekanan yang kuat meskipun unsur-unsur tertentu dalam kebudayaan asli negara ketiga dapat selalu eksis, namun setidaknya akan muncul kebudayaan barat dalam kebudayaanya. Di bawah ini kami mencoba membuat rumusan suatu “matrix” setidaknya dapat memberikan perbandingan dari penjelasan spencer, schoorl, dan dube tentang modernisasi

Selanjutnya Terdapat beberapa “keambiguan”/kelemahan pandangan modernisasi tentang kemanusiaan :

Keterlibatan negara berkembang diabaikan, konsep persamaan hak dan keadilan sosial (negara maju-berkembang) tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan.
Modernisasi yang mendasarkan pada penggunaan iptek pada organisasi modern tidak dapat diikuti oleh semua negara.
Tidak adanya indikator sosial pada modernisasi.
Keberhasilan negara barat dalam melakukan modernisasi disebabkan oleh kekuasaan kolonial yang mereka miliki sehingga mampu mengeruk SDA dengan mdari negara berkembang dengan murah dan mudah. Modernisasi = neokolonialisme. Negara maju = “.serigala berbulu domba”.

Konsep modernisasi gagal dalam mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut, pendekatan yang selalu berorientasi pada iptek mengasumsikan bahwa masalah kemanusiaan dapat diatasi dengan menggunakan iptek tersebut. pendekatan ini sangat kontraproduktif dimana tekanan penggunaan iptek pada industri adalah “padat modal”. Industri yang berbasis iptek tersebut memerlukan TK yang sedikit namun dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Kondisi yang tidak mungkin terdapat pada negara berkembang dengan jumlah naker melimpah namun kualifikasi yang ada sangat rendah. Negara berkembang lebih cocok dengan industri yang menggunakan konsep “padat karya”. Bukti kegagalan pendekatan iptek semata adalah vietnam yang mampu memenangi peperangan dengan USA menggunakan taktik gerilya.

Modernisasi yang terlalu mengedepankan budaya Barat sebagai patokan untuk membangun masyarakat, telah melupakan nilai-nilai kultural masyarakat dan mengaanggap kultur masyarakat sebagai penghambat pembangunan bahkan sebagai faktor yang menyebabkan keterbelakangan masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia semakin terbelakang bahkan semakin carut-marut akibat masuknya budaya-budaya asing yang menghancurkan indegenous knowledge masyarakat lokal. Pemerintah secara sepihak telah memutuskan bentuk pembangunan yang dilakukan di Indonesia tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Dalam hal ini, oleh pemerintah masyarakat dijadikan obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan sehingga masyarakat tidak pernah dilbatkan secara langsung.

Masuknya beragam program pemerintah untuk mengubah kondisi masyarakat dari keadaan terbelakang menuju kepada sebuah kemajuan, menjadikan masyarakat terpaksa meninggalkan nilai-nilai kulturalnya. Pemerintah selalu menganggap kondisi masyarakat adalah sebuah kondisi yang harus mendapat pembenahan. Ternyata pembenahan yang dilakukan pemerintah terkadang menjadi negatif setelah dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki nilai kultural yang bertolak belakang dengan program pembangunan pemerintah. Dampak yang ada di masyarakat sebagai akibat dari pembangunan, yang tidak jarang berdampak negatif, di jelaskan oleh penulis sebagai sebuah biaya yang harus menjadi tanggungan masyarakat dari pelaksanaan pembangunan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada akhirnya, perhatian khusus yang menjadi fokus tulisan ini adalah kultur masyarakat lokal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan pembangunan bahkan lebih bijak dibandingkan program-program bentukan pemerintah, selalu terlupakan. Sebagai hasil penelitian, penulis mencoba membuktikan bagaimana kultural masyarakat dalam berbagai aspek, ternyata lebih bermanfaat dibandingkan nilai baru yang bahkan menyebabkan kehancuran masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini juga tidak lepas dari pendekatan modernisasi. Asumsi modernisasi sebagai jalan satu-satunya dalam pembangunan menyebabkan beberapa permasalahan baru yang hingga kini menjadi masalah krusial Bangsa Indonesia. Penelitian tentang modernisasi di Indonesia yang dilakukan oleh Sajogyo (1982) dan Dove (1988). Kedua hasil penelitian mengupas dampak modernisasi di beberapa wilayah Indonesia. Hasil penelitian keduanya menunjukkan dampak negatif modernisasi di daerah pedesaan. Dove mengulas lebih jauh kegagalan modernisasi sebagai akibat benturan dua budaya yang berbeda dan adanya kecenderungan penghilangan kebudayaan lokal dengan nilai budaya baru. Budaya baru yang masuk bersama dengan modernisasi.

Dove dalam penelitiannya di membagi dampak modernisasi menjadi empat aspek yaitu ideologi, ekonomi, ekologi dan hubungan sosial. Aspek ideologi sebagai kegagalan modernisasi mengambil contoh di daerah Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Penelitian Dove menunjukkan bahwa modernisasi yang terjadi pada Suku Wana telah mengakibatkan tergusurnya agama lokal yang telah mereka anut sejak lama dan digantikan oleh agama baru. Modernisasi seolah menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang mampu membelenggu kebebasan asasi manusia termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Pengetahuan lokal masyarakat juga menjadi sebuah komoditas jajahan bagi modernisasi. Pengetahuan lokal yang sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat harus serta merta digantikan oleh pengetahuan baru yang dianggap lebih superior.

Sajogyo justru kemudian membahas proses modernisasi di Jawa yang menyebabkan perubahan budaya masyarakat. Masyarakat Jawa dengan tipe ekologi sawah selama ini dikenal dengan “budaya padi” menjadi “budaya tebu”. Perubahan budaya ini menyebabkan perubahan pola pembagian kerja pria dan wanita. Munsulnya konsep sewa lahan serta batas kepemilikan lahan minimal yang identik dengan kemiskinan menjadi berubah. Pola perkebunan tebu yang membutuhkan modal lebih besar dibandingkan padi menyebabkan petani menjadi tidak merdeka dalam mengusahakan lahannya. Pola hubungan antara petani dan pabrik gula cenderung lebih menggambarkan eksploitasi petani sehingga semakin memarjinalkan petani.

DAFTAR RUJUKAN

Dove, Michael R (ed). 1985. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Dube, S.C. 1988. Modernization and Development: The Search for Alternative Paradigms. Zed Books Ltd, London.

Sajogyo. 1982. Modernization Without Development. The Journal of Social Studies. Bacca, Bangladesh.

Schoorl, J.W. 1980. Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang. PT. Gramedia, Jakarta.

Spencer, Herbert.1963. ‘The Evolution of Societies’. Pp 9-13 in Etzioni, A. & Halevy, Eva Etzioni- (eds). Social Changes: Sources, Patterns and Consequences. Basic Books, New York.

"Politik meki" di Maluku Utara

2008-09-03T01:49:00.000+07:00

Sering di jumpai dalam sebuah hajatan demokrasi (misalnya, pilpres, atau pilkada) beragam terminologi politik sebagai wujud analogi terhadap perilaku dan strategi politik seperti halnya, " spilover politik, "politik dagang sapi", "politik selancar" "byclean politik" "political dumping, dan masih banyak istilah politik lainnya yang digunakan oleh kaum elite politik termasuk para pengamat, ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk mengamati dan menganalisa perilkau elit politik, baik pada tingkatan nasional maupun lokal.
Pada aras politik lokal, kecenderungan memproduksi terminologi politik mempunyai varian-varian tersendiri berdasarkan lokalitas yang dimilikinya. Dalam ranah politik praktis, tentu tidak adanya kawan dan lawan yang abadi, namun yang ada hanyalah kepentingan. Pada tataran ini, maka siapa memusuhi siapa, siapa berkawan dengan siapa, siapa mengingkari siapa, atau siapa mengkhianati siapa, adalah fenomena yang seringkali nampak dan nyata dipertontonkan oleh elite politik kita. Politik, adalah Akal mengakali akal, kata Benny Andika (Ketua DPRD Kabupaten Halbar). kalau demikian Halnya, maka politik = inkonsisten, tidak komitmen, bahkan dapat diinterpretasikan sebagai putar bale, dan foya foriki, (bohong/munafik). Sepertinya kita lupa, dan seakan-akan menegasikan aspek ideal dari politik itu sendiri, bahwa politik sesungguhnya merupakan suatu usaha untuk memanifestasikan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai pendidikan, kesehatan,penghormatan, penghargaan, afeksi dan kebajikan. Jika demikan, maka fatsoen, etika dan moralitas politik yang merupakan nilai intrinsik dari politik itu sendiri harus menjadi sandaran nilai bagi elit politik kita dalam memainkan perannya "dipanggung" politik praktis. Dengan menegasikan fatsoen, etika dan moralitas politik, maka dekadensi moral, dan etika, khususnya para elite politik menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Dekadensi moral itu sangat nampak ketika "manusia elite" kita memposisikan dirinya sebagai serigala bagi manusia yang lainnya ( Hobbes ). Situasi dimana manusia menjadi serigala bagi manusia lain, jika diperhadapkan dengan kondisi lokal maluku utara maka dikenal dengan "political meki". Jika terminologi ini kita dudukan secara Hakekat Politik, maka politik sangat dekat dengan Kekuasaan. Karena Hakekat Politik Sesungguhnya adalah berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan. Sedangkan "Meki" adalah suatu penamaan atau sebutan dari sejenis mahkluk halus (Iblis dan atau sejinis "wonge") yang biasanya dipelihara dan diberi makan dalam bentuk sesajian oleh sebagaian Manusia-Manusia yang mengkultuskan mahkluk halus di Maluku Utara.. "Meki" ini di beri makan oleh orang yang memeliharanya, dan saat-saat tertentu, "Meki"sangat dibutuhkan "skil peletnya" untuk mengganggu orang,menyakiti orang, sesuai perintah Tuannya (orang yang memeliharanya) pada siapa dan dimana orang yang harus disakiti atau diganggu.. Namun demikian ada sifat yang Khas dimiliki oleh "Meki" itu sendiri. "Meki" dapat menjadi sebuah ancaman bagi orang yang memeliharanya jika, tidak diberi sesajian, atau makanannya. Situasi ini, boleh jadi sikap patuh, dan loyal "Meki" oleh Tuannya menjadi hilang. Hingga pada kondisi tertentu nyawa orang yang memeliharanya menjadi sebuah ancaman. Apa sebenarnya yang menjadi pemicu pemberontakan "meki" hingga dapat mengancam nyawa tuannya. Lagi-lagi hanya karena soal "makanan". Berbicara tentang soal makanan, tentu tidak terlepas dari soal perut dan keinginan untuk survive dalam hidup. Banyak kasus pembunuhan, perampokan, penculikan, penipuan dilatarbelakangi oleh faktor ketidakcukupan akan makan. Dalam bernegara, ada yang mengatakan jangan dulu berbicara soal demokrasi jika perut kita sedang kosong. Kekosongan perut bisa saja membuat orang menjadi tuli, dan buta atas kenyataan sosial yang berada disekitarnya.

Kembali ke "Politik Meki" di Maluku Utara.

Sepetinya di maluku utara, Aktor-aktor politik dengan mentah-mentah telah mengadopsi perilaku "meki" dalam memainkan peran politiknya. Disaat menjelang hajatan demokrasi (Pilkada ), secara kejauhan dapat kita saksikan banyak sekali aktor-aktor politik muda belia, hingga aktor politik yang tua rentah berbondong-bondong datang meyakinkan sang Tokoh tertentu untuk maju sebagai kompetitor diantara kandidat-kandidat buapti/gubernur lainnya. Upaya meyakinkan sang tokoh tersebut, tentu dengan berbagai cara yang dilakukan. Dimulai dari pemetaan basis politik, kecenderungan pemilih, bahkan dengan SWOT mereka presentasikan untuk mengetahui nilai jual sang tokoh di tengah masyarakat. Sang Tokoh tentu merasa yakin dengan apa yang telah dipetakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Kepercayaan diri akan maju bertarung dan harapan akan menang dalam pilkada mulai mengusik pikiran sang Tokoh. Waktu Pemilihan semakin dekat, pertemuan-pertemuan gencar dilakukan untuk membahas berbagai isyu politik ( termasuk isyu yang menjatuhkan popularitas kandidat lain) dan startegi politik yang digunakan, begitupun dengan konsolidasi ditingkat masyarakat pemilih terus dimantapkan, hingga tiba saatnya kampanye dan pencoblosan.. Dalam konteks ini, faktor dana (financial), dan Organisasi tim (tim Sukses) yang solid, juga menjadi penentu kemenangan seorang Tokoh/Calon kandidat/Bupati/Gubernur. Sehingga Tim Sukses dimata Calon Gubernur/Bupati adalah juru selamatnya disampaing modal yang cukup. Sebab, Ketidakefektifan tim dalam bekerja, tentu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara seorang kandidat. Oleh Karenanya "politik ambe hati" dengan cara memeberikan uang, memberi makanan, memberikan jaminan atau konpensasi politik jika terpilih merupakan jurus ampuh yang sering digunakan para calon kandidat untuk meyakinkan kepada tim suksesnya untuk bekerja-dan terus bekerja agar dapat mengantarkan dirinya untuk duduk di kursi kekuasaan..Hubungan yang cukup intim, nampak terlihat begitu "seksi" antara Kandidat Calon Gubernur/Bupati dengan Tim Suksesnya. Karena kedua-duanya mempunya kepentingan. Tim Sukses mempunyai berkepentingan untuk bisa survive dalam hidupnya jika kandidatnya terpilih, sementara para Kandidat Gubernur/Bupati berkepntingan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar untuk kesejahteraan abadinya..Itu artinya bahwa, Tim sukses diperintahkan untuk bekerja keras meloloskan kepentingan sang Kandidat Gubernur/Bupati, sedangkan kandidat gubernur menyediakan makanan, uang, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Tim suksesnya, dengan harapan dengan sesajian palayanan dan fasilitas itu, tim sukses dapat bekerja dengan keras, penuh semangat untuk memenangkan dirinya sebagai Gubernur/Bupati.
Dalam situasi seperti ini, maka cerita tentang "meki" tersebut diatas tentu wajib hukumnya untuk dilekatkan pada diri Tim Sukses. Sementara Tokoh/Kandidat gubernur/Bupati memposisikan diri sebagai Tuan, dan atau orang yang memelihara "meki. Pada kondisi tertentu, jika Kandidatnya berhasil memperoleh kekuasaan sebagai Bupati/Gubernur, dan tidak memberikan sesajian pelayanan dan fasilitas kepada tim suksesnya, tanpa perdulikan hubungan keakraban yang intim terjalin dimasa lalu, Tim sukses akan "berganti wajah" dan kembali menjadi ancaman "kematian" bagi Gubernur/Bupati yang pernah diusungnya. Akibat dari Ketidaktepatan dan ketidaktersediaanya "sesajian" dari Gubernur/Buapti akan dirinya (tim sukses), maka pengingkaran, pembusukan lewat pengungkapan kasus-kasus berkaitan dengan pakaian dinasnya (kinerja) dibuka satu persatu hingga pada akhirnya "telanjang" dihadapan publik.. Fenomena ini dapat kita amati, dimulai dari Gubernur Thaib Armayin hingga Namto Roba, mereka tidak menyadari bahwa saat ini mereka tengah memelihara "meki" di Lingkungannya. Tapi Saya yakin Bapak bupati Namto H. Roba, dengan "kemampuan"nya akan sanggup dan menjinakan "meki-meki" disekitarnya, di bandingkan Bapak Thaib Armaiyn yang sebentar lagi akan dihilangkan nyawanya oleh "meki-meki" peliharaannya sendiri..
Semoga..!!!

"Sasadu" dan "Legu" Sahu.

2008-08-26T01:26:00.007+07:00

Di Maluku Utara, tepatnya dikecamatan sahu Kabupaten Halmahera barat terdapat rumah adat yang dikenal dengan "sasadu". "sasadu" merupakan "artefak"kebudayaan yang hingga kini masih kokoh dengan keaslian dan kekhasaan konstruksi "sasadu"nya. di Tempat sasadu ini umunya dikenal masyarakat sebagai tempat melaksanakan ritual-ritual adat istiadat masyarakat sahu, dan juga digunakan sebagai tempat peretemuan masyarakat atau desa setempat. Dari sekian banyakdesa dikecamatan sahu, hanya terdapat beberapa desa saja yang hingga kini masih tetap menjaga kelestarian rumah adat "sasadu", dianataranya desa poroniti, bukumatiti, toboso, gamtala,idamdehe, akediri, awer, aketola, gamsungi, ngaon, balisoang, golo, worat-worat, tacici, taraudu, tosoa, gamomeng, loce,idam gamlamo. Menurut tradisi masyarakat setempat, "rumah sasadu" ini sering digunakan masyarakat dimasing-masing desa tersebut ketika selesai kegiatan panen raya masyarakat setempat sebagai ungkapan rasa syukur terhadap yang maha kuasa. Berbagai macam makanan adat, seperti halnya, jaha kam ( nasi yang dikukus didalam bambu dengan bungkusan daun pisang), bira dada, (nasi kuning/tumpeng), dan makanan adat lainnya, tak ketinggalan juga dalam acara panen raya yang dilaksanakn ritualnya di rumah adat sasadu, para undangan disuguhkan minuman Cap tikus , lahang, atau tuak/arak( minuman lokal yang beralkohol yang hasilkan dari tetesan air pohon enau). Kegiatan dimaksud dilaksanakan selama seminggu, dengan iringan beduk, bunyian gong, nyanyian moro-moro dan ungkapan dolabololo yang sepertinya mempunyai tafsiran filosofis untuk mengungkapkan rasa syukur kepada sang kuasa atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Uniknya dalam kegiatan ini, bunyian beduk, bunyian gong serta nyanyian moro-moro dan dolabolo tak pernah henti selama seminggu. selama seminggu dalam acara itupula tidak pernah berhenti disuguhkan minuman beralkohol sepertihalnya captikus dan lahang oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan dimaksud. Tapi anehnya selama seminggu, mereka tidak pernah mabuk, bahkan tidak membuat kacau suasana ritual adat tersebut. Disamping sebagai tempat melaksanakan upacara adat istiadat pada masyarakat sahu, "sasadu" sering juga digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat setempat.
Tarian Khas Legu Sahu
Ada yang terlupakan dari penjelasan tersebut diatas. sebenarnya sebelum memulai acara syukuran pasca panen oleh masyarakat setempat di rumah "sasadu", diawali dengan sebuah tarian lokal yang dikenal dengan tarian legu-legu. Tarian lokal khas masyarakat sahu ini pernah di undang oleh pemerintah belanda untuk ikut merayakan kegiatan festifal tong-tong yang dilaksanakan pemerintah belanda satu tahun yang lalu. Bukan tarian perang seperti halnya tarian soya-soya, cakalela dll, namun tarian legu-legu adalah khas "tarian damai" yang hanya terdapat di maluku utara. Namun perlu diketahui bahwa ada juga tarian legu lainnya yang khas dan hanya dipentaskan di keraton kesultanan ternate, sehingga biasanya disebut sebagai "legu kadato".

Mencari Sistem Pemerintahan Desa di Halbar, Menyambut Penyusunan Regulasi Tentang Desa di Halmahera Barat

2008-08-25T20:07:00.009+07:00

Tulisan ini tentu diharapkan dapat menjawab bentuk dan susunan pemerintahan desa di Kabupaten Halbar ke depan. Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah bentuk dan susunan pemerintahan desa dimana hal tersebut sangat terkait dengan kehidupan rakyat Halbar secara keseluruhan. Sistem pemerintahan desa di Halbar ke depan yang akan dituangkan dalam regulasi daerah sangat penting posisinya, bukan hanya bagi program pembangunan pemerintah daerah tetapi juga bagi bangunan sosial yang hendak didirikan dalam kehidupan masyarakat desa. tulisan ini hendak membahas berbagai pendekatan sistem pemerintahan desa, baik semasa UU No. 5 Tahun 1979 diberlakukan ataupun sesudah dicabutnya UU yang kontroversial tersebut. Pembahasan juga akan diletakkan pada pengalaman masyarakat desa di Halbar, khususnya ketika negara belum mengambil alih sistem kelembagaan lokal yang tumbuh sejak jaman dinasti Kerajaan di Jazirah Moloku Kie Raha.

Kehancuran Lokalitas

"Sasadu" atau rumah adat sahu di Kabupaten Halmahera Barat, tidak lagi digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat adat, melainakn kantor desa sejak diberlakukannya UU no.5 Tahun 1979.

Tifa dan dolo-dolo (pentongan) yang biasanya dipakai untuk mengumpulkan masyarakat melakukan pertemuan dalam rumah adat "sasadu" kemudian menjadi hilang, dan diganti dengan surat menyurat dan alat pengeras suara.

Pendek kata apa yang sudah tumbuh selama ratusan tahun di Halmahera Barat secara tiba-tiba dengan adanya UU No. 5 Tahun 1979 diganti dengan sebuah sistem pemerintahan yang asing sama sekali.

Pintu Kembali ke Lokalitas

Tantangan Ke Depan

Pembukaan Kegiatan Lokakarya Kampong (upaya memperkuat regulasi pemerintah desa berbasis lokal), yang dihibur oleh musik bambu ( yangers ) di Jailolo Halmahera Barat.

KOLANO ALMULUK - MOLOKU KIE RAHA.

2008-08-25T15:35:00.009+07:00

Emapat Sultan jazirah Almulukiya-Moloku Kie Raha.( Ternate, Tedore, Bacan dan Jailolo)

Lambang Kesultanan Moloku

Kie Raha Bendera Al'muluk( Bendera Kerajaa

Kadaton (keraton) Ternate

MENGUAK JEJAK KEHIDUPAN SEORANG BUTILA DAN KESALEHAN SOSIALNYA YANG TERLUPAKAN DI DESA SUSUPU HALMAHERA BARAT

2008-08-25T10:32:00.003+07:00

Memahami sosok seorang Butila, seakan-akan memaksa memori kita untuk mengingatkan kembali suatu cerita peristiwa sosial di zaman nabi musa AS dan Nabi Khaidir. Nabi Musa AS adalah seorang yang sangat patuh dan taat dalam menjalankan perintah Allah SWT. Kehidupan kesehariannya tidak pernah absen dari sholat. Begitupun dengan nabi khaidir. Namun, pada saat itu kenapa tugas untuk menyelesaikan masalah keumatan , Allah SWT lebih memilih khaidir ketimbang Musa AS. Sebenarnya apa yang menjadi ukuran dan pertimbangan sehingga tugas itu harus diberikan kepada nabi khaidir. Jawabanya tentu hanya satu yakni; nabi khaidir memiliki kesalehan sosial yang lebih tinggi disamping kesalehan ritul normatif, sementara Musa AS hanya memiliki kesalehan ritual normatif semata.

Cerita dizaman nabi musa dan Khaidir, justru menegasakan indentitas kemanusiaan kita dalam hubungannya dengan Tuhan bukanlah dinilai dari kesalehan ritual normatif seperti sholat yang seakan-akan menjadi ukuran semata, akan tetapi kesalehan sosial dari seseorang juga memiliki ukuran dan ruang kehormatan tersendiri di hadapan Allah swt.

Kesalehan Sosial yang dimiliki khadir, juga dimiliki oleh sosok seorang butila. Perbedaannya, sosok butila sampai menghembuskan nafas terakhirnya hanya berpredikat sebagai butila biasa, Sementara Musa dan khaidir mendapat berpridikat sebagai seorang nabi. Akan tetapi dalam konteks memaknai hidup dan kehidupan, sepertinya mempunyai prinsip-prinsip sosial keagamaan yang sama, yakni disamping kesalehan ritual normatif, kesalehan sosial juga cenderung menjadi sikap dan perilaku hidup keduanya.

Butila hanyalah sosok seorang nelayan jelata, yang menghabiskan waktu kesehariannya dilaut untuk mencari ikan. Ketika kita menyebutkan nama butila, pasti mengingatkan pada sejenis ikan yang namanya butila. Sebenarnya butila bukanlah nama yang sesungguhnya, setelah ditelusuri, ternyata butila memiliki nama aslinya adalah Ka’bang. Penamaan Butila hanyalah sebuah predikat sosial yang diberikan oleh orang-orang dizaman itu karena profesinya sebagai nelayan, seringkali hasil tangkapan ikan yang diperolehnya adalah ikan butila. Dari sinilah awal mula seorang Ka’bang di panggil dengan sebutan butila.

Dipantai inilah (susupu) seorang Ka'bang sering menangkap ikan butila

Konon ceritanya, butila hidup dan menetap ditengah hutan susupu. Dia memiliki areal pertanian yang sangat luas. Namun aktifitas kesehariannya kebanyakan dihabiskan dilaut untuk mencari ikan. Waktu menjelang sore saatnya butila menyiapkan perlengkapan penangkapan ikannya menuju pantai susupu untuk mencari ikan. Ketika selesai menangkap ikan dilaut, Butila selalu memilih pulang ke rumahnya yang berada dihutan pada waktu subuh ketika orang-orang dipesisir pantai masih menikmati tidur lelapnya. Keinginan untuk pulang pada waktu subuh, agar mendapat “ruang kesempatan” yang bebas untuk membagikan atau memberikan sebagian hasil tangkapan ikannya di rumah-rumah penduduk, dengan cara menggantungkan hasil tangkapannya (ikan butila) di belakang dapur tanpa sepengetahuan orang disekitarnya. Jiwa sosial yang tinggi terselip rasa malu untuk memberikan hasil tangkapannya kepada penduduk merupakan keseharian gaya hidup seorang butila. Sepertinya butila tidak menghendaki orang disekitar pesisir laut tahu akan pemberian dan pembagian hasil tangkapan ikannya kepada mereka. Kata orang; memberikan bantuan kepada orang lain dengan tangan kanan, maka tangan kiri tidak perlu tahu. Perilaku hidup seorang butila seperti ini, jika dibandingkan dengan prilaku manusia modern saat ini, terjadi pergeseran perilaku sosial yang cukup tajam. Manusia kekinian, hanya memberikan “sehelai benang” saja duniapun tahu. ketidakbersamaan, saling tidak membantu dan tidak berbagi kelebihan apa yang dimiliki menjadi “gaya hidup” yang dipertontonkan khalayak masa kini. Sepertinya konsep islam yang menegaskan manusia sebagai Wakil Tuhan di muka Bumi untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan antar sesama dalam rangka ibadah hanyalah lips service belaka.

Selanjutnya, Ketika selesai membagikan hasil tangkapan ikannya, butila bergegas pulang menuju rumahnya. Namun perlu diketahui, Tidak semua ikan hasil tangkapan butila diberikan kepada penduduk di pesisir pantai susupu, akan tetapi dia masih sempat menyisihkan sebagian hasil tangkapannya untuk dibagikan kepada pohon-pohon yang dedaunannya tidak sengaja menyentuh tubuhnya ketika dia harus berjalan pulang kerumahnya yang terletak di hutan. Pohon-pohon yang sering kita tebang dan musnahkan dalam pandangan butila, merupakan mahkluk bernyawa yang mempunyai bahasa isyarat untuk meminta pembagian hasil tangkapannya. Bukanlah tidak mungkin, jika saat ini ada seribu butila di Halmahera Barat, boleh jadi hutan kita akan tetap terjaga, tidak gundul dan jauh dari penebangan liar. Manusia-manusia modern saat ini, telah kehilangan kontak secara manusiawi dalam tata hubungan antar manusia, karena manusia dizaman ini telah menjadi egoistik. Manusia sekarang kehilangan kontak dengan alam, dan oleh karenannya kerusakan lingkungan menjadi masalah utama dalam hidup kita saat ini. Disisi lain, manusia masa kini sepertinya kehilangan kontak juga dengan dimensi transendentalnya.

Prof KH. Tumenggung Sis, Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi juga pernah menceritakan sosok seorang butila. Kata Pak Profesor, Butila adalah seorang pemuda di Maluku Utara tepatnya didesa susupu, yang memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi. Entah dari mana Profesor itu mendapatkan cerita tentang butila. Cerita sang Profesor itu kalau kita mendengarkannya seakan menggugah pemikiran dan pandangan kita, bahwa sesungguhnya butila bukanlah seorang yang kesehariannya lebih menonjolkan kesalehan sosialnya saja, seperti yang diketahui orang-orang pada saat itu. Karena kesalehan ritual normatif seperti shalat yang dilakukan butila, tidak pernah dilihat oleh orang-orang disekelilingnya, bahkan butilapun tidak mau menunjukan aktifita ritualnya. Bagaimana sang profesor menceritakan sosok seorang butila ? berikut ini cerita sang profesor : “ suatu ketika para sahabat rasullah melaksanakan shalat di mekkah, pada saat bersamaan ada seorang pemuda yang datang pada waktu yang berbeda tanpa diketahui, turut melaksanakan shalat secara berjamaah dengan mereka. Ketika selesai tahyat akhir dan salam pemuda itu kemudian menghilang, entah kekuatan ghaib apa yang dimiliki seorang pemuda itu. Diantara sahabat, mereka saling bertanya tentang pemuda yang tiba-tiba menghilang itu, namun tak satupun tahu asal usulnya. Kejadian seperti ini terus berulang selama tiga kali mereka melaksanakan shalat secara bersamaan. Lagi-lagi pemuda itupun kemudian “menghilang” ketika mengakhiri shalat (tahyatul akhir dan salam). Pada satu saat, para sahabat inipun kemudian bersepakat untuk “menangkap” seorang pemuda itu,walaupun mereka tidak melanjutkan jikir dan wirid shalat setelah takhaytul akhir dan salam. Akhrinya para sahabat ini berhasil menangkap sosok seorang pemuda itu. Mereka pun bertanya tentang asalnya, pemuda itu mengatakan ia berasal dari kerajaan matahari terbit. Sosok itu menurut Profesor adalah Butila. Oleh karenanya sang profesor dalam sela-sela materinya berpesan kepada kepada mahasiswannya, agar menyempatkan diri ke Maluku Utara disana, ada sebuah makam butila yang patut dijiarah. Kini kuburan butila menjadi “jere” butila yang sering dijiarah oleh masyarakat disekitar susupu pada saat-saat tertentu, seperti malam jumat, pada sehari menjelang puasa, sehari menjelang idulfitri, bahkan seringkali “jere” butila ini dijadikan tempat untuk berdoa untuk “mememinta” sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat susupu dan sekitarnya.

Butila adalah cerita nyata yang seharusnya menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai anak bangsa yang berbudaya dan beragama di halmahera Barat yang patut diteladani. Sayang, hanya seorang Banau dengan jiwa keberanian dan kekerasannya tak habis-habis diceritakan dalam catatan sejarah dan menjadi legenda di Halmahera Barat, bahkan Dunia. Sementara Orang-Orang yang hidup dengan semangat sosial yang tinggi, kesalehan sosial yang tinggi, dan patut diteladani seperti halnya Butila, begitu saja dilupakan, atau sengaja melupakannya. Tak heran, jika kekerasan selalu saja menjadi lebih dekat dengan cara hidup dan kehidupan kita. Karena sejarah yang kita pelajari juga sepertinya memberikan andil dalam menuntun sikap dan perilaku kita, seperti sejarah banau dan lainnya. Orang kemudian berbondong-bondong mencari “popularitas diri” hanya dengan semangat keberanian dan modal kekerasannya.

“ menyoal Rencana Pembangunan Bandara Di Halbar”

2008-01-20T23:39:00.000+07:00

Pada tanggal 17 Februari 2008 pukul 04.00 Wib, aku dibangunkan dengan paksa dari tempat tidur karena mendengar merdunya suara azan. Padahal aku baru saja tidur sejam yang lalu. Karena azan adalah panggilan Shalat, maka aku harus bangun. Konon pesan nenek moyangku, kalau sementara tidur dan mendengar suara azan harus segera bangun dari tempat tidur, kenapa? Katanya kalau melanjutkan tidurnya dan menghiraukan suara azan maka umur kita pendek..koq bisa??..ha..ha…takyut deh..Subuh itu suara azannya sangat merdu, selama dibogor sepertinya baru pertama kali aku mendengar lantutan kalimat Allah dan Seruan untuk shalat dengan irama “dangdutan” yang cukup baik. Setelah beberapa menit terdengar kembali suara azan yang sama, koq bisa sih..emang kalau subuh mengumandangkan azannya sebanyak dua kali ya, wah.. ternyata aku baru sadar didalam alam kesadaranku bahwa itu adalah bunyi nada dering Hand phoneku..Aku cepat-cepat menerima telponnya, dan ternyata yang telpon adalah seorang sahabat, profesinya sebagai “kuli tinta” Harian Malut-post di Maluku Utara. Dia hanya memberikan informasi kalau ada gelar sidang di Mahkamah Agung tentang kasus PILKADA di Maluku utara, serta agenda Pertemuan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ( Bupati, Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Perhubungan) bersama Dirjen Departemen Perhubungan RI di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2008 pukul 10.00.Wita..Selesai terima telponnya, aku tidak bisa tidur lagi. Aku ditemani secangkir teh manis sambil menunggu mentari pagi menyinari jendela kamarku, sebagai isyarat aku harus mandi, dandan biar cakep, dan selanjutnya pergi “meluncur” bersama kereta idamanku pakuan ekspers langsung menuju kota para penindas kelas kakap,.Jakarta. Sesampainya di jakarta, aku memilih mengikuti Pertemuan PEMDA Halmahera Barat bersama Dirjen Departemen Perhubungan, dan tidak menyempatkan diri untuk hadir mengikuti jalannya persidangan tentang PILKADA Malut di Mahkamah Agung..ukhhwww..udah capek ngurusin PILKADA…lebih baik aku ikut agenda PEMDA HALBAR dengan Dirjen Perhubungan karena membahas tentang tawaran draft rencana pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Halmahera Barat, tentu sangat bermanfaat bagi kepentingan daerah dan ketidakmanfaatannya bagi kepentingan masyarakat Halmahera Barat. Bermanfaat untuk kepentingani daerah, karena rencana pembangunan ini jika berhasil, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD Hal-bar. Pada sisi lain, ketidakbermanfaat untuk kepentingan masyarakat karena rencana pembangunan bandara itu, akan merampas tanah masyarakat, merubah budaya masyarakat atau penghancuran sektor agraris masyarakat setempat. Selama ini model pembangunan yang menetikberatkan pada pola hayek dan keynesian yang mengutamakan investasi baik dari pihak swasta maupun pemerintah sebagai rangsangan akselarasi pertumbuhan ekonomi serta model pembangunan ekonomi ala rostow sepeetinya tak merubah basis ekonomi masyarakat kita. Masyarakat tetap saja miskin, dan kemiskinannya tidak diakibatkan oleh kemiskinan alamiah, akan tetapi kemiskinan struktural yang merupakan konsekwensi logis oleh kebijakan ekonomi – politik pemerintah.

Terkadang saya termenung merefelksikan sebuah pernyataan bapak Sekda Halmahera Barat setelah usai pemaparannya draftnya di depan Dirjen Departemen Perhubungan. Beliau mengatakan bahwa, halmahera barat saat ini penting dan mendesak untuk dibangun bandar udara untuk mengantisipasi 10 dan 20 tahun Halmahera Barat harus dijadikan sentra ekonomi khususnya dalam pelayanan jasa di sektor transportasi udara..lanjut beliau, mengingat kondisi pelayanan bandar udara Babullah Ternate yang tidak nyaman secara ekonomins akibat sering datangnya bencana gempa gunung berapi gamalama yang tentu akan menggagu jadwal penerbangan dan kondisi itu tentu merugikan kepentingan para penumpang, seperti halnya pebisnis dan lain-lain. Dan pada sisi lain, area untuk perluasan bandara di ternate tidak memungkinkan, alasan kapasitas lahan yang tidak mendukung. Di promosikannya Halmahera Barat tepatnya di wilayah bobaneigo menurut Sekda, karena daerah tersebut sangat strategis secara geografis dan strategis secara ekonomi. Sttargesi secara geografis karena bobaneigo merupakan interconnection dari sebagian besar kabupaten bahkan ibu kota provinsi Maluku Utara di Sofifi yang ditempuh dengan perjalan darat menuju bobaneigo (tempat rencana pembangunan bandar udara), tidak seperti ke ternate yang harus melewati ganasnya laut ketika musim ombak.

Sepertinya kita semua bisa bermimpi untuk membagun daerah dan masyarakat kita yang lebih maju, tidak semata-mata an-sich Pemerintah daerah. Jika mimpi itu benar-benar mimpi yang harus diwujudkan, maka tidak ada kata lain selain bangkit, berdiri dan berlari mewujudkan mimpi indah itu untuk kemajuan Halmahera Barat kedepan. Semua orang pasti merasakan dan mengetahui yang namanya mimpi semua pasti gratis, tidak pernah dipungut pajak sepeserpun, namun mimpi orang-orang di Pemda Halmahera Barat tidak ada yang gratis. Baru memulai bermimpi saja, sudah menguras APBD hingga ratusan juta rupiah. Sebuah nominal yang sangat fantastis. Seandainya uang itu digunakan untuk membeli “bagea sagu” atau “bagea kelapa”, mungkin sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejhateraan masyarakat petani di Halmahera Barat. Masyarakat Halmahera Barat perlu menundukan kepala seraya mengucapkan turut berbelasungkawa atas “matinya” mata hati dan hati nurani orang-orang di Pemerintah Halmahera Barat yang cenderung mendesain rencana strategi pembangunan (Renstra)yang tidak pro masyarakat miskin. Padahal dalam setahun tetap saja ada wadah Musrembangda yang dilaksanakan secara partisipatoris sampai pada tingkatan desa, akan tetapi hasilnya tidak sama sekali berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, namun cenderung berpihak kepada pemodal dan penguasa perencana. Rencana pembangunan Bandar udara jika ditelusuri bukanlah merupakan keinginan dan kehendak masyarakat, akan tetapi insiatif kebijakan yang muncul dari pemerintah. Boleh jadi keinginan serakah berkedok mulia atas nama pembangunan dan mengejar ketertinggalan di Halmahera Barat, rencana proyek itu kemudian hanyalah menambah “celengan” para pejabat di daerah. Kenapa? Boleh jadi dalam benak pikiran para perencana yang penting anggarannya ada, studi kelayakan tetap dibuat, pertanggung jawaban harus ada walaupun “mimpi indah” itu tidak tercapai, dan anggarannya masih tersisa bisa dipakai buat nambahin “celengan”, yang penting ada pertangungjawaban.ceh ileeeeeeee. Gampang, dan kaya mendadak lagi booo..Bukankah rencana pembangunan rel kereta api yang pernah menjadi program utopia (mimpi buruk) yang menguras APBD Maluku Utara mendekati miliaran rupiah, sepertinya harus dijadikan sebuah refelksi atas sebuah perencanaan pembangunan yang terkesan main-main.

Kondisi sosiologis masyarakat di Halmahera Barat sepertinya belum membutuhkan kehadiran bandar udara, saat ini mereka memikirkan bagiamana lahan-lahannya bisa dikelola secara produktif untuk peningkatan kesejahteraannya, mereka juga tidur dengan tangan diletakan diatas kepala memikirkan apakah mereka sanggup menyekolahkan anaknya ditengah praktek kapitalisasi pendidikan yang begitu mahal ? mereka juga saat ini memikirkan bagaimana caranya membasmi hama sexsava yang menyerang pohon kelapanya,? Dan disaat yang sama, mereka memikirkan kesehatan diri mereka ditengah kondisi lingkungan yang buruk...Bandara memerlukan luasan lahan yang cukup besar, tentu sumber-sumber agraria masyarakat setempat akan dijarah atas nama pembangunan.. Apakah layak, ditengah kegelisahan dan kemiskinan masyarakat seperti itu pantaskah pemerintah daerah tetap mewujudkan niatnya untuk membangun bandar udara?.adooh lalah eh...

Eksistensi PT. Nusa Halmahera Minerals dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Lokalitas (Perspektif Perubahan Sosial Pada Masyarakat Desa Dum-Dum Hal-Bar)

2008-01-20T02:08:00.001+07:00

Latar Belakang

Kehidupan masyarakat pedesaan khsususnya di desa Dum-dum dan sekitarnya, tentu sangat berkaitan erat dengan dampak-dampak eksternal yang turut mempengaruhi dan menetukan arah dan tahapan perkembangan sebuah komunitas itu. Mewacanakan tentang kehidupan masyarakat dipedesaan, mau tidak mau akan bersentuhan dengan petani, yakni segolongan orang yang hidup dari hasil bercocok tanam melalui pengelolahan sumber-sumber agraria. Walaupun mata pencarian orang-orang desa di dum-dum dan sekitarnya beragam, namun sebagian besar adalah petani ( petani kelapa ) dan kegiatan pertanian/perkebunan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di desa ini. Sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan,termasuk tanah yang merupakan bagian dari sumber agraria, tentu tidak dapat dilepas pisahkan dengan tradisi atau nilai-nilai yang selama ini dipegang dan pahami. Seiring dengan perkembangan kapitalisme dan kecenderungan globalisasi yang diperkenalkan melalui ideology developmentalisme orde baru justru kemudian memposisikan desa ini (dum-dum dan akelamo kao) sebagai arena pertarungan dalam memperebutkan sumber daya alam.

Hadirnya industri di wilayah ini ( PT Nusa Halmahera Minerals) mempunyai konsekwensi logis atas tercerabutnya sumber-sumber agraria, khususnya pada lahan pertanian dan perkebunan, masyarakat kemudian menjadi kehilangan lahan akibat keberadaan perusahan pertambangan tersebut, bahkan nilai-nilai lokalitas dan pandangan ekologis yang didasarkan oleh nilai-nilai setempatpun kemudian ikut berubah. Dalam kontek ini, desa – desa pada wilayah ini telah menjadi obyek penetrasi pengetahuan ala barat, serta sistem ala kelembagaan kapitalistik yang sudah tentu sangat mempengaruhi keberdayaan lokal masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat di desa dum-dum dan sekitarnya justru kemudian ”bertekuk lutut” menjadi tidak berdaulat lagi atas sumber daya alam yang dimilikinya sehingga, sistem hidup masyarakat pedesaan berubah menjadi sangat mengganaskan.

Eksistensi PT Nusa Halmahera Minerals Sebagai Ekspansi Ideologi Developmentalisme Orde Baru dan Perubahan Nilai Lokalitas.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama Orde Baru bahkan hingga kini, tidak lepas dari pendekatan modernisasi. Asumsi modernisasi sebagai jalan satu-satunya dalam pembangunan menyebabkan beberapa permasalahan baru yang hingga kini menjadi masalah krusial kita. Penelitian tentang pengaruh modernisasi di Indonesia telah banyak dilakukan, termasuk oleh Sajogyo (1982) dan Dove (1988). Kedua hasil penelitian mengupas bagaimana dampak modernisasi di beberapa wilayah Indonesia. Hasil penelitian keduanya menunjukkan dampak negatif modernisasi di daerah pedesaan. Dove mengulas lebih jauh kegagalan modernisasi sebagai akibat benturan dua budaya yang berbeda dan adanya kecenderungan penghilangan kebudayaan lokal dengan nilai budaya baru. Budaya baru yang masuk bersama dengan modernisasi. Sementara Sajogyo kemudian membahas proses modernisasi di Jawa yang menyebabkan perubahan budaya masyarakat. Masyarakat Jawa dengan tipe ekologi sawah selama ini dikenal dengan “budaya padi” menjadi “budaya tebu”. Perubahan budaya ini menyebabkan perubahan pola pembagian kerja pria dan wanita. Munsulnya konsep sewa lahan serta batas kepemilikan lahan minimal yang identik dengan kemiskinan menjadi berubah. Pola perkebunan tebu yang membutuhkan modal lebih besar dibandingkan padi menyebabkan petani menjadi tidak merdeka dalam mengusahakan lahannya. Pola hubungan antara petani dan pabrik gula cenderung lebih menggambarkan eksploitasi petani sehingga semakin memarjinalkan petani.

Dari kedua penelitian tersebut, sepertinya dapat dijadikan sebuah ilustrasi untuk kemudian menggambarkan fenomena pada masyarakt Dum-dum dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat dengan hadirnya PT. Nusa Halmahera Minerals pada masa orde baru. Orde baru dalam startegi pembangunannya, menempatkan modernisasi sebagai rujukan utama, bahkan satu-satunya jalan menuju kesejahteraan seperti yang telah dialami oleh negara dunia kedua. Dalam kerangka inilah, kebijakan politik – ekonomi orde baru cenderung di dominasi paham modernism atau developmentalisme dengan memberikan ruang yang begitu besar di dalam produk undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang menguntungkan bagi pihak invaestasi asing. Hadirnya PT Nusa Halmahera Minerals di desa Dum-dum tepatnya di pegunungan gosowong dan tuguraci merupakan keinginanan pemerintah dalam kerangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan perusahaan ini di ikuti dengan hadirnya berbagai jenis peralatan teknologi yang menunjang jalannya proses eksploitasi tambang. Kehadiran teknologi ini, tentu mempunyai dampak ekologis yang cukup berat sehingga menyebabkan degradasi lingkungan pada wilayah masyarakat dum-dum. Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa teknologi tidak hanya mengubah kehidupan sosial, akan tetapi teknologi juga membawa perubahan destruktif dalam konteks ekologi.Tercemarnya teluk kao, kali kobok, akibat dari pembuangan limbah bercaun (zat cianida) oleh PT.NHM adalah sebuah fenomena degradasi lingkungan yang turut mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat setempat khususnya para nelayan, serta pada sisi menurunya kualitas kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, maka terjadi perubahan pada budaya masyarakat atau pola produksi masyarakat dum-dum baik, sebagai nelayan maupun petani. Fenomena ini seperti yang dikemukan Richard Sclove adalah sebuah parabel modernitas yang menunjukkan bagaimana sebuah tatanan sistem sosial mengalami perubahan dengan adanya intervensi teknologi. Sepertinya keberadaan PT Nusa Halmahera Minerals, tentu merubah pandangan masyarakat dum-dum dan sekitarnya terhadap hutan dan sumberdaya alamnya.. Hutan yang berisikan sumberdaya lain secara konseptual tidak lagi dipandang sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat mendapatkan .bahan makanan dan lebih jauh lagi dianggap sebagai sumber dan sekaligus muara bagi eksistensi dan perkembangan kehidupan mereka, namun pada sisi lain sumberdaya alam ( emas ) yang ada justru dipandang sebagai objek yang perlu diekspolitasi, dalam artian dan sumberdaya alamnya adalah kapital ekonomi dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks ini, kelembagaan sasi sebagai nilai-nilai masyarakat setempat yang mengandung unsure-unsur larangan dalam konteks pelestarian hutan kemudian menjadi hilang. Tergiur dengan pekerjaan baru sebagai penambang emas dan “hancur”nya sektor rill masyarakat akibat degradasi lingkungan, membuat sector pertanian dan sektor perikanan yang menjadi usaha turun-temurunnya menjadi terbengkalai. Itu artinya bahwa secara umum telah terjadi pengalihan mata pencarian masyarakat setempat. Di sisi lain, modernisasi pembangunan yang terjadi di desa dum-dum sejalan dengan keberadaan PT Nusa Halmahera Minerals, merubah wajah atau jati diri masyarakat dum-dum dan sekitarnya yang hidup dengan kekhasan sebagai masyarakat desa, kini menjadi masyarakat semi perkotaan. Bagaimana tidak, jauh sebelumnya masyarakat ditempat ini disuguhkan dengan teknologi jaringan komunikasi seluler indosat, telkomsel di bandingkan dengan daerah –daerah lain di maluku utara lainnya seperti halnya di pusat kabupaten desa dum-dum itu sendiri yakni, Jailolo. Tak kalah penting untuk mengamati dalam kaitannya dengan perubahan sosial adalah kehadiran para pendatang sebagai tenaga kerja di PT. NHM, maupun para pendatang yang membuka usaha lain diwilayah ini, seperti berdagang dan lain sebaginya.

Dalam kerangka ini, tentu masyarakat dum-dum dan sekitarnya yang dulu sebagai sebuah komunitas yang homogen pada tingkatan cultural, kini menjadi masyarakat yang sangat heterogen atau multikultural. Artinya bahwa telah terjadi akulturasi budaya pada komunitas ini. pendatang inilah yang kemudian memperkenalkan nilai uang pada masyarakat dum-dum, sehingga nilai-nilai budaya transaksi tradisonal seperti halnya “baranta” atau barter kemudian menjadi “pudar” dengan sendirinya. dahulunya masyarakat dum-dum untuk mempereoleh sesuatu seperti halnya rokok sebungkus dapat dipertukarkan dengan kelapa sebanyak 10 buah.

Dalam konteks perubahan sosial, menurut saya bukanlah pendatang yang menjadi variable tunggal sebagai sumber perubahan dan hilangnya nilai-nilai lokalitas, dan menggeser pola hidup tradisonal masyarakat kearah yang modernis, akan tetapi “permainan capital” atau uang lah yang kemudian bereperan sebagai bagaian dari sumber perubahan itu sendiri.. Asumsi ini tentu sangat berbeda dengan apa yang kemukakan oleh Cristianita L.Day dalam mengamati perubahan sosial di Lon Alango menempatkan pendatang sebagai sumber perubahan. Padahal jika di lihat perubahan di Long Alango juga, uang justru mempunyai andli besar mengubah pola hidup masyarakat di long alango. Dalam kerangka ini, maka materialistic, sepertinya sangat tepat untuk meneropong fenomena perubahan sosial di Desa dum-dum Kabupaten Halmahera Barat. Kubu perspektif materialis ini memandang bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya faktor material yang menyebabkannya. Faktor material tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi dan teknologi yang berhubungan dengan ekonomi produksi. Faktor ekonomi yang dimaksudkan dalam perspektif ini tentu termasuk uang dan atau kapital sebagai sumber perubahan. Dengan demikian faktor ekonomi dan teknologi pada dasarnya akan menghasilkan perubahan pada interaksi sosial, organisasi sosial dan pada akhirnya menghasilkan nilai budaya, kepercayaan dan norma. Jika dilihat ada beberapa faktor yang membawa perubahan itu. Faktor-faktor pembawa perubahan yang dimaksudkan adalah keberadaan PT Nusa Halmahera Mineralas, teknologi, pendatang, uangatau kapital. Dari ke empat faktor sebagai pembawa perubahan pada masyarakat dum-dum, yang merupakan sumber dari perubahan itu adalah kehadiran PT. Nusa Halmahera Minerals.

Untuk mengakhiri tulisan ini, sepertinya mentalitas Frontier yang merupakan konsep dasar ajaran Chiras telah menjadi sebuah paradigm berpikir dalam memandang lingkungan oleh Pihak PT Nusa Halmahera Minerals dan masyarakat dum-dum pada masa kini. mentalitas frontier memandang bahwa manusia itu terpisah dari alam dan bukan merupakan bagian dari alam itu sendiri, dan bahwa alam dilihat sebagai sesuatu yang harus ditundukkan. Teknologi adalah alat ampuh bagi manusia untuk menundukkan alam, dan juga merupakan jawaban bagi banyak permasalahan konflik antara masyarakat manusia dengan alam. Semoga aja tidak ya…

“Bari" Sebagai Modal Sosial di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

2008-01-04T19:44:00.004+07:00

Kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi, sepertinya merupakan perbedaan bawaan sumber daya fisik maupun sumber daya sosial (endowmen). Selama ini, pengertian sumber daya hanya dipahami dalam konteks sumber daya fisik belaka, sementara sumber daya sosial relatif terabaikan. Terabaikanya pembangunan sumber daya sosial akan menyebabkan lemahnya modal sosial, sepertinya lemah rasa percaya, jaringan kerja yang tidak efisien, lemahnya norma maupun hilangnya nilai-nilai bersama. Ketiadaan intensitas komunikasi dan rasa paling percaya akan mengarah pada situasi prisoner’s dilemma (dilema tahanan) yang akhirnya merugikan semua pihak yang berinteraksi.

Menurut putnam (1993), fukuyama (1995) dan Rao (2001), perbedaan rasa saling percaya menjadi faktor penyebab adanya perbedaan pembangunan pada suatu wilayah. Selain itu rasa percaya juga merupakan komponen modal sosial yang dapat meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber kesejahteraan (Grotaert,2001).

Penelitian-penelitian modal sosial diberbagai negara menunjukan bahwa modal sosial dapat dibangun pada aras mikro, meso dan makro. Modal sosial merupakan salah satu syarat bagi tercapainya kesejahteraan rumah tangga, maupun kemakmuran masyarakat pada umumnya. Penelitian di Indonesia juga menunjukan hal yang sama. Hasil penelitian Grotaert ( 2001), dijambi jawa tengah dan Nusa Tenggara timur menunjukan bahwa kontribusi modal sosial dapat untuk mengatasi masalah kemiskinan rumah tangga dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dalam konteks itu, maka Modal sosial dapat dipandang sebagai sebuah jalinan kerja sama antar warga untuk menghasilkan tindakan kolektif untuk tujuan bersama. Tentu dalam melaksanakan tindakan, sepertinya mempunyai nilai-nilai dan akar tradisi yang kuat dalam suatu komunitas dan kemudian dapat dilembagakan-menjadi sebuah kebiasaan.

Pentingnya kehadiran modal sosial tersebut sebagai upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat, juga telah dibuktikan oleh korea selatan. Dengan semangat semaul undong, korea selatan yang pada tahun 1960-an tidak lebih sejahtera dari indonesia telah menjadi sebuah negara maju dalam kurun waktu 30 tahun. Negara itu tidak mempunyai sumber daya yang melimpah tetapi mempunyai sumber daya yang siap mewujudkan modal sosial dalam kehidupannya dalam masyarakat. Dengan semangat semaul undong yang berisikan tiga elemen pokok, yaitu kerja keras, kemandirian dan kesediaan untuk kerja sama negara ini telah menjadi salah satu negara maju di dunia ( lihat sihombing dan park 2002).

Dalam konteks indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang cukup lengkap untuk menjadi sebagai sebuah negara maju. Selain sumber daya alam yang sangat kaya bangsa indonesia juga memiliki sumberdaya manusia yang cukup memadai. Akan tetapi jika dilihat, modal sosial yang menjadi unsur penting bagi upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa kurang dimiliki oleh bangsa ini. Pada hal nilai-nilai budaya yang menjadi dasar bagi terbentuknya modal sosial ini adalah dimiliki oleh bangsa ini. Nilai gotong royong, tolong menolong, yang pernah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat telah semakin tipis, begitu juga dengan nilai kemandirian, kerja keras, yang pernah menyatu dalam ruh kehidupan masyarakat. Kilas balik kehidupan masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan seperti halnya pembangunan sarana ibadah, irigasi, sekolah, balai umum, pasar, dan berbagai sarana kehidupan lainnya merupakan bukti dari kemandirian dan kerja keras masyarakat itu sendiri Akan tetapi, nilai-nilai sosial seperti itu, sekarang tidak terlihat lagi sebagai bagian dari denyut jantung masyarakat kita saat ini.

Dalam kerangka itu, mungkin saja berkaitan dengan sejarah sosial bangsa pada masa pemerintahan orde baru. Pundi-pundi pemerintah yang cukup melimpah pada waktu telah menjadikan dirinya menjelma sebagai sinterklas. Dana pemerintah yang di miliki pemerintah sebagian di bagi-bagikan kepada rakyat dalam bentuk dana inpres, seperti inpres pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Memang apa yang di lakukan pemerintah adalah baik. Namun disatu sisi, jalan yang ditempuh sepertinya keliru.Akhirnya tingkat kemandirian masyarakat menjadi menurun.

Dari penjelasan yang bersifat teoritik dan upaya menggambarkan modal-modal sosial yang di gunakan oleh beberapa daerah bahkan negara seperti halnya korea Selatan sepertinya membuka mata hati masyarakat Halmahera Barat, khususnya para pelaku pembangunan untuk berpikir dan “berkaca” tentang betapa pentingnya revitalisasi modal-modal sosial atau kelembagaan sosial seperti halnya bari dikabupaten Halmahera Barat.

Diketahui bahwa Bari adalah nilai-nilai sosial dan modal sosial yang mengatur pola dan semangat hidup yang di dasarkan pada kepercayan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, dan saling menolong diantara anggota kelompok masyarakat di Halmahera barat pada khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Mabari dalam perspektif sosiologis, keberadaanya juga merupakan sebuah proses sosial yang bersifat assosiatif. Proses sosial yang bersifat assosiatif seperti yang dimaksudkan adalah berbentuk kerjasama/gotong royong, dan tolong menolong, (Ibrahim, 2003). Babari merupakan warisan leluhur di maluku utara yang dilembagakan sehingga telah menjadi sebuah kebiasaan dalam kerangka hidup saling tolong menolong, dan disisi lain sebagai ruang publik (publik spheare) untuk mencairkan serta merajut segala bentuk pertentangan dalam komunitas masyarakat agar tercipta selalu rasa solidaritas, dan soliditas pada masyarakat Halmahera Barat.

Bari sebagai sebuah nilai sosial, tentu merupakan sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap efektif dan penting oleh anggota kelompok masyarakat di Halmahera Barat. Misalnya nilai harmoni, kerja keras, tolong menolong, kerjasama dan lainnya merupakan contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam kehidupan masyarakat. Dalam pada itu, nilai-nilai memainkan peran dalam kehidupan sosial. Menurut Maurice Duverger dalam Soekanto (1984), hubungan-hubungan sosial didasarkan bukan saja pada fakta-fakta positif, akan tetapi pada pertimbangan-pertimbangan nilai, karena nilai-nilai mencerminkan suatu kualitas preferensi dalam tindakan. Nilai-nilai juga memberikan sumbangan yang berarti kepada pembentukan pandangan dalam suatu komunitas tetang “dunia” mereka, dan nilai-nilai juga memberikan perasaan identitas kepada masyarakat dan menentukan seperangkat tujuan yang hendak ingin dicapai.

Di halmahera Barat, bari di tingkatan praksis dapat dilihat pada bentuk kegiatan masyarakat seperti halnya kegiatan keagamaan, kedukaan, perkwaninan, dan aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia lainnya misalnya, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. mabari nyatanya, dapat juga dilihat dalam aktivitas panen masyarakat petani kebun kelapa, cengkeh dan lain sebagainya.

Kegiatan Bari petani kelapa ,disaat panen dan pembuatan kopra di desa susupu, Halmahera Baat.

Disisi lain kegiatan pembangunan perumahan, tempat peribadatan, fala lamo (balai desa) di Halmahera barat dilakukan secara bersama dengan semangat bari. Akan tetapi dalam aktivitas bari terdapat sisi ekonomis yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

Seiring dengan perubahan sosial dan perubahan paradigma pembangunan orde baru, sepertinya telah memudarkan nilai-nilai sosial bari dan semangat kebersamaan. Konflik horisontal Maluku Utara khususnya di Halmahera barat merupakan salah satu indikasi lunturnya nilai bari sebagai sebuah kelembagaan di kabupaten Halmahera barat, namun disisi lain kelembagaan bari juga sepertinya menjadi alternative yang dipakai dalam pemecahan masalah konflik dalam rangka rekonsiliasi di kabupaten Hamahera Barat. Lewat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Soemake di Halmahera Barat tepatnya didesa Idam Dehe turut pula membenarkan bahwa proses rekonsiliasi didesa tersebut dilakukan melalui kerja sama yang penuh tenggang ras, sukarela dan partisipatif lewat komunikasi membuat komunitas idam dehe yang dulunya tercabik-cabik, kemudian bisa dipulihkan. Sarana yang dipakai untuk menuju rekonsiliasi, menurut Someake (2005) melalui kegiatan pembangunan sekolah yang telah rusak akibat konflik dikerjakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat yang dulunya berkonflik. Dalam konteks ini, jika dilihat kebiasaan masyarakat di Idam dehe dan Masyarakat desa lainnya dikabupaten Halmahera Barat kebiasaan untuk bekerja sama, tolong menolong merupakan bagian dari nilai-nilai soial bari yang telah berlangsung lama di Kabupaten Halmahera Barat sebelum konflik itu terjadi.

Di sisi lain dalam praktek keshariannya, “bari” seringkali dijumpai selain dalam aktivitas petani Kelapa , juga terdapat pada kegiatan pembersihan area pohon kelapa, pembongkaran hutan yang dilaksankan secara tradisonal serta mengandalkan mekanisme tolong menolong. “Bari” pemaknaannya tentu berbeda dengan “mabari”. Kata Bari lebih menunjukan pada pemaknaan sebagi sebuah konsep nilai sosial, sedangkan “mabari” lebih pada aktivitas atau implementasi dari nilai-nilai sosial bari itu dalam masyarakat. Secara umum, kegiatan mabari dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi beratnya suatu pekerjaan, dan menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi dalam kehidupan mereka..

Dengan adanya modal sosial atau kelembagaan ini, tentu masyarakat akan merasa lebih mudah dalam mengerjakan setiap aktivitasnya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Aktivitas bari lebih bersifat sukarela, siapa saja dapat mengikutinya. Setiap orang yang mengikuti aktivitas bari, sepertinya tidak mengharuskan adanya pembedaan status sosial antara buruh, majikan, petani biasa dan sebagainya. Itu artinya bahwa semua kelompok dalam melakukan pekerjaan mabari mempunyai status sosial atau kedudukan yang sama, demikian pula hak dan kewajiban sebagai sesama kelompok dalam mabari.

Dalam kerangka itu, bari tentu merupakan suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dan menjadi nilai bersama untuk melayani tujuan kolektif. Pada sisi lain, kelembagaan bari juga mengatur mekanisme dalam pertukaran (resiprositas) tenaga kerja dalam setiap kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Artinya bahwa dalam melaksanakan aktivitas bari, tentu mempunyai kecenderungan saling tukar kebaikan dalam suatu kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Pola pertukaran ini dapat dilakukan dalam jangka pendek atau pun dalam pereidoik jangka panjang dalam nuansa altruism.

Saat ini disebagian besar desa dikabupaten Halmahera barat, proses mabari dalam konteks sosial – ekonomi sepertinya mengalami kemandekan, yang tertinggal hanyalah nilai-nilai bari itu sendiri. Namun demikian masih ada desa-desa lain dalam lingkup Kabupaten Halmahera Barat, aktivitas bari dalam kelompok –kelompok tertentu hingga kini masih eksis.

Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat seperti halnya bari untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan kekurangan yang ada dari segi organisasi atau kelembagaan modern. Padahal di sisi lain pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah atau saluran pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan di Halmahera barat.

Dengan demikian, maka penting untuk dilakukan riset agar dapat mengungkap sejauhmana peran Bari sebagai Modal Sosial dan kelembagaan Pemberdayaan dan desa dalam rangka mendorong proses pembangunan di Halmahera Barat. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan kerjasama lebih intensif dengan kelembgaan local dan atau modal sosial yang ada dimasyarakat. Tentu dalam konteks ini ,Nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat itu diharpaan senantiasa terpelihara dan berkembang menjadi modal yang bernilai harganya dalam proses pembangunan..

Makian dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Pembangunan Di Maluku Utara

2007-12-20T13:32:00.005+07:00

ABSTRAK

Sistem kekerabatan Orang Makian sepertihalnya masyarakat etnis lain di Indonesia, diikat oleh hubungan primordial, hubungan darah, perkawinan dan persahabatan. Kekerabatannya bersandar pada semangat filosofis yang disebut sebagai “Gasilim Nipoyopso” ( Lima sisi melahirkan satu kepala, dan satu kepala melahirkan lima sisi, dan seterusnya)..Filosofi tersebut dimanefestasikan dalam kehidupan keseharian sehingga dapat membentuk sebuah jaringan-sosial yang kuat dan mempunyai sifat interdependensi sesama orang makian. Semangat inilah yang kemudian membuat orang makian mempunyai sifat menolong, menopang dan membesarkan antar sesamanya. Sistem kekerabatan juga dibangun menembus batas teritorial wilayahnya dengan semangat “ Daio Nalou Tadopas-dopas, Maiulona Tadopas te” ( Walaupun kita dipisahkan oleh gunung dan laut, namun semangat dan hati kita tetap satu). Menunaikan Ibadah haji, dan memperoleh gelar kesarjanahan adalah merupakan tingkatan atau ukuran dari kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup orang Makian. Oleh karenanya, dengan semangat filosofi dan etos kerja yang tinggi itu bukanlah sesuatu yang mustahil jika hingga kini peranan etnis makian diberbagai sektor kehidupan dimaluku utara, diantaranya, birokrasi, politik,pendidikan, sangatlah dominan.

Etnis Makian Sebagai salah satu Kelompok Dominan di Maluku Utara

Bruner, (1974), dalam Jurnal Sosilogi Indonesia mengungkapkan bahwa sekelompok dominan ( unggul ), ditentukan oleh tiga faktor : ( 1 ) Faktor Demografis, (besar kecilnya jumlah penduduk pendukung budaya etnis tersebut), (2) Kekuatan Ekonomi, dan (3) Kekuatan Budaya Lokal. Menurut Bruner, Apabila suatu kelompok etnis memiliki ketiga faktor diatas lebih dominan dari kelompok lain, maka dia dapat berperan sebagai kelompok budaya dominan.

Maluku Utara yang memiliki dua kota serta enam kabupaten dan mempunyai beberapa etnis dominan diantaranya, etnis ternate, Etnis Makian, Etnis Togalmoro, dan etnis Sanana. Beberapa etnis tersebut diatas, etnis makian peranannya lebih mendominasi dinamika ekonomi,sosial, politik (Ekosospol) di maluku Utara. Indikator ini dapat dilihat dari Insitusi-insitusi vital baik ditingkat eksekutif, legislatif, maupun Organisasi Politik (Parpol) dan OKP dan Ormas diprovinsi Maluku Utara kurang lebih 70 % dikuasai oleh kelompok etnis makian. Sedangkan 30 % lainnya dikuasai oleh etnis Ternate, Togalmoro, sanana, dan tidore. Lapangan Pekerjaan khusunya dibidang usaha perdagangan dan Industri besar didominasi oleh orang cina. Sedangkan perdagangan kecil dan menengah didominasi oleh etnis Jawa, Bugis,makassar dan gorontalo. Sementara lapangan pekerjaan sebagai buruh dll, etnis makian, ternate dan tidore mempunyai presentasi yang sama. Berikut ini beberapa etnis di indonesia yang mendiami provinsi Maluku utara, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

NAMA SUKU DAN BAHASA DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

KABUPATEN / KOTA	NAMA SUKU	NAMA BAHASA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT	Sahu, Wayoli, Tobaru, Ibu, Gamkonora, Loloda.	Sahu, Wayoli, Tobaru, Gamkonora, Loloda, Gorap.
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	Tobaru, Patani, Sawai, Togutil	Tobaru, Togutil, Sawai, Gorap
KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Boeng, Pagu, Madoleng, Togutil, Sangir, Minahasa	Boeng, Pagu, Madoleng, Togutil, Sangir, Minahasa
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Makian, Bacan, Mandioli, Bajo, Boeng, Buton, Kayoa	Makian Dalam, Makian Luar, Bajo, Boeng, Bacan, Tomia, Kaledupa
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	Maba,Sawai, Jawa, Tobaru, Togutil	Maba,Sawai, Jawa, Tobaru, Togutil
KABUPATEN KEPULAUAN SULA	Faceh,Fagudu,Falahu,MangonButon, Mange, Siboyo, Mbono, Samada, Kaday, Bajo, Gorontalo, Bugis, Minahasa	Sula, Mange, Mbono, Siboyo, Bajo, Wolio, Cia-cia, Tomio, Wanci, Kaledupa, Binongko, Kaday, Banggai, Minahasa, Gorontalo, Bugis.
KOTA TERNATE	Ternate, Bugis, Gorontalo, Sumatera, Jawa, Madura, Buton, Sanger	Ternate, Koloncucu, Bugis, Padang, Jawa, Madura, Sanger
OTA TIDORE KEPULAUAN	Tidore, Buton	Tidore, Buton

Sumber : Pemda Provinsi Maluku Utara, 2002.

Namun dalam tabel diatas, belum dapat dijelaskan secara detail terhadap eksesistensi dan peran-eran suku tersebut didalam penulisan ini. Akan tetapi penulisan ini hanya memfokuskan pada makian dan pengaruhnya terhadap pembangunan di Maluku Utara.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Makian, dalam konteks kesejarahan merupakan sebuah komintas dibawah pengaruh wilayah empat kerajaan. Dalam struktur kerajaan, khususya kerajaan kesultanan ternate sebagai kerejaan dominan dari tiga kerajaan lainnya, posisi Makian merupakan kelompok masyarakat yang termasuk memegang posisi penting atau sebagai elit kerajaan yang turut mewarnai dinamika kerajaan. Walaupun merupakan bagian dari elit kerajaan, Kelompok etnik Makian baik ditingkat elit kerajaan, maupun ditingkat masyarakat adat pada wilayah etnik makian, sepertinya tidak sejalan dengan model paradigma feodalistik yang diterapkan oleh kerajaan. Dalam konteks ini, terjadi stigmatisasi historis bahkan hingga kini, bahwa etnik makian, adalah etnik yang tetap memegang adat istiadat, namun tetap mengedepankan rasionalitas berpikir, yang tentu sangat kontradiktif dengan paham feodalistik yang dibangun kerajaan.

Fenomena ini, justru kemudian memposisikan etnis makian sebagai kelompok yang tersubordinasi oleh lingkaran kerajaan, bahkan dimata kelompok etnik (masyarakat Adat) lain di maluku utara.

Walaupun demikian, Sejarah telah menunjukan bagaimana kelompok ini memanfaatkan wilayahnya sebagai bandar Jalur sutra ketika itu, untuk membentuk bangunan sosial yang kokoh, seperti halnya insiatif individu dan kelompok yang solid dalam rangka melakukan ekspansi, serta memperluas jaringan hingga menembus batas-batas teritorialnya. Dengan semangat ekspansif yang dimiliki, dan upaya memperluas jaringan dengan membentuk komunitas-komintas terkecil di daerah lain dengan tetap mempertahankan identitas diri sebagai orang makian, membuat etnis ini lebih sensitif terhadap perkembangan zaman, dan menambah pengetahuan dan pengalaman yang ditemukan untuk dijadikan bahan komparatif bagi mereka dalam rangka “memajukan” dan mengangkat harkat martabat etnisnya.

Upaya ini ditempuh dengan tujuan untuk menunjukan kebesaran etnisnya dihadapan pihak kerajaan dan etnis lain, bahwa ketergantungan terhadap sistem kerajaan justru membuat hidup dan kehidupan kita kurang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks itu, kita dapat mengetahui adanya perbedaan yang mendasar terhadap simbolisasi makna dalam acara keagamaan dan perkawinan antara orang makian dan Masyarakat etnis lain di Maluku Utara yang notabene sangat terpatron oleh pihak kerajaan. Simbolisasi tersebut, secara inplisit memiliki makna filosofi seperti halnya “Bira Dada” (nasi Tumpeng”). Di luar etnis makian, nasi tumpeng atau “bira dada” adalah makanan yang disajiakan disaat acara keagamaan atau perkawinan yang berwarna kuning dan berbentuk seperti “gunung”. Diatas nasi Tumpeng atau “bira dada” ditempatkan telur rebus sebagai pemaknaan seorang pemimpin. Secara filosofi, warna kuning dari nasi tumpeng menjelasakan tentang warna kerakyatan, rakyat atau “bala”. Sementara telur putih yang diletakan diatas nasi tumpeng atau “bira dada” adalah simbol sebagai seorang pemimpin yang mengayomi rakyat yang disimbolkan dalam warna kuning nasi tumpeng. Telur dianggap sebagai pemimpin yang melindungi rakyatnya, karena didalam telur sendiri terdapat adanya warna kuning.

Berbeda dengan orang Makian, walaupun sebagai bagian dari masyarakat adat , dalam acara keagamaan maupun perkawinannya nasi tumpeng atau bira dada bukanlah berwarna kuning, akan tetapi nasi tumpeng yang dibuat adalah berwarna putih dan berbentuk yang sama seperti halnya etnis lain diMaluku Utara. Warna putih mempunyai pemaknaan bahwa ada kesederajatan dan kesamaan mereka selaku masyarakat dengan pemimpinnya. Oleh karenanya pada masyarakat makian tidak terdapat berlakunya sistem kasta. Perbedaan memaknai simbol-simbol inilah, yang boleh jadi menyebakan “benturan” budaya antara orang makian dan pihak kerajaan disisi lain, termasuk etnis-etnis dimaluku utara yang terpatron dengan pihak kerajaan ternate, tidore dll.

Di lain sisi, Sistem kekrabatan dan solidaritas yang tinggi dan mengedepankan inkulisfitas, serta basis sosial budaya dan amalan nilai-nilai agama yang kuat, kecenderungan berfikir rasional, membuat etnis ini selalu fleksibel dalam setiap gerak arus perubahan dan tetap melakukan filterisasi dampak perubahan yang berpotensi merusak tatanan sosial, nilai-nilai agama dan adat yang telah dibangun.

Setidaknya semangat etnis ini untuk tetap maju dan dapat eksis dalam setiap segmen kehidupan telah ada semenjak pada masa kejayaan kerajaan..Untuk mengembalikan pengakuan etnik lain terhadap etis makian sebagai etnis yang unggul, etnik ini berlomba-lomba menyekolahkan anaknya diberbagai dispilin ilmu, mendidik anaknya dari sisi moral dan agama, membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi. Pada Tahun 1980-an hingga 2000-an dapat di buktikan bahwa hampir 80 % kepala sekolah SMP/SMU di Provinsi Maluku Utara di dominasi oleh etnis ini. Namun kini, sepertinya terjadi sebuah proses transformasi dalam diri orang makian. Pasca tahun 2000 hingga saat ini, orang makian yang dulu kebanyakan berprofesi sebagai guru, kini beralih mendominasi kurang lebih dari 90 % menguasai Posisi –posisi startegis sebagai dosen dan pejabat dilingkunagan Universitas Khairun Ternate. Begitupun pada jabatan startegis di birokrasi dan politik etnis ini sangatlah dominan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah pada tahun keberapakah akan terjadi pengalihan profesi orang makain beralih dari birokrasi menjadi teknokrat ?..ataukah kedepan, hegomoni makian itu akan berakhir?

Tidak seperti halnya pada etnik lain yang mendiami Maluku Utara, etnik makian adalah salah satu etnik yang memiliki struktur etnik yang sangat terbuka. Itu artinya bahwa dalam rekrutmen keanggotaan masyarakat, mereka dapat menerima siapapun, yang penting seiman dan seakidah, serta menjadi penting adalah ikatan perkawinan dan memenuhi kewajiban berdasarkan adat se atorang (aturan Adat).. Berbeda dengan etnis lain di indonesia, jaringan kekerabatan etnis makian yang diikat atas dasar perkawinan tidak didasarkan atas marga, akan tetapi didasarkan pada semangat kekeluargaan kedaerahan selaku orang makian..

Fenomena seperti ini, kelompok etnis makian menganggap sebagai sebuah kekuatan untuk memperkuat tingkat solidaritas antar sesamanya diluar wilayah pulau makian. Oleh karenanya mereka membentuk beberapa model asosiasi kelompok etnisnya diperantauan. Bentuk Asosiasi kelompok atau seringkali disebut sebagai organisasi kedaerahan berjalan solid. Peranan organisasi lebih menonjolkan wadah silaturahmi ini, namun seringkali berubah menjadi wadah bargaining dalam berbagai momentum.

Semangat primordialisme yang kental, tidak kemudian menutup ruang bagi etnis ini untuk berafiliasi dan berkoalisi dengan kekuatan-kekuatan sosial lain dalam bidang perdagangan, birokrasi, pendidikan, sosial, politik dan kegiatan lainnya..Itu artinya bahwa, kelompok etnis makian, sangat menyadari bahwa tidak memungkinkan satu kelompok dapat berhasil melakukan mencapai tujuan/maksud tanpa dukungan pihak atau kelompok yang lain..

Oleh sebabnya, bukanlah sesuatu yang mengherankan jika kurang lebih 70% Kelompok etnik makian sangatlah berperan dalam berbagai segmen kehidupan dan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Peran Etnis Makian Di Maluku Utara.

Etnis makian merupakan salah satu etnik dominan dalam memainkan peran-perannya diberbagai segmen kehidupan dan pembangunan di wilayah propinsi maluku utara yang cenderung mengedepankan semangat kekerabatan yang disatukan dalam semangat primordialisme, hubungan kekeluargaan dan persahabatan sebagai modal sosial untuk membentuk struktur sosial etnis yang mereka bangun.

Etnik makian dimaluku Utara adalah salah satu etinik, yang sangat menarik perhatian untuk dikaji tentang struktur soisal yang dibangun sehingga mempunyai kekuatan dominan diberbagai segmen kehidupan diprovinsi Maluku Utara. Struktur Sosial yang dimaksudkan adalah jalinan antara unsur-unsusr sosial yang pokok, sepertihalnya kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial,kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial, Taneko, (1990).

Tentu dalam Masyarakat etnis makian keluarga dalam masyarakat mempunyai perbedaan sistem untuk menarik garis penghubung. Itu artinya bahwa, ada sistem yang menurut mana para anggotanya menarik garis penghubung melalui leluhur atau atas pertalian kemasyarakatan atau pengangkatan. Perkawinan orang makian dengan etnis yang lain, secara umum dalam pola hubungan kekerabatannya seringkali didominasi oleh sistem nilai-budaya orang makian.

Disamping nilai-nilai kekerabatan yang terus dipupuk, etnis makian sangat taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran agama, khususnya agama islam. Masyarakat makian diketahui sebagai sebuah koumunitas yang sangat fanatik terhadap agama.Hal ini disebabkan karena Kebanyakan Etis makian melakukan proses perkawinan dengan orang arab, yang sejak dahulu kala memyebarkan islam dan akhirnya kawin dengan perempuan-perempuan etnis makian.

Oleh karenanya, boleh jadi pola pikir dan semangat hidup orang makian sedikitnya terkontaminasi oleh orang-orang arab yang nota bene adalah bagian dari kominitas mereka hingga kini. Dalam pada itu, tidak bermaksud menjustifikasi bahwa kewibawaan harkat dan harga diri yang tinggi mendorong orang makian dapat meraih sukses, kejayaan dan kekuasaan. Semangat-semangat hidup seperti inilah yang kemudian membuat orang makian pergi merantau dan berlalangbuana dinegeri orang, tanpa melunturkan semangat primordialisme ketika kembali kewilayahnya.

Pada dasarnya dalam diri orang makian mempunyai pandangan filosofi yang diambil melalui “buah kenari” dan dijadikan simbol jati diri orang makian. Konon kenari merupakan suatu “komuditi” unggulan dipulau makian. Kenari dapat diartikan sebagai sesuatu yang keras (kulitnya), namun didalamnya terdapat isi yang putih, menandakan kelompok masuayakarat makian yang keras (bersemangat)dalam berjuang, dan selalu bersandarkan pada nilai kebaikan bersama. Setidaknya, ada kesamaan filosofi dengan masyarakat maluku pada umumnya yang menggunakan “Pohon sagu” sebagai filosofi hidupnya. Sagu bagi orang maluku adalah pohon dan daunnya yang berduri, namun isi dari pohon sagu tersebut adalah putih. Itu artinya bahwa orang maluku terkadang di dalam pergaulan sosial dianggap sebagai orang yang kasar, keras. Namun sesungguhnya tidak demikian, orang maluku mempunyai integritas diri yang kuat, dengan adat dan buadayanya membentuk perilaku yang lembut, ramah, dibalik sifat luar yang dinampakan dalam kesahariannya.

Pandangan yang lain, justru mengatakan bahwa orang makian awalnya menuju kesuksesan didasari atas kerja keras menebang hutan dengan satu niat yang suci atau pengharapan ketika menebang pohon adalah sebagai sumber mengais kebutuhan hidup dan kelak dapat Menunaikan Ibadah Haji. Tak heran, pulau kecil ( Makian) ini kebanyakan ditemui banyak orang-orang yang mempunyai penutup “kepala putih”. Ironisnya, etos kerja keras orang makian hanya berhenti pada titik prestasi tersebut, sehingga menjadi tidak produktif dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

sehingga pada era 1960-70-an semangat itu sedikitnya bergeser, memasuki wilayah pendidikan bagi anak cucu mereka. Fenomena ini menjadi ukuran bagi orang makian sendiri bahwa tingkat kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya dapat dikatakan sukses bila niat untuk menunaikan ibadah haji dan menyekolahkan anaknya dapat diwujudkan.

Dalam masyarakat makian dapat dilihat ada kelompok kategori masyarakat yang memiliki status, tentu ini mengarahkan pada perbedaan dari martabat (prestise) dan pembedaan di antara perorangan dan kelompok didalam masyarakat makian itu sendiri, diantaranya golongan pejabat dan kelompok profesional, golongan alim ulama, golongan buruh tani. Dalam konteks ini tentu mempunyai bias pada sisi ekonomi masyarakat makian, sehingga dalam masyarakat makian dari segi ekonomi secara umum dapat dibedakan pada lapisan ekonomi atas, lapisan ekonomi menengah, dan lapisan ekonomi bawah. Di lain sisi, status orang makian dapat dipandangj, karena peralihan status dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesejahteraan, ataupun dari pertalian masyarakat atau pengangkatan. Dengan demikian pembenaran dari setiap hierarki maksyarakat makian dan status dimaksud, tentu berimplikasi pada perbedaan peranan dan kewajiban. Dalam pengertian ini maka perbedaaan dalam status dan kekayaan selalu tergantung pada keadaan dan tidak pernah mutlak sifatnya.

Keadaan alam yang ganas, hanya sedikit menyimpan potensi sumber daya alam yang memadai selain buah kenari, adalah sebuah tantangan bagi etnis makian untuk migrasi demi mencari sumber penghidupan yang lebih layak, selain alasan kepadatan penduduk sejak itu, yang berimplikasi terhadap berkurannya pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam. Kurang lebih Tahun 1960, migrasi orang makian ke ternate banyak yang pekerjakan sebagai “anak piara” (pembantu rumah tangga).

Walaupun menjadi pembantu rumah tangga mereka berupaya bagi yang sekolah tetap melanjutkan studinya, sementara kelompok masyarakat lainnya mencari lahan produktif untuk dijadikan investasi bagi keberlangsungan kehidupan mereka kedepan.

Kini disebelah Kota Ternate Selatan, kurang lebih 50 persen didiami oleh orang makian. Migrasi Orang makian ke Ternate dan wilayah lain di Maluku Utara, tidak saja datang dan pergi, namun mereka memilih menetap, ataupun membeli lahan untuk membangun rumah, dengan asumsi, kelak anak cucu mereka tidak lagi mengalami nasib yang sama menjadi “anak piara” seperti yang mereka alami.

Setidaknya ada beberapa nilai budaya dalam kehidupan orang makian. Orang makian memaknai kekerabatan sepertihalnya masyarakat lain di Indonesia dengan diikat oleh hubungan primordial, hubungan darah, perkawinan dan persahabatan. Akan tetapi pola yang kekerabatan yang dianut sepertinya berada pada semangat filosofis kekerabatan orang makian yang disebut sebagai “Gasilim Nipoyopso” ( Lima sisi melahirkan satu kepala, dan satu kepala melahirkan lima sisi, dan seterusnya)..Filosofi tersebut dimanefestasikan dalam kehidupan keseharian sehingga dapat membentuk sebuah jaringan-sosial yang kuat dan mempunyai sifat interdependensi sesama orang makian. Semangat inilah yang kemudian membuat orang makian mempunyai sifat menolong, menopang dan membesarkan antar sesamanya. Sistem kekerabatan juga dibangun menembus batas teritorial wilayahnya dengan semangat “ Daio Nalou Tadopas-dopas, Maiulona Tadopas te” ( Walaupun kita dipisahkan oleh gunung dan laut, namun semangat dan hati kita tetap satu). Nilai-nilai agama selalu dijadikan sandaran. Kewibawaan dan harga diri orang makian karena sebagai penerima syariat islam pertama dari mazhab syafi dibumi maluku Utara, dizaman itu mereka menggangkap mereka adalah masyarakat yang berpengetahuan (pengatahuan Islam), bukan pada tingkatan syariat, akan tetapi pada tingkatan tarekat dan marifat.

Dimaluku Utara, “Blok M” merupakan sebuah istilah yang sangat populer dan cuhkup akrab didengar oleh para birokrat, politisi, Akademisi, Kaum Muda Intelektual diluar etnis makian, diantaranya ternate, tidore, Tobelo, Galela, Morotai dan Sanana. Di istilakan “Blok M” atau Blokan Makian, dikarenakan sikap kecemburuan politik-sosial oleh beberapa etnis di Maluku Utara terhadap Dominasi kelompok/individu dari Etnis Makian dalam pengambilan keputusan Stategis diberbagai Lembaga/Instansi Di Provinsi Maluku Utara. Kecemburuan diakibatkan oleh perimbangan dan pembagian kekuasaan yang sepihak tidaklah kemudian mengarahkan pada suatu kondisi Konflik etnis yang terbuka di Maluku Utara. Walaupun demikian, etnis makian bukan lah etnis yang dominan, dilain sisi etnis makian juga bukanlah sebuah etnis yang mempunyai kekuatan budaya lokal yang dominan. Sehingga boleh jadi, kecemburuan yang memuncak dari beberapa gabungan etnis dimaluku Utara terhadap etnis makian akan dapat menimbulkan konflik dimasa datang. Sesuatu yang tak dapat dielakan, bahwa kontestasi etnis di Maluku Utara adalah fenomena yang mempunyai akar sejarah yang panjang. Sejak masa kerajaan di abad 13 sudah menampakan dominasi politk sebut saja zaman momole, ternate masih dalam bentuk kesatuan budaya-belum negara – pertentangan antara empat clan- tubo, tobenga,tabanga, dan foramadiahi saling berperang memperebutkan resource kekuasaan maupun ekonomi, ini adalah gambaran awal.. Hingga kini cara pandang etnocentrisme mendominasi berbagai kelompok dan aliran diprovinsi maluku Utara.

Dibidang birokrasi pemerintahan, baik tingkat provinsi yang lebih didominasi oleh kelompok makian dikarenakan rekruitmen aparat berdasarkan cara pandang etnocentrisme, maka setelah pemekaran wilayah justru masing masing daerah diluar etnis makian membuat kapling-kapling etnis, sebagai sikap balas dendam, dan mengharamkan bagi etnis makian menorobos masuk diwilayah administratifnya.

Kedepan, Konflik bisa saja terjadi diakibatkan oleh etnis-etnis yang mendiami di Provinsi Maluku Utara adalah merupakan bagian dari masyarakat yang turut berada dalam suatu sistem persaingan kelompok, dan menggambarkan perjuangan untuk dapat memperoleh sumber-sumber bagi kebutuhan material yang mendasar, disamping kehormatan, dan reperesentasi etnis dalam struktur kekuasaan di Maluku Utara. Itu artinya bahwa, konflik juga dapat menumbuhkan dinamikan kehidupan yang dapat memacu pada tingkat kehidupan yang lebih baik.

Kesimpulan.

Pembahasan Peran Etnis Makian sebagai kelompok dominan dimaluku Utara, lewat tulisan ini hanyalah bersifat deskriptif atas fenomena struktur dan nilai-budaya masyarakat etnis makian. Dalam kerangka ini, tentu diharapakan melihat secara lebih proporsional dalam kaitannya dengan eksistensi makian sebagai kelompok dominan.

Jika direviu, maka dapat dikatakan bahwa Dominannya etnis makian di berbagai segmen kehidupan di Maluku Utara disebabkan oleh Faktor historis yang keras menuntun mereka untuk maju dan meninggalkan paham-paham feodailseme yang dibangun pihak kesultanan sejak itu.. Disamping sebagai sebuah komunitas yang akomodatif, dan mempunyai nilai-nilai tradisinal yang berkembang dan dinamik, etnis makian memiliki kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama (islam) yang sangat tinggi.

Dari berbagai uraian dimaksud, tentu dapat dilihat bahwa, keberadaan dan daya dukung suatu masyarakat sangat tergantung pada Moralitas sosial, penguatan jaringan sosial seperti yang terkandung dalam semangat filosofi “Gasilim nipoyopso dan Daio Nalou Tadopas-dopas maiulona tadopas te”.

Di lain sisi, Dominannya etnis makian diberbagai segmen kehidupan di Maluku Utara ditengah kecemberuan etnis yang lain, tentu sangat diharapkan untuk menghilangkan kecenderungan yang menjurus pada pemahaman yang sempit akan makna “Sukuisme”.. Dalam berbagai pengalaman, fenomena ini tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengembangkan dan membangun daerah, akan tetapi justru sebaliknya menciptakan dan menumbuhkan konflik yang berkepanjangan..Itu artinya bahwa semangat kedaeahan atau primordilaisme harus berada pada batas-batas kepantasan, sejauh semangat itu tidak dimaknai secara sempit sehingga akan membawa pada akibat negatif..

Oleh sebab itu, secara esensial diperlukan niat bersama untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama/umum dari pada kepentingan kelompok dan golongan.

Penambangan Nusa Halmahera Mineral’s di Maluku Utara (Sebuah Tinjauan Ekologi)

2007-12-20T02:10:00.001+07:00

Nusa Halamehra Minerals adalah anak perusahan dari Australia Newcrest Mining Ltd. (NML)- berbasis di Melbbourne –gordon golt dengan tingkat produksi emas per tahun kurang lebih 700 ribu ouncer. Perusahan Asing ini telah melakukan eksploitasi emas di Maluku Utara sejak tahun 190-an. Di Maluku Utara Ekspolitasi tersebut tepatnya dilakukan dibukit toguraci, gosowong dan sekitarnya yang berbatasan dengan dua keabupaten diantaranya, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Awal beroperasinya Perusahan NHM tidak mendapat tantangan dan hambatan yang cukup berat, disebabkan oleh karena pertemuan dua kepentingan besar sejak itu yakni, antara Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjang tangan dari pemerintah pusat di era orde baru dan pemodal- (Australia Newcesting mining). Masyrakat diarea penambangan yang secara turun-temurun memahmai pembagian wilayah/hutan/tanah berdasarkan aturan adat isitadat. Potensi sumber daya lokal yang dimiliki itu telah digerogoti oleh dua kepentingan besar tersebut atas nama pembangunan. Kemerdekaan atas hak-hak sebagai warga negara sepertinya dikebiri, namun tak satupun masyarakat diarea penambangan tersebut melakukan perlawanan. Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Orde Baru dengan kekuatan negaranya seperti Tentara, Brimob, dikerahkan untuk melakukan proteksi terhadap perusahan asing, disisi lain rasionalisasi LSM “Plat Merah” juga turut serta meyakinkan masyarakat setempat atas keuntungan ekonomis, kesejahteraan yang akan mereka peroleh ketika beroperasinya perusahan tambang emas tersebut. Masyarakat Dukungan negara yang begitu kuat terhadap pemodal, atas kejahatan kemanusian dan lingkungan yang telah dilakukan oleh NHM, justru merubah total Visi negara yang pro rakyat beralih menjadi pro pemodal. Kenapa tidak ? Negara tidak lagi melindungi hak-hak rakyatnya, kemiskinan masyarakat diarea penambangn justru diobati dengan penjarahan dan pengrusakan sistemasis atas sumber daya (potensi ) lokal masyarakat setempat.. Penambagan Pihak Perusahan yang tidak diladaskan pada semangat filosofis ekologi Manusia tersebut, ikut berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan disekitar wilayah tambang.
Dideasa Dum-Dum, Teluk Kao, Gosowong dan Tuguraci, telah terjadi perubahan lingkungan lokal yang timbul sebagai resultante dari buangan zat Cianida oleh pihak perusahan disekitar Kali Kobok, teluk kao yang mengakibatkan degradasi lingkungan yang cukup fatal dan berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat diwilayah tersebut. Advokasi yang pernah dilakukan 2 Tahun terakhir salah satu OKP Halmahera Barat justru mendapatkan berbagai problem akibat sistem penyaringan dan pembuangan limbah yang tidak profesional dan bertanggung jawab. Seperti halnya, menurunya Tingkat pendapatan Masyarakat nelayan teluk Kao, dan terjangkitnya penyakit bengkak-bengkak, gatal-tatal oleh salah seorang warga dum-dum, diduga mengkonsumsi ikan hasil tangkapan di perairan teluk kao yang terkena zat akibat pembungan limbah penambangan.
Kasus tersebut, diharapkan dapat menggugah kesadaran LSM, Akademisi, Pengusaha, dan Pemerintah bahwa bahaya ketidakseimbangan hubungan manusia dengan lingkungannya sudah berada diambang pintu. Itu bararti bahwa Dengan memandang persoalan lingkungan hidup sebagai krisis ekologi di Maluku Utara, maka terbentang jalan yang luas untuk memperbaiki ketidakseimbnagan hubungan tersebut. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan dimaksud, tidak hanya dengan jalan melakukan modernisasi ekologi, namun harus sertai dengan reorientasi nilai, etika dan norma-norma kehidupan yang kemudian tersimpul dalam tindakan kolektif, serta retruktrisasi hubungan sosial antara Individu dengan kelompok ,( Pengusaha Tambang) hingga ke organiasi yang lebih besar, ( seperti: Birokrasi).
Ironisnya, keberadaan Perusahan Australia di Gosowong dalam melakukan “jarahan” emas, tidak berdampak luas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat disekitar area penambangan, bahkan kontribusi hasil jarahannya kepada daerah. Dimulai dari pengrusakan hutan, pencemaran air, tanah, yang dilakukan pihak perusahan tidak sama sekali membuka mata hati pemerintah Maluku Utara untuk melihat kezaliman NHM. Ini justru mengindikasikan bahwa hubungan antara negara melalui Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pihak Pengusaha NHM semakin intim. Boleh jadi, jika keadaan ini tetap dikondisikan, maka akan terlahir kemiskinan dan kemelaratan struktural pada diri masyarakat sekitar wilayah penambangan dan Masyarakat Maluku Utara pada umumnya, sekalipun negara dan pemerintah Provinsi Maluku Utara mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat / melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Seolah ada dua wajah dalam diri negara dan pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya, satu sisi mencoba membangun keberdayaan masyarakat, pada saat yang sama justru bergandengan tangan dengan perusahaan besar untuk menggali sebanyak mungkin apa yang bisa dicerabut dari aset masyarakat.
Ketika posisi yang timpang tersebut masih bertahan atau dipertahankan, maka mustahil akan terjadi dialog setara antar pihak. Pengaturan tatanan sosial antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat bisnis sebagai cara yang manis untuk berdamai, tidak akan berguna bagi masyarakat, jika dalam kenyataannya posisi masyarakat sipil cenderung dilemahkan.
Terbentuknya masyarakat sipil yang kuat di Maluku Utara. merupakan impian banyak orang – termasuk para aktifis organisasi non-pemerintah (Ornop), LSM dan lain sebagainya. Masyarakat Maluku Utara yang berkesadaran kritis, terorganisir, serta memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya merupakan syarat penting bagi terbangunnya Pemerintahan Maluku Utara yang kredibel dan demokratis. Tanpa itu, Masyarakat kita akan terus menjadi obyek berbagai kepentingan penguasa dan pengusaha, bahkan Ornop yang menyatakan dirinya sebagai pembela kepentingan rakyat..

Reposisi Gerakan Or-Nop ( Jawaban Atas Hegomoni Politik-Ekonomi Pemerintah, Pemodal Vs Masyarakat Sipil Di Maluku Utara.
Oleh karenanya sebagai Ornop apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi problem ini? Hemat kami, kita kemudian mengembangkan cara yang lebih tepat, dengan memfasilitasi terbentuknya kesadaran kritis masyarakat hingga terbangunnya organisasi rakyat, untuk melakukan advokasi dan merubah,serta mengontrol setiap kebijakan negara dan Pemerintah. Berbagai lembaga studi, forum, atau jejaring di Maluku Utara haruslah kemudian dikembangkan dalam rangka membangun organisasi rakyat. Dalam Konteks Maluku Utara, ada kegelisahan yang mendasar hingga kini apakah organisasi-organisasi rakyat telah tumbuh dan menjadi kuat? Diskusi reflektif yang dilakukan beberapa Komunitas Pemuda Pinggiran Halmahera Barat beberapa bulan lalu, mengindikasikan bahwa gerakan transformasi sosial selama ini masih elitis dan didominasi oleh para aktifis Ornop sendiri. “Bendera gerakan masih dipegang oleh para aktifis Ornop, sementara rakyat masih tertinggal di belakang”, kata seorang kawan. Apa yang dia maksud adalah bahwa berbagai aktifitas yang dikembangkan para ornop advokasi belum secara langsung tersambung dengan aktivitas rakyat. Banyak aktivitas Ornop kurang atau bahkan tidak melibatkan rakyat secara langsung..
Sebagai akibatnya, peningkatan kesadaran kritis baru terjadi pada aktifis ornop serta penguatan organisasi baru terjadi pada organisasi non pemerintah. Akibat lebih lanjut adalah kecilnya peran rakyat dalam aktivitas merubah dan mengontrol kebijakan. Dengan demikian masih terjadi penumpukan atau pemusatan alokasi sumberdaya pada aktifis ornop atau ornop sebagai organisasi atau jejaring. Ketidakseimbangan alokasi sumberdaya ini di satu sisi melahirkan Ornop atau aktifis selebritis yang tidak punya hubungan langsung dengan rakyat. Sementara itu organisasi rakyat yang merupakan inti dari gerakan transformasi sosial masih terabaikan dan berjalan tertatih-tatih bahkan berjalan di tempat.
Jika proses ini terus berjalan, kapan organisasi rakyat dimaluku Utara akan terbentuk berkembang dan menjadiinti gerakan masyarakat sipil di Maluku Utara untuk mengatasi berbagai problem? Seorang kawan lain mencontohkan pengalaman organisasi petani internasional. Meskipun ada berbagai Ornop yang mendukung organisasi petani itu, tetapi perannya bukan di depan, tetapi betul-betul berada di belakang organisasi tani tersebut. Hasilnya tentu berbeda, organisasi petani itu menjadi semakin kuat sementara ornop terus memperbaiki kemampuan dan menyesuaikan peran mereka sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi rakyat yang didukungnya. Satu kawan lain mencontohkan salah organisasi petani tingkat propinsi dimana beberapa aktifis ornop dan akademisi ikut terlibat bersama para aktifis petani dalam kepengurusan organisasi itu. Upaya itu dilakukan untuk menutup kekurangan kapasitas para aktifis rakyat serta mempercepat proses perkembangan organisasi rakyat. Stagnasi dalam membangun gerakan masyarakat sipil perlu diatasi dengan terobosan antara lain seperti dicontohkan dua kawan di atas. Perubahan strategi dan reposisi peran Ornop memang mutlak diperlukan jika kita tidak ingin terjebak bias kepentingan Ornop. Strategi tricle down effect, di mana pemberdayaan aktifis dan ornop sebagai lembaga dilakukan terlebih dulu baru aktifis dan organisasi rakyat belakangan, harus ditinggalkan. Alokasi sumberdaya harus difokuskan pada pengembangan dan penguatan organisasi rakyat. Aktivitas advokasi perlu diletakkan sebagai agenda organisasi rakyat dimana Ornop berperan sebagai institusi pendorongnya. Bukan sebaliknya, dimana advokasi merupakan agenda Ornop atau jejaring Ornop yang dalam pelaksanaannya melibatkan rakyat atau organisasi rakyat. Tumbuh dan menguatnya organisasi dengan demikian menjadi sasaran langsung gerakan penyerahan kekuasan Ornop kepada rakyat. Barangkali dengan perubahan strategi dan reposisi peran Ornop semacam itu (atau cara lainnya) akan betul-betul menumbuhkan dan memperkuat berbagai organisasi rakyat (petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, rakyat miskin kota dan sebagainya) pada tingkat lokal hingga nasional. Karena tanpa itu upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan mimpi tentang masyarakat sipil yang kuat dan sebagai bangsa yang demokratis nampaknya bakal sia-sia.